Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri lagi-lagi mengingatkan posisi Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Mantan Mendagri, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid justru mengkritik pernyataan Mega akhir-akhir ini mencerminkan perilaku arogan, takabur, dan naif.
“Apa yang disampaikan Megawati melengkapi ungkapan pelecehan yang disampaikan Kongres PDIP yang lalu,” kata Syarwan kepada redaksi, Senin (8/1).
Syarwan mengatakan, bukan hanya umat Islam, Jokowi sendiri pun ikut tidak nyaman dengan pernyataan Mega belakangan ini. Di kalangan pengamat politik bahkan menyebut Megawati tengah panik.
“Saya sependapat dengan penilaian itu. Masa suram partai ini memang sedang berproses,” tukas menteri era Orde Baru ini.
(GFD-2018-1677) [HOAX] MEGAWATI BIKIN JOKOWI TIDAK NYAMAN USAI PENYEBUTAN PETUGAS PARTAI
Sumber:Tanggal publish: 11/01/2018
Berita
Hasil Cek Fakta
Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang dipotong dan disebarluaskan dengan maksud mendiskreditkan dan menempatkannya di posisi yang seolah-olah bersikap otoriter terhadap Presiden Jokowi. Dalam informasi yang beredar, gelora.co menyebutkan bahwa Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid mengkritik pernyataan Megawati. Megawati memang sempat menegaskan kembali bahwa Presiden Jokowi merupakan ‘petugas partai’ yang diamanatkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Syarwan mengatakan bahwa tak hanya umat Islam, namun juga Presiden Jokowi yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan Mega belakangan ini.
Terkait penulisan ketidaknyamanan Presiden Jokowi itu merupakan hal yang tidak berdasar. Karena tidak ada bukti yang mengarah kesana, dan juga tidak terdapat klarifikasi dari pihak terkait. Untuk penyebutan petugas partai sendiri, sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah di dalam ilmu politik. K
Terkait penulisan ketidaknyamanan Presiden Jokowi itu merupakan hal yang tidak berdasar. Karena tidak ada bukti yang mengarah kesana, dan juga tidak terdapat klarifikasi dari pihak terkait. Untuk penyebutan petugas partai sendiri, sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah di dalam ilmu politik. K