Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran terhadap tautan yang dibagikan melalui Facebook dengan cara mengakses dan memeriksa alamat situs [arsip] yang tercantum dalam unggahan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah seperti kemensos.go.id atau cekbansos.kemensos.go.id, melainkan ke sebuah laman yang menampilkan formulir digital dan meminta pengunjung mengisi data pribadi, seperti nama lengkap serta nomor Telegram.

Penelusuran lebih lanjut mengarahkan ke pengumuman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) yang menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah membuat situs atau tautan resmi untuk pendaftaran langsung bantuan sosial seperti PKH dan BPNT melalui link yang dibagikan di media sosial. Penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan tidak melalui pendaftaran online melalui tautan eksternal.

Untuk mendaftar atau mengusulkan diri masuk data penerima, masyarakat dapat:

• Mengunduh aplikasi resmi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App Store, lalu membuat akun dan mengikuti prosedur yang ada.

• Mengajukan usulan di kantor desa/kelurahan setempat, yang kemudian diproses melalui musyawarah dan dimasukkan ke data DTKS/DTSEN oleh pemerintah daerah.