Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka tautan yang disertakan dalam postingan. Tautan itu mengarah pada website yang mencurigakan.
Di sana pengguna diminta memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor Telegram. Hal ini patut diwaspadai sebagai pencurian data atau juga terhubung dengan pinjaman online ilegal.
Penelusuran dilanjutkan dan kami menemukan penjelasan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia menegaskan bahwa bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak ada biaya sama sekali.
"Kami menegaskan bahwa Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya oleh pihak nanapun. Jadi jangan percaya apabila ada pihak-pihak yang melakukan tekanan ataupun menjanjikan sesuatu misalnya komisi jika ingin mendapatkan Program BSPS," ujarnya dilansir laman Infopublik.
Selain itu dilansir dari Medcom.id dalam artikel berjudul "Mau Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah? Ini Syaratnya" yang tayang pada 23 September 2020, pendaftaran bukan melalui website tertentu.
Masyarakat yang bisa mendaftar melalui Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan ke Kepala Desa yang nantinya akan dikoordinir oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Selanjutnya dapat mengusulkan lokasi penerima Program BSPS kepada Kementerian PUPR dan akan diverifikasi secara berjenjang.

Postingan tautan pendaftaran bedah rumah yang mengatasnamakan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah tidak benar.