Dirangkum Tempo.co, terdapat 6 dugaan kecurangan selama Pilpres 2024 yang digelar Februari lalu. Mulai dugaan intimidasi kepada pemilih dan petugas penyelenggara di berbagai daerah Indonesia, masalah pemungutan dan penghitungan suara, penggelembungan dalam sistem Sirekap, surat suara sudah tercoblos, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, hingga pejabat yang tidak netral.

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman menilai bahwa kecurangan saat pemilihan umum bukan barang baru. “Serangan fajar sudah ada dari awal reformasi. Intimidasi aparat sudah ada bahkan waktu Pemilu 1955,” ujarnya merujuk data di Bisnis.com.

Tahun 2020, KontraS menyusun laporan atau catatan kritis yang menekankan adanya masalah dan kecurangan dalam pilkada saat itu. Selama Pilkada tahun 2020, KontraS menemukan bahwa cara-cara kekerasan masih kerap digunakan baik untuk mengintimidasi kelompok berseberangan dalam Pilkada maupun untuk menekan warga untuk memilih calon-calon tertentu.

Berdasarkan pemantauan KontraS sejak  September hingga Desember 2020, tercatat 29 peristiwa kekerasan yang berkaitan dengan kampanye Pilkada 2020. Peristiwa kekerasan ini didominasi praktik intimidasi, penganiayaan, provokasi, dan perusakan alat peraga kampanye. Dari peristiwa tersebut, tercatat 19 orang luka-luka yang sebagian besar adalah panitia pengawas pemilu.

Tuduhan kecurangan juga terjadi pada tahun 2016. Dilansir laman resmi Mahkamah Konstitusi RI,  tercatat dugaan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) saat Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada 9 Desember 2015 dan kasus Pilkada Karimun.

Intimidasi pemilu juga sudah jelas terjadi tahun 2017 di DKI Jakarta. Kala itu, ada dugaan intimidasi dan pemaksaan terhadap pemilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran dua. Intimidasi dan pemaksaan dilakukan kedua kubu, yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sikap Hasto yang baru menyerukan hal ini sebagai masalah, kata dia, memang bukan pernyataan yang salah setelah terlihat jelas ada perpecahan antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Tapi lebih bernada “maling teriak maling”.

“Jadi ini bukan barang baru, dan malah terjadi di era yang mana PDI Perjuangan merupakan partai yang memegang posisi sebagai partai penguasa,” ujar Yohanes. 

Namun karena tahapan Pilkada 2024 baru dimulai hingga hari coblosan serentak akan berlangsung pada November 2024, belum ada bukti mengenai dugaan kecurangan yang terjadi. 

Pernyataan Hasto Kristiyanto soal dugaan kecurangan Pemilu Presiden akan terulang pada Pilkada 2024 adalah belum ada bukti.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Beredar akun WhatsApp bernomor 0857 6591 8011 memasang nama dan foto profil Kepala Bagian III, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim, Sayid Awaluddin.

Faktanya akun WhatsApp tersebut bukan milik Sayid Awaluddin. Akun Instagram Biro PBJ Kaltim mengimbau untuk tidak merespon dan melaporkan langsung pada akun Instagram @biro.pbj.provkaltim, “Bersikap Smart dalam menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal ya Sobat Pengadaan.

Tetap Waspada, Sobat Pengadaan!!!”

Berdasarkan penjelasan di atas akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Bagian III, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltim, Sayid Awaluddin adalah akun tiruan.

Biro PBJ Setda Prov Kaltim menegaskan nomor yang beredar bukan milik Sayid Awaluddin

Ditemukan nomor WhatsApp 0853 7008 5842 mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang. Akun yang memasang foto profil menelepon salah satu pengguna WhatsApp.

Melalui akun Instagram @diskominfosatik.serangkab menjelaskan nomor tersebut bukan milik Kadis PUPR Serang. Pihaknya juga memberikan langkah-langkah untuk mewaspadai modus penipuan yang serupa, “Awas Penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang, apabila dapat pesan atau telfon dari nomor di atas mohon dapat mengabaikan informasi tersebut..!!”

Maka dari itu nomor WhatsApp 0853 7008 5842 mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR merupakan konten tiruan.

Diskominfo Kabupaten Serang menyatakan nomor tersebut bukan milik Kepala Dinas PUPR Serang.

Telah beredar akun WhatsApp Pj Wali Kota Bogor. Akun yang bernomor 0812 9573 1727 mengirimkan pesan kepada seseorang yang bernama Lina dan memperkenalkan diri sebagai Hery Antasari. Akun tersebut memasang foto Hery Antasari saat pelantikan menjadi Pj Wali Kota Bogor.

Faktanya akun tersebut bukan milik Hery Antasari. Melalui akun Instagram Diskominfo Bogor yaitu @takiskotabogor mengimbau kepada masyarakat untuk waspada jika menemukan nomor WhatsApp lainnya yang mengatasnamakan Pj Wali Kota Bogor dan melapor ke WhatsApp SiBadra di nomor 081196000060.

Dengan demikian akun WhatsApp Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari dipastikan nomor palsu dan terindikasi modus penipuan sehingga tergolong konten tiruan.

Diskominfo Bogor menegaskan nomor yang beredar merupakan modus penipuan. Segera melapor ke WhatsApp SiBadra di nomor 081196000060 jika menemukan nomor WhatsApp lainnya.