(GFD-2024-14971) CEK FAKTA: Ganjar Sebut Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina
Sumber:Tanggal publish: 07/01/2024
Berita
Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berkomitmen dan terus-menerus mendundukung kemerdekaan Palestina.
Hasil Cek Fakta
Dilansir dari situs Kompas.id, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan itu diresmikan dengan adanya komonike yang ditandatangani pada 19 Oktober 1989 di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi.
Selain itu, Indonesia juga tercatat kerap memberikan sejumlah bantuan kepada Palestina.
Dalam konflik Palestina dan Israel belakangan ini, Indonesia turut menegaskan komitmen ke Palestina dalam forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi kembali menegaskan komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina.
“Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat," kata Retno saat menghadiri peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12/2023), seperti dikutip dari Kompas TV.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (13/11/2023) di Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait kondisi terkini di Palestina.
Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuan KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi tersebut, dirinya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.
"Gencatan senjata harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan," ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga tercatat kerap memberikan sejumlah bantuan kepada Palestina.
Dalam konflik Palestina dan Israel belakangan ini, Indonesia turut menegaskan komitmen ke Palestina dalam forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi kembali menegaskan komitmen dukungan Indonesia terhadap Palestina.
“Pertama, sebagai calon terpilih anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat," kata Retno saat menghadiri peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12/2023), seperti dikutip dari Kompas TV.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (13/11/2023) di Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait kondisi terkini di Palestina.
Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuan KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi tersebut, dirinya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.
"Gencatan senjata harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan," ujarnya.
Kesimpulan
Dilansir dari situs Kompas.id, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dukungan itu diresmikan dengan adanya komonike yang ditandatangani pada 19 Oktober 1989 di Jakarta oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi.