Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut dua Kun Wardana Abyoto menyebut sebanyak 168 kelurahan tidak memiliki SMA.
Hal itu disampaikannya dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024. Dia juga menyebut sebanyak 86 kelurahan tidak memiliki SMP.
Berikut narasi dalam debat kedua yang dilaksanakan pada Minggu (27/10):
“Saat ini, kita melihat dari 267 kelurahan yang ada, ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA, dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya,” kata Kun Wardana.
Namun, benarkah 168 kelurahan di Jakarta tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan di Jakarta tidak memiliki SMP?
(GFD-2024-23648) Cek fakta, Kun Wardana sebut 168 kelurahan di Jakarta tidak memiliki SMA
Sumber:Tanggal publish: 28/10/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, pada 2022, mengakui saat ini masih ada 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP Negeri dan 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA Negeri.
Oleh karena itu, ia menyatakan Disdik DKI siap menggandeng konsultan untuk melakukan pemetaan dan kelayakan area SD yang dapat dibangun SMP maupun SMA dalam satu wilayah tersebut karena kriteria pembangunan sarana dan prasarana SD dengan SMP atau SMA jauh berbeda.
"Sebab standar sarana prasarana berbeda. Jadi, kebutuhan kelas, ruang penunjang SD akan berbeda dengan kebutuhan ruang SMP maupun SMA. Misal SD laboratorium tidak sekompleks SMA. Katakanlah laboratorium IPA, standarnya ada biologi, fisika, dan kimia yang terpisah. Kalau SD hanya kelas dan beberapa ruang penunjang," kata Nahdiana, dilansir dari ANTARA.
Sebelumnya, Komisi E DPRD meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menambah sekolah SMP dan SMA Negeri di Ibu Kota mengingat jumlah sekolah tingkatan tersebut di daerah ini saat ini tidak mumpuni.
Anggota Komisi E DPRD lainnya Idris Ahmad juga menyebut saat ini masih banyak kelurahan yang belum memiliki SMP dan SMA, sehingga membuat peserta didik baru kesulitan ingin mendaftar sekolah melalui jalur zonasi di PPDB.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Idris meminta Disdik DKI melakukan pendataan kebutuhan sekolah di setiap kelurahan, dengan harapan semua jenjang sekolah dapat merata tersebar di Jakarta.
Dilansir dari data Kemendikbud, total SMP di DKI Jakarta sebanyak 1.076 sekolah dan SMA/SMK 1.064 sekolah.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
Oleh karena itu, ia menyatakan Disdik DKI siap menggandeng konsultan untuk melakukan pemetaan dan kelayakan area SD yang dapat dibangun SMP maupun SMA dalam satu wilayah tersebut karena kriteria pembangunan sarana dan prasarana SD dengan SMP atau SMA jauh berbeda.
"Sebab standar sarana prasarana berbeda. Jadi, kebutuhan kelas, ruang penunjang SD akan berbeda dengan kebutuhan ruang SMP maupun SMA. Misal SD laboratorium tidak sekompleks SMA. Katakanlah laboratorium IPA, standarnya ada biologi, fisika, dan kimia yang terpisah. Kalau SD hanya kelas dan beberapa ruang penunjang," kata Nahdiana, dilansir dari ANTARA.
Sebelumnya, Komisi E DPRD meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menambah sekolah SMP dan SMA Negeri di Ibu Kota mengingat jumlah sekolah tingkatan tersebut di daerah ini saat ini tidak mumpuni.
Anggota Komisi E DPRD lainnya Idris Ahmad juga menyebut saat ini masih banyak kelurahan yang belum memiliki SMP dan SMA, sehingga membuat peserta didik baru kesulitan ingin mendaftar sekolah melalui jalur zonasi di PPDB.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Idris meminta Disdik DKI melakukan pendataan kebutuhan sekolah di setiap kelurahan, dengan harapan semua jenjang sekolah dapat merata tersebar di Jakarta.
Dilansir dari data Kemendikbud, total SMP di DKI Jakarta sebanyak 1.076 sekolah dan SMA/SMK 1.064 sekolah.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024