Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang BBM bersubsidi Pertalite tidak lagi dijual di SPBU. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pertalite hilang" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang meluruskan kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Pertalite Dikabarkan Hilang, Pertamina Pastikan Masih Salurkan" yang dimuat situs liputan6.com pada 7 Mei 2024.
Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota 2024 yang ditetapkan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, menegaskan, sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
"Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Irto, Selasa (7/5/2024).
Lebih lanjut, Irto menambahkan, Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi berkomitmen tetap mengikuti dan menjalankan semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
"Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan Pemerintah," tegas Irto.
Tercatat hingga April 2024, realisasi konsumsi Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL.
Lebih lanjut, Irto mengungkapkan, Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat.
"Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan," tuturnya.
Sementara dilansir dari Antara, Pertamina mengungkapkan bahwa Pertamax Green bukan pengganti Pertalite.
Surabaya, 10/5 (ANTARA) - Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa penjualan produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir di 17 SPBU Jawa Timur bukan untuk menggantikan produk Pertalite.
"Memang terdapat 17 SPBU di Jawa Timur yang menjual produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir, namun tidak ada kaitannya dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa produk tersebut adalah pengganti Pertalite," kata Ahad dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.
Produk Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmentasi kendaraan tertentu yang mengkonsumsi BBM dengan RON 92 ke atas.
Produk tersebut terbentuk dari sebagian senyawa nabati yakni etanol yang berasal dari molase tebu produksi PT Enero, Anak Usaha PTPN, sehingga selain ramah lingkungan juga sebagai dukungan pemberdayaan petani lokal.
"Bukan menggantikan Pertalite tapi melengkapi varian Oktan BBM pada Gasoline yang selama ini pasarnya dikuasai kompetitor," ucap Ahad.
Dia menegaskan seluruh SPBU di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara masih menyalurkan Pertalite sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.
"Di Jawa Timur sendiri Pertalite menjadi produk paling laris dengan konsumsi 12.265 kilo liter per hari. Ditopang dengan stok saat ini 140.673 kilo liter, penyaluran Pertalite masih aman 10 kali lipat lebih," ujar Ahad.
Adapun konsumsi Pertamax Green 95 di Jawa Timur saat ini mencapai 680 kilo liter sejak diluncurkan pada Juni 2023 lalu.
"Awal Juni lalu masih 12 SPBU saja yang menjual, tapi kini berkembang beberapa outlet baru di Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Malang. Konsumsi paling banyak dari kalangan motor dan mobil tipe racing, karena akselerasinya memang bagus produk ini," ujarnya.
 

Kabar tentang BBM bersubsidi Pertalite tidak lagi dijual di SPBU sejak 5 Mei 2024 telah diklarifikasi oleh Pertamina. Perusahaan minyak milik negara itu menyebut bahwa Pertalite masih disalurkan di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah.