Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa gambar tersebut hasil suntingan. Diketahui bahwa gambar tersebut merupakan hasi suntingan dari foto hasil jepretan Fitra Andrianto, dari kumparan.com yang digunakan di sejumlah artikel kumparan.com.

Foto itu digunakan pada artikel berjudul “Ma'ruf Amin Melobi Jokowi Agar Beri Grasi Abu Bakar Ba'asyir” yang tayang pada 28 Februari 2018 dan artikel berjudul “Ma'ruf soal Jokowi Tak Pilih Kader NU: Wabillahi Taufiq Wal Hidayah” yang tayang pada 8 Agustus 2018. Adapun, pencarian perihal pernyataan Ma’ruf Amin terkait buzzer seperti pada narasi dalam gambar sumber tidak ditemukan.

Berdasarkan penjelasan itu, maka gambar pada sumber merupakan hasil suntingan. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Manipulated Content atau Konten yang Dimanipulasi.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim bahwa ada aksi unjuk rasa baru-baru ini untuk menurunkan Presiden Joko WIdodo dan sepi dari pemberitaan media adalah klaim yang keliru.

Aksi unjuk rasa pada tahun 2019 bukan hari ini. Para demonstran menentang sejumlah RUU yang tengah digodok dan membantah aksi itu bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi unjuk rasa tersebut juga ramai diliput media arus utama.

Kami menemukan bagian video itu memperlihatkan aksi unjuk rasa pada September 2019. Kala itu, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KPK dan RUU KUHP di Yogyakarta.

“Mahasiswa Muhammadiyah menolak Revisi UU KPK dan RKUHP di Yogyakarta, long march dari Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Bangga melihat adik-adik bangkit menolak diam,” tulis akun twitter @Dahnilanzar, Senin 23 September 2019.

Pada masa-masa itu, memang benar terjadi gelombang unjuk rasa di sejumlah wilayah. Para demonstran menentang sejumlah RUU yang tengah digodok dan membantah aksi itu bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, pengakuan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah. Ia menegaskan aksi mahasiswa kala itu fokus pada penolakan RUU kontroversial.

“Itu sebenarnya kita juga sangat menyayangkan ketika elite-elite politik justru menunggangi dan mengambil kesempatan dari mahasiswa,” kata Dinno seperti dilansir Detik.com, Rabu 25 September 2019.

Pula Ketua Program Studi S1 Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Abdul Gaffar Karim. Ia menegaskan aksi mahasiswa di Yogyakarta saat itu, tidak bertujuan untuk menurunkan Jokowi.

“Enggak usahlah curiga gerakan itu akan jatuhkan presiden, delegitimasi pelantikan,” kata Gaffar seperti dilansir Tempo.co, Rabu 25 September 2019.

Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Noviyanti Dewi Jr. adalah salah atau keliru.
Tidak ditemukan berita dari media daring yang memberikan dengan judul yang dibuat oleh OPRAIN[dot]BLOGSPOT[dot]COM. Adapun ditemukan berita dari viva.co.id berjudul “Jokowi Didesak Pecat Anggota TNI yang Razia Buku Berbau PKI” yang ditayangkan pada Minggu, 15 Mei 2016 lalu.
Dalam artikel viva.co.id disebutkan yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat anggota TNI yang merazia buku-buku kiri adalah Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi.
Kemudian, foto Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang dapat dilihat pada situs pdiperjuangan.id.
Dengan begitu, unggahan akun Facebook Noviyanti Dewi Jr. dalam kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo denganplagiarism checker tool, artikel di atas bersumber dari situs Tribunnews yang dimuat pada 8 Juni 2020. Artikel itu berjudul “Kloter Pertama Calon Jemaah Haji Berangkat 26 Juni Jika Arab Saudi Kasih Kepastian, Wajib Karantina”.
Berita tersebut mengutip pernyataan Menag Fachrul Razi yang dimuat oleh situs Medcom.id pada 7 Juni 2020 dalam artikelnya yang berjudul "Karantina 28 Hari Jadi Pertimbangan Peniadaan Haji". Dalam artikel tersebut, Fachrul membeberkan alasan peniadaan penyelenggaraan ibadah haji 2020.
Menurut Fachrul, salah satu pertimbangannya adalah waktu karantina terkait pandemi virus Corona Covid-19. "Kalau dalam situasi sekarang, ada semacam isolasi atau karantina 14 hari pada saat sebelum ke Arab Saudi dan sampai di sana juga karantina 14 hari," kata Fachrul adlam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk "Untold Story di Balik Batal Haji 2020".Rentang waktu 28 hari tersebut, menurut Fachrul, tidak cukup jika menilik jadwal keberangkatan kloter pertama calon haji. Kloter pertama rencananya berangkat pada 26 Juni 2020. "Itu jadwal seharusnya. Begitu sampai di sana, (seharusnya) sudah masuk ke dalam rangkaian ibadah. Mestinya sebelum 1 Juni (diberangkatkan)," ujar Fachrul.
Dilansir dari situs resmi Kemenag, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Sekretaris Jenderal Kemenag Suhaili menegaskan bahwa berita yang menyebut Menag Fachrul Razi menarik ucapannya terkait pembatalan haji 2020 hoaks atau informasi bohong yang menyesatkan.
Menurut Suhaili, berita itu diunggah oleh Tribun Timur pada 8 Juni 2020 dengan judul "KABAR GEMBIRA Menag Fachrul Razi Tarik Ucapannya, Ibadah Haji 2020 Bisa Dilaksanakan, Ini Syaratnya". Dalam berita itu, disebutkan bahwa Fachrul memberikan klarifikasi terkait pembatalan keberangkatan calon jemaah haji 2020.
“Berita tersebut ditulis secara tidak tepat dengan mengutip dari media online lain, yaitu Medcom. Padahal, berita di Medcom sudah benar, tertulis dengan judul 'Karantina 28 Hari Jadi Pertimbangan Peniadaan Haji',” kata Suhaili pada 9 Juni 2020.
Menurut Suhaili, keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji 2020 itu sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020. Dalam keputusan itu, tidak terdapat pengandaian bersyarat jika pemerintah Arab Saudi memutuskan digelarnya ibadah haji.
Fachrul pun, menurut Suhaili, tidak pernah menyampaikan pengandaian bersyarat semacam itu. Fachrul justru menjelaskan alasan pembatalan keberangkatan, salah satunya terkait keharusan penerapan protokol kesehatan berupa karantina di masa pandemi yang secara waktu tidak memungkinkan lagi.
Berdasarkan arsip berita Tempo, Kemenag menyatakan meniadakan ibadah haji 2020 karena pandemi Covid-19 masih menghantui dunia, khususnya Arab Saudi. Menteri Agama Fachrul Razi, dalam konferensi pers virtual pada 2 Juni 2020, mengatakan bahwa pandemi ini berdampak pada semua aspek sosial keagamaan.
Menurut Fachrul, Kemenag sebelumnya telah membentuk Pusat Krisis Haji 2020. Pusat krisis ini diberi mandat untuk membuat mitigasi penyelenggaraan haji 2020. "Tim ini sudah membentuk kajian khusus tiga skema penyelenggaraan haji," kata Fachrul.
Ketiga skema ini adalah haji normal, dibatasi, atau dibatalkan. Masuk Mei, opsi mengerucut pada pembatasan atau pembatalan. Menurut dia, Arab Saudi tak kunjung membuka akses haji untuk negara mana pun. "Sehingga pemerintah tak punya waktu menyiapkan," katanya.
Karena itu, pemerintah memutuskan meniadakan keberangkatan ibadah haji 2020. Keluangan waktu pun tidak dimiliki pemerintah andai memaksakan pemberangkatan jemaah haji meski dengan pengurangan kuota. Alasannya, kloter pertama jemaah haji Indonesia harus sudah berangkat pada 26 Juni.
Padahal, pemerintah dan jemaah membutuhkan tambahan waktu untuk mengikuti protokol kesehatan. "Dalam skenario ini (pengurangan kuota), rentang waktu haji akan lebih lama karena ada masa tambahan karantina 14 hari sebelum berangkat, setelah tiba (di Arab Saudi), dan setelah tiba kembali (di Indonesia)," tuturnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Menteri Agama Fachrul Razi tarik ucapannya soal pembatalan ibadah haji 2020 adalah klaim yang keliru. Artikel di situs Sosok.politik.us yang memuat klaim tersebut tidak tepat dalam mengutip pernyataan Fachrul. Berita di situs Medcom.id yang dirujuk oleh situs Sosok.politik.us berisi penjelasan Fachrul soal waktu karantina 28 hari yang menjadi pertimbangan dalam pembatalan ibadah haji 2020.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id