Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menarasikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) meminta masyarakat untuk memberikan sumbangan ke pemerintah karena kas negara kosong.
Dalam tangkapan layar yang disertakan dalam unggahan tersebut, berita diunggah pada 26 Maret 2025 pukul 13.50 oleh media CNBC Indonesia.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Wamenaker Kas Negara Kosong Bantulah Pemerintah dalam bentuk sumbangan apapun yang ada”
Namun, benarkah artikel sebut Wamenaker minta masyarakat sumbang pemerintah karena kas kosong?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(GFD-2025-26379) Hoaks! Artikel sebut Wamenaker minta masyarakat sumbangan karena kas kosong
Sumber:Tanggal publish: 30/03/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran ANTARA, artikel dengan penulis, waktu, tanggal serupa berjudul “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak”. Dalam penjelasannya, Wamenaker akan mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha menjelang hari raya. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.
Terkait kas negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Dengan demikian, tangkapan layar yang menampilkan artikel masyarakat diminta untuk sumbangan membantu pemerintah adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Terkait kas negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun. Dengan demikian, tangkapan layar yang menampilkan artikel masyarakat diminta untuk sumbangan membantu pemerintah adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025