Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tempo memeriksa klaim tersebut dengan menelusuri sumber tepercaya dan mewawancarai sejumlah peneliti ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa isu penolakan mata uang Malaysia telah beredar sejak 2016 dan berulang kali muncul di media sosial. Sejumlah media, termasuk The New Straits Times yang mengutip kantor berita Bernama, melaporkan bahwa pengelola gerai penukaran uang di Bangkok dan Jakarta membantah kabar tersebut. Mereka menegaskan bahwa transaksi Ringgit berjalan normal dan ketersediaannya mencukupi.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Adhitya Wardhono, menilai narasi tersebut tidak memiliki dasar kebijakan resmi. Ia menjelaskan bahwa penukaran uang berhak menerima atau menolak mata uang tertentu berdasarkan faktor permintaan, likuiditas, biaya operasional, dan manajemen risiko, bukan karena larangan atau penolakan resmi. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, yang menyebut klaim penolakan Ringgit tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi Malaysia saat ini.

Terkait klaim Rupiah menguat, data justru menunjukkan sebaliknya. Dilansir pada laman Free Malaysia Today sepanjang 2025, Ringgit tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik, sementara Rupiah melemah terhadap mata uang kawasan seperti yang diberitakan oleh CNBC Indonesia. Hingga 21 Januari 2026, Rupiah tercatat turun terhadap baht Thailand, Ringgit Malaysia, dan dolar Singapura. Bahkan, pada 6 Februari 2026, nilai tukar menunjukkan Rupiah melemah hingga Rp4.270 per 1 MYR. Para peneliti menilai kondisi ini membantah narasi bahwa Ringgit ditolak atau kehilangan nilai, serta menunjukkan bahwa stabilitas Ringgit relatif lebih baik dibanding Rupiah.