Dalam debat ketiga calon presiden pada Ahad (7/1/2023) calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyatakan anggaran pertahanan Indonesia belum capai 2 persen dari PDB.
Berikut pernyataan Ganjar Pranowo:
“Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah lima titik kosong dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonik senjata cyber sensor kuantum dan sistem senjata otonom, dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu satu sampai dua persen dari PDB,”
(GFD-2024-14965) Cek fakta, Ganjar sebut anggaran pertahanan Indonesia belum capai 2 persen dari PDB
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Menurut Ludiro Madu, Dosen Hubungan Internasional, UPN Veteran Yogyakarta menyatakan tidak ada persetase ideal mengenai ini, namun data dari beberapa negara berbeda. Angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawahan.
Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2 persen PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1 persen hingga di atas 7 persen..
Selain itu, menurut Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, anggaran pertahanan Indonesia tidak mencapai angka 2% pada tahun 2022, hanya mencapai 0,77 persen dari PDB. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3 persen dari PDB. Berdasarkan data World Bank, perbandingan dengan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39 persen dan 20 persen dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3 persen dari PDB sesuai rerata global.
Berdasarkan catatan Kemenkeu anggaran militer 2023 sebesar Rp144,7 triliun. Sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 triliun dolar AS atau Rp22.000 triliun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini. Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2 persen PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1 persen hingga di atas 7 persen..
Selain itu, menurut Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, anggaran pertahanan Indonesia tidak mencapai angka 2% pada tahun 2022, hanya mencapai 0,77 persen dari PDB. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3 persen dari PDB. Berdasarkan data World Bank, perbandingan dengan kawasan Amerika dan Eropa menghabiskan 39 persen dan 20 persen dari total belanja militer global. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai anggaran pertahanan yang paling tinggi. Sebaiknya, anggaran pertahanan memang 2-3 persen dari PDB sesuai rerata global.
Berdasarkan catatan Kemenkeu anggaran militer 2023 sebesar Rp144,7 triliun. Sementara angka PDB per tahun Indonesia pada 2023 mencapai 1,42 triliun dolar AS atau Rp22.000 triliun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.