KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung soal ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Dalam acara dialog Andalas Lawyers Club di Universitas Andalas, Senin (18/12/2023), Mahfud mengatakan, hanya 1 persen dari masyarakat menguasai 75 persen lahan di Indonesia.
"Sisanya, 99 persen masyarakat Indonesia berebut 25 persen lahan yang tersisa. Ini perlu ditata secara bersama-sama," kata Mahfud, dilansir Kompas.com.
Peneliti dari Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi, memeriksa kebenaran atas data yang disampaikan Mahfud.
Ia mengungkapkan, Mahfud kemungkinan merujuk pada puncak ketimpangan distribusi lahan di Indonesia pada 2003.
Pada tahun tersebut, ketimpangan kepemilikan lahan sebesar 0,72 persen. Artinya hanya 1 persen rakyat yang menguasai 72 persen sumber daya lahan.
Sebagai perbandingan, mari lihat data ketimpangan kepemilikan lahan yang dihitung dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada 1973 angka ketimpangan lahan yakni 0,55. Empat dekade kemudian atau pada 2013, angka ketimpangan lahan ada di angka 0,68.
Data lainnya termuat dalam Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2022.
Data tersebut menunjukkan, level rasio gini pertanahan saat ini berada di kisaran 0,58.
Penting diketahui bahwa ada cara penghitungan yang berbeda antara BPS dan BPN. Sehingga, penurunan ketimpangan distribusi lahan tidak dapat diverifikasi.
Pernyataan Mahfud bahwa 99 persen masyarakat Indonesia berebut 25 persen lahan yang tersisa tidak dapat dibuktikan secara statistik.
Kendati demikian, data-data yang ada memang menunjukkan tingginya ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia.
Alexander berpendapat, tata kelola pertanahan tidak hanya dihitung berdasarkan pembagian luasan tanah.
Ada model pemberian dari pasar dan juga dari sisi pemerintah, serta konteks masyarakat yang harus dilihat.
Sebuah riset yang diterbitkan pada 2022 menunjukkan, pemberian tanah lebih dari 0,5 Ha akan memberikan efek kesejahteraan pada masyarakat.
***
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).