Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel itu diunggah laman Pikiran Rakyat.com pada 5 Mei 2022.
Kesamaan terdapat pada foto dan juga nama penulis serta waktu artikel itu diunggah. Yakni foto Menag Yaqut Cholil Qoumas dengan penulis Tim PRMN 02 dan diunggah pada 5 Mei 2022 pukul 07.40 WIB.
Namun dalam artikel asli berjudul "Menag Yaqut Cholil Qoumas Diminta Turun dari Jabatannya, Buntut Ucapan Selamat Lebaran". Berikut isi artikelnya:
"PIKIRAN RAKYAT - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas sempat mengucapkan selamat pada umat Mulim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Seperti pada umumnya, ucapan tersebut diselipkan permintaan maaf sebagai salah satu jalan untuk kembali ke fitrah. Dia mengaku sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan maupun dosa.
"Sebagai manusia biasa, apalagi pimpinan organisasi dengan 7 juta anggota, tentu saya memiliki bejibun kesalahan. Ijinkan saya memohon maaf dan memberikan ucapan Selamat Merayakan Idul Fitri 1443 H. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa Siyamakum. Minal aidin wal faizin," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas di akun Twitternya pada 1 Mei 2022.
Namun siapa sangka, ucapan selamat hari raya dari Menag ini justru tak mendapat sambutan baik dari sejumlah orang. Bukan tanpa alasan, mereka menggaris bawahi perkataan Menag Yaqut yang mengklaim dirinya pimpinan dari 7 juta anggota.
Publik berpendapat semestinya sebagai seorang pemimpin, Menag Yaqut tak perlu membawa-bawa masalah hierarki saat meminta maaf. "Ucapan selamat IdulFitri PALING NORAK seorang pejabat sekelas MENTERI," ucap pemilik akun @Pramudya***.
"Jabatan yg di beri oleh negara tidak boleh di khususkan untuk sekelompok org, Kalau masih menganggap diri dan jabatannya sebagai pemimpin ormas, mending mundur aja dari jabatan menag," ujar pemilik akun @Tunku*** "Bgini cara merangkai tata bahasa nya salh ini sekelas mntri loh, sharus nya urus aja ormas...???," kata pemilik akun @tedi***. "Menteri agama kok kayak minta pengakuan gini sih," tutur pemilik akun @Asep***.
Sebagian orang juga menilai Yaqut Cholil Qoumas belum siap menjadi Menteri Agama.
"Utk meminta maaf sj kagak Pede. Harus ditambah dulu dg kata2 "sbg pimpinan organisasi dg 7 jt anggota". Padahal Menteri !.," kata pemilik akun @Gal***. "Jika diamati dari unggahan tersebut dari atribut dan bajunya beliau mengatasnamakan pribadinya sebagai ketua GP Ansyor bukan pribadi sebagai Menteri Agama RI," kata pemilik akun @rin***."
Selain itu Liputan6.com juga pernah membuat artikel terkait postingan ini. Artikel itu diunggah pada 19 Mei 2022 dengan judul "Dana Haji Dipakai Pembangunan IKN Nusantara, Menag: Hoaks dan Fitnah Besar".
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali memastikan bahwa dana ibadah haji tidak digunakan untuk kepentingan lain selain keperluan pemberangkatan ibadah haji. Hal ini disampaikan terkait maraknya hoaks seputar dana haji yang muncul di media sosial maupun aplikasi percakapan.
Sejak beberapa waktu lalu hoaks terkait dana haji menyebar di masyarakat. Hoaks itu menyebut Pemerintah RI tidak memberangkatkan jamaah karena tidak ada dana hingga ada yang menyebut dana haji dipakai untuk pembangunan IKN Nusantara.
Bahkan hoaks terkait dana haji juga mencatut nama Menag Yaqut Cholil Qoumas hingga Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Banyak berita tidak benar terkait penggunaan dana jemaah haji. Misalnya, ada yang menyebut untuk membantu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saya pastikan ini berita bohong dan ini merupakan fitnah besar," ujar Yaqut dilansir laman Kemenag.go.id.
"Justru pemerintah melalui BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) mensubsidi biaya haji bagi jemaah. Saya berharap informasi dan edukasi masyarakat tentang persyaratan haji terus diberikan agar penyebaran berita bohong atau hoaks bisa diminimalisir," ujarnya menambahkan.
Pada masa operasional haji tahun 1443 H/2022 M, Pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 93.781 jemaah haji reguler dan petugas kloternya."

Postingan judul artikel yang menyebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN adalah hoaks. Faktanya judul artikel dalam postingan telah diedit.