Atas isu tersebut, pihak Bukalapak dan ACT memberikan klarifikasi. Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono memastikan kabar tersebut hoaks. “Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat,” ujar Intan.

Menurut Intan, saat ini Bukalapak hanya bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang tersertifikasi pemerintah. Di antaranya ACT, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa. Penyaluran donasi dilakukan melalui aplikasi.

Intan menegaskan bahwa program donasi yang diselenggarakan entitasnya akan disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya untuk program Pendidikan Tepian Negeri.

Ia melanjutkan, sebagai mitra dari jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah Bukalapak juga mesti membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, program-program yang dijalankan mesti berdampak positif dan mendukung inovasi teknologi.

Adapun, dari pihak ACT, klarifikasi disampaikan oleh Vice President Aksi Cepat Tanggap Ibnu Khajar. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memercayai dan tidak menyebarkan berita hoaks melalui jejaring media sosial dan WhatsApp Group,” ujarnya.

Ibnu menegaskan, ACT adalah lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang kami dapat dari berbagai mitra, dan tersertifikasi oleh pemerintah, dan telah menyalurkan bantuan ke tempat - tempat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti Lombok, Palu, Mentawai, Selat Sunda, Sentani dan berbagai lokasi lainnya.

Direktur Komunikasi ACT, Lukman Azis Kurniawan pun ikut memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan program kerja sama ACT dengan Bukalapak. Ia mengatakan, mengatakan bantuan dari Bukalapak disalurkan khusus untuk masyarakat pedalaman di Tanah Air.

“Yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan Bukalapak adalah program Tepian Negeri. Program ini membantu masyarakat di perbatasan yang mengalami kondisi kekurangan, kemiskinan,” kata Azis.

Menurut Azis, ada 100 daerah binaan yang menjadi tujuan penyaluran bantuan. Seluruhnya berada di Indonesia, semisal di Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, hingga pulau-pulau kecil seperti Pulau Buru.

Tak hanya itu, Azis juga menyatakan, tuduhan kepada ACT terkait dengan kelompok radikal sudah pernah dialami sejak 2 tahun lalu. “Dua tahun lalu pernah dihantam hoaks tapi hasil audit enggak membuktikan hal itu. Hasil audit menyatakan bahwa tidak ada aktivitas penyaluran bantuan pihak berkonflik,” ujarnya.

Mengenai penyaluran bantuan ke Suriah, Azis memastikan ACT hanya memberikan donasi kepada korban dan pengungsi. Penyaluran sengaja tidak dilakukan lewat pemerintah Suriah karena pemerintah terlibat dalam kepentingan dan konflik.

“Pemerintah Suriah adalah pihak yang masuk ke pihak berkonflik. Jadi kami enggak mungkin kirim bantuan lewat pemerintah,” ucapnya.