Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau masyarakat agar waspada dengan maraknya link bansos yang beredar di media sosial.

"Enggak ada itu, saya kira di medsos (media sosial) itu ada yang benar, ada yang hoaks, ada yang palsu juga gitu," kata Mensos di Kantornya, Selasa (18/3/2025) seperti diwartakan Kompas.com.

Sebagai informasi, pembagian bansos akan dilakukan pada triwulan kedua.

Syarat menjadi penerima bansos pemerintah adalah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah data induk Kemensos untuk mengidentifikasi dan menyeleksi penerima bansos.

Pendataan DTKS dilakukan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, lalu diajukan ke kemensos.

Sehingga, pendaftarannya tidak dilakukan melalui link atau Telegram.

Namun, status penerimanya dapat dicek di situs DTKS melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/.

"Jadi saya minta juga masyarakat waspada, banyak sekali yang membuat link-link yang seakan-akan dia membuka pendaftaran bagi mereka yang menginginkan bansos, padahal itu penipuan," ujar Gus Ipul.

"Jadi tidak ada yang sifatnya pendataan-pendataan begitu. Kalau ada yang meminta supaya mendaftarkan diri agar mendapatkan bansos itu jelas tidak ada dan itu jelas palsu," lanjutnya.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan yang beredar menggunakan URL Scan. Hasilnya dapat dilihat di sini dan di sini.

Tautan tersebut mengarah ke laman yang mensyaratkan nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.

Tidak ada satu pun yang mengarah ke situs resmi Kemensos.

Penyaluran bansos melalui link dan Telegram merupakan hoaks.

Penerima bansos tercatat melalui DTKS, yang didata di tingkat desa/kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat. Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Kemensos.