Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengeklaim ada 2.587 kasus tanah adat dari 10.000 pengaduan dalam rekapitulasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Hal ini disampaikan Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
"Bahwa saat ini, di tahun 2024 ini, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam, dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat," kata Mahfud.
(GFD-2024-15348) CEK FAKTA: Mahfud Klaim Ada 2.587 Aduan Kasus Tanah Adat
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Situs Kemenko Polhukam hanya menyediakan rekapitulasi data Januari 2022. Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.
Laporan Harian Kompas menyebutkan, pada 2021 ada 701 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.
Kemudian pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 1.406 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyebutkan persoalan utama permasalahan pertanahan yakni mafia tanah.
Mulai dari izin rekomendasi, lurah yang memberi izin, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebagai gambaran, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait bidang pertanahan.
Pada 2023, dari 291 laporan masyarakat sebanyak 23 persen merupakan bidang pertanahan. Jumlah itu terbanyak dibanding laporan lainnya di bidang kepegawaian, perizinan, dan desa.
Laporan Harian Kompas menyebutkan, pada 2021 ada 701 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.
Kemudian pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 1.406 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyebutkan persoalan utama permasalahan pertanahan yakni mafia tanah.
Mulai dari izin rekomendasi, lurah yang memberi izin, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebagai gambaran, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait bidang pertanahan.
Pada 2023, dari 291 laporan masyarakat sebanyak 23 persen merupakan bidang pertanahan. Jumlah itu terbanyak dibanding laporan lainnya di bidang kepegawaian, perizinan, dan desa.
Kesimpulan
Situs Kemenko Polhukam hanya menyediakan rekapitulasi data Januari 2022. Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.