(GFD-2025-25439) [KLARIFIKASI] RUU Perampasan Aset Berstatus Prolegnas, Belum Disahkan Prabowo

Sumber:
Tanggal publish: 03/02/2025

KLARIFIKASI

Berita

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto diklaum telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Klaim ini muncul dalam sejumlah unggahan media sosial.

Narasi yang beredar menyebutkan, Prabowo langsung menghabisi wakil rakyat yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar.

Informasi yang menyebutkan Prabowo telah resmi mengesahkan UU Perampasan Aset disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang diunggah salah satu akun pada Jumat (31/2/2025):

Assalamualaikum..wr wb..pak Prabowo segera ,per cepat sah kan uud penjara serta perampasan aset bagi pegawai pemerintahan.

Dan pengusaha yang terbukti menimbun barang hingga membuat barang barang yang di perlu kan rakyat seperti beras minyak dan keperluan makanan lain nya ,sehingga masih tetap mahal,

hanya dengan cara ini kebangkitan ekonomi Indonesia bisa di percepat mencapai ekonomi Nomor 1 dunia

Pengguna Facebook mengunggah tautan video YouTube berdurasi 4 menit 11 detik, dengan judul berikut:

Prabowo Hari Ini Resmi Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset! DPR yang Tidak Setuju Langsung Dihabisi

 

Hasil Cek Fakta

Video yang beredar dalam unggahan memuat judul yang tidak sesuai dengan isinya.

Isi video justru lebih banyak membahas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyampaikan bahwa RUU Perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2025-2029.

Sementara, thumbnail yang dipakai merupakan momen Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 25 September 2024.

Momen itu merupakan rapat terakhir Prabowo sebagai Menhan. Foto serupa ditemukan di situs berita Antara.

Tampak Prabowo melambaikan tangan. Namun, thumbnail video menyunting foto tersebut seolah Prabowo sedang memegang berkas.

Tidak ada informasi dalam video yang membuktikan bahwa Prabowo telah resmi mengesahkan UU Perampasan Aset.

Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset ada dalam urutan kelima prolegnas 2025-2029.

"Kita sudah masukkan dia di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia, 18 November 2024, dikutip dari Kompas.com.

Sempat ada isu dan anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset.

Akan tetapi, anggota Baleg DPR RI, Benny K Harman membantahnya.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis, lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" ucap Benny dalam rapat bersama Menteri Hukum.

Kesimpulan

Ada yang perlu diluruskan soal narasi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam sejumlah unggahan media sosial.

Prabowo belum mengesahkan UU Perampasan Aset pada Januari 2025. RUU Perampasan Aset masih masuk dalam urutan kelima prolegnas 2025-2029.

Rujukan