"Wapres tegaskan tidak ada pemekaran bagi papua"
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat. Jokowi menyebut saat kunjungan kerjanya ke Papua beberapa waktu lalu. "Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Jokowi menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua. Namun, Jokowi menyebut aspirasi pemekaran di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu masih perlu kajian mendalam.
(GFD-2019-3356) Presiden Jokowi: Pemekaran Papua Aspirasi dari Bawah
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 03/12/2019
Berita
Hasil Cek Fakta
"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ujarnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Diberitakan, empat kabupaten di selatan Papua membetuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk percepatan pembentukan provinsi tersebut. Empat kabupaten ini yakni, Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Tim yang dibentuk pada Rabu (27/11/2019) malam di Hotel Swisbell Merauke, diketuai oleh Thomas Eppe Safanpo yang juga Wakil Bupati Asmat.
Tim ini terbentuk setelah dilakukan pertemuan lima bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompinda. Tim akan segera bertemu dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan provinsi Papua Selatan. Setelah itu tim ini juga akan bertemu Komisi II DPR RI.
Tim ini terbentuk setelah dilakukan pertemuan lima bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompinda. Tim akan segera bertemu dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan provinsi Papua Selatan. Setelah itu tim ini juga akan bertemu Komisi II DPR RI.