Agenda pembahasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965-1966 kembali mendapat intervensi aparat. Hal ini terjadi dalam lokakarya evaluasi dan perencanaan terkait pelanggaran HAM 1965-1966 yang digelar International People’s Tribunal (IPT)’ 65 di Klender Jakarta Timur, Selasa (1/8/2017). Koordinator Lokakarya, Dianto Bachriadi, mengatakan intervensi yang dilakukan aparat tidak punya dasar hukum. Dianto juga menyebut intervensi semcam ini merupakan langkah kemunduran demokrasi.
Ia juga menyesalkan stigma komunis yang masih melekat pada acara-acara pembahasan pelanggaran HAM. “Membicarakan hak-hak korban ’65 selalu disebut upaya menghidupkan kembali Komunisme. Padahal kita sedang membicarakan hak-hak korban. Agar apa [pemberian stigma itu]? Agar ada penolakan-penolakan yang masif [dari masyarakat],” lanjut Dianto.
Sementara itu, Komandan Koramil (Danramil) Duren Sawit, Sianturi, tidak mau pihaknya disebut membubarkan lokakarya tersebut. “Tidak membubarkan. Kami hanya menanyakan izin kegiatannya,” kata dia. “Karena kebetulan kan acara itu ada di wilayah saya. Kami hanya mem-back up ­polisi.”