Klaim 1: Polisi dan NATO dikerahkan untuk vaksinasi pada pandemi berikutnya?

Klaim ini pernah diperiksa oleh media online Australian Associated Press (AAP) di sini. Dilansir Aap.com.au bahwa Profesor hukum di Universitas Canterbury, John Hopkins, mengatakan tidak ada kewenangan bagi polisi untuk menahan orang untuk vaksinasi atau memaksa orang menjalani prosedur medis apa pun di Selandia Baru.

“Kewenangan seperti itu bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia Selandia Baru (s11) dan meskipun [tindakan tersebut] dapat dibatalkan oleh undang-undang tertentu, hal ini sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi,” kata Prof Hopkins kepada AAP FactCheck.

“Kekuasaan seperti itu tentu tidak bisa ada dalam rencana pandemi yang bukan merupakan dokumen hukum. Ini adalah dokumen strategi untuk memandu perencanaan dan respons.”

Prof Hopkins menjelaskan, penting untuk membedakan antara kemampuan memaksa seseorang untuk melakukan perawatan medis, dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka menolak untuk melakukan perawatan tersebut.

Yang pertama tidak diizinkan berdasarkan hukum Selandia Baru. Namun hal terakhir ini bisa terjadi, jika konsekuensinya proporsional, seperti isolasi yang berkepanjangan.

Associate Professor hukum di Universitas Auckland, Hanna Wilberg, mengatakan kepada AAP FactCheck bahwa selama pandemi Covid, Selandia Baru mengharuskan profesi tertentu untuk divaksinasi. Unsur keterpaksaan adalah mereka mungkin tidak dapat bekerja di profesi tersebut, jika mereka tidak mematuhinya.

“Tidak pernah ada saran mengenai vaksinasi yang dipaksakan secara fisik.”

Prof Wilberg menjelaskan, jika vaksinasi paksa direncanakan, hal ini harus diatur oleh undang-undang, bukan hanya rencana pandemi.

Kalau hal itu terjadi, pengadilan Selandia Baru “hampir pasti” akan menganggap vaksinasi paksa sebagai batas yang tidak dapat dibenarkan dalam hak untuk menolak perawatan medis.

Terkait peran NATO di Selandia Baru, dalam situsnya dijelaskan bahwa NATO dan Selandia Baru memperkuat hubungan untuk mengatasi tantangan keamanan bersama di berbagai bidang seperti sains dan teknologi, pertahanan siber, serta perubahan iklim dan keamanan, dan untuk berkontribusi dalam menegakkan tatanan internasional berbasis aturan. Mereka juga bekerja sama sebagai bagian dari hubungan NATO yang lebih luas dengan para mitranya di kawasan Indo-Pasifik. Selandia Baru telah memberikan kontribusi yang berharga bagi operasi dan misi yang dipimpin NATO.

Klaim 2:  Apakah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa AS berencana untuk meluncurkan pandemi kedua yang bertujuan untuk mengganggu pemilihan umum 2024 di dalam negeri? 

Hasil pemeriksaan fakta yang dilakukan Lead Stories di sini, memberi label itu tidak benar.

Artikel yang dipublikasikan dalam situs tersebut adalah buatan kecerdasan buatan. Putin tidak pernah mengatakan hal itu. Lead Stories menelusuri situs web Kremlin dan situs Kementerian Pertahanan Rusia serta situs web organisasi media yang kredibel, tidak menemukan apa pun yang menguatkan klaim tersebut.

Klaim tersebut muncul dalam artikel ini, seperti link yang dibagikan pengunggah di atas. Artikel yang diterbitkan pada 29 Juni 2024 tersebut, tidak menyertakan kutipan langsung dari Putin atau tanggal konferensi pers yang dimaksud. Artikel tersebut tidak mencantumkan sumber apa pun.

Tim Cek Fakta Tempo juga tidak menemukan pemberitaan di media arus utama terkait peringatan Putin tersebut.

Klaim 3: Apakah Bill Gates dan WHO melibatkan militer atas penolakan vaksin mRNA untuk pandemi flu burung?Klaim ini pernah diperiksa oleh pemeriksa fakta AFP di sini, yang dinyatakan salah.

Baik Gates Foundation maupun WHO cuma memberikan nasihat kepada pemerintah dan tidak memiliki wewenang untuk mewajibkan vaksinasi DAN memberikan rekomendasi semacam itu.

“Bill Gates telah bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyerukan agar para penolak vaksin ditangkap oleh militer dan disuntik paksa dengan mRNA selama pandemi berikutnya,” kata Jim Ferguson, mantan kandidat Parlemen Inggris dari Partai Brexit dalam postingan X pada 2 Agustus 2024.

Juru bicara WHO mengatakan kepada AFP bahwa tuduhan vaksinasi paksa adalah kebohongan yang terang benderang dan jenis disinformasi yang berbahaya.

“Negara-negara anggotanya yang berdaulatlah yang membuat keputusan dan mengambil tindakan terkait kesehatan masyarakat mereka,” kata badan tersebut kepada AFP. “WHO juga tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan mandat vaksinasi.”

The Gates Foundation, lembaga filantropi salah satu pendiri microsoft, juga mengatakan klaim tersebut "salah". AFP tidak dapat menemukan bukti yang dapat dipercaya bahwa miliarder tersebut telah melontarkan pernyataan seperti itu di depan umum.

AFP dan organisasi berita lainnya telah membantah klaim bahwa WHO yang berbasis di Jenewa berupaya mengendalikan kebijakan kesehatan negara-negara anggota melalui perjanjian pandemi. Agensi kembali membantah tuduhan tersebut setelah postingan terbarunya di media sosial.

Klaim bahwa WHO bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan hal ini adalah salah dan berbahaya, kata Maria Van Kerkhove, ahli epidemiologi yang bekerja dengan badan tersebut (diarsipkan di sini ), dalam postingan X tanggal 3 Agustus 2024.

“Keputusan mengenai tindakan kesehatan yang diambil di dalam suatu negara berada di tangan pemerintah yang berdaulat.”

Label palsu juga diberikan oleh pemeriksa fakta Lighthouse Journalism di sini, terkait klaim tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan klaim pandemi flu burung sebagai rekayasa Amerika Serikat dan penggunaan militer untuk vaksinasi oleh Bill Gates dan WHO adalahkeliru.

Baik Gates Foundation maupun badan PBB, WHO cuma memberikan nasihat kepada pemerintah dan tidak memiliki wewenang untuk mewajibkan vaksinasi, membantah dan memberikan rekomendasi semacam itu.