Setelah ditelusuri, pesan berantai tentang Gerakan 1821 bukan berasal dari Anies Baswedan. Gerakan itu juga bukan diinisiasi Anies.

Dikutip dari Jalahoaks, penjelasan itu disampaikan oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pada 5 Agustus 2022.

TGUPP DKI Jakarta menyebutkan, pesan berantai tersebut bukan berasal dari Anies atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu.

Adapun, imbauan serupa untuk melakukan Gerakan 1821 diketahui diserukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Imbauan tersebut dipublikasikan di situs resmi Provinsi Jawa Tengah pada 8 April 2022.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, pesan berantai tentang Gerakan 1821 mengatasnamakan Anies Baswedan perlu diluruskan.

Pesan berantai tersebut bukan berasal dari Anies. Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia juga tidak menginisiasi Gerakan 1821.

Imbauan serupa untuk melakukan Gerakan 1821 diketahui diserukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri poster berisi informasi petugas Dishub menggelar razia STNK di wilayah NTB pada April 2025. Penelusuran mengarah pada postingan yang diunggah akun Instagram Dinas Perhubungan Provinsi NTB, @dishubntb.
Dalam salah satu postingannya, akun Instagram @dihubntb memberikan stampel hoaks pada gambar poster yang diklaim berisi informasi razia STNK.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Saat ini marak beredar penipuan yang mengatasnamakan razia pajak oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Ditlantas Polda NTB. Untuk menghindari hai ini, pastikan bahwa penyebarluasan informasi hanya dilakukan melalui laman resmi instansi terkait.
Ingat, Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan TIDAK menggelar Razia apapun seperti berita bohong yang beredar. selalu pastikan informasi yang sobat dapatkan berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Yuk, lebih bijak dan waspada saat menerima indormasi!" tulis akun Instagram @dishubntb pada 15 April 2025.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "razia stnk ntb" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Bappenda NTB Tegaskan Info Razia STNK hingga Parkir Rp400 Ribu adalah Hoaks" yang dimuat situs lombok.tribunnews.com pada 15 April 2025.
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB menegaskan, informasi terkait razia STNK hingga parkir Rp400 ribu yang beredar luas saat ini adalah hoaks.
"Hoax pak, enggak ada pengumuman resmi dari Bappenda, tolong diluruskan ya karena entah siapa yang buat hingga menjadi bias kemana-mana," tegas Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani, kepada Tribun Lombok, Selasa (15/4/2025).
Selain pesan berantai via WhatsApp, informasi terkait titik razia STNK juga berupa informasi poster.
Eva Dewiyani menegaskan, semua informasi itu hoaks. Jika Bappenda NTB membuat pengumuman pasti ada logonya.
Ia pun meminta masyarakat untuk hati-hati dan tidak mudah percaya dengan pengumuman seperti itu.
"Silahkan dibaca aturan Opgab (operasi gabungan) dalam Pergub Nomor 32 Tahun 2024 secara utuh dan menyeluruh, supaya tidak bias dan menimbulkan persepsi macam-macam," tegasnya.
Lebih lanjut, Eva menjelaskan, Bappenda NTB selama ini tidak pernah mengeluarkan pengumuman atau kebijakan apa-apa. Terkait operasi gabungan, itu sudah sejak lama dilaksanakan bersama.
"Jadi dengan adanya Pergub 32 Tahun 2024 justru sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya uang jaminan, dan penahanan sementaranya pun adalah dalam bentuk STNK atau kendaraan dengan melihat kondisi di lapangan," jelasnya.
Menurutnya, jika semua kendaraan yang mati pajak di atas dua tahun mereka tahan, bisa penuh kantor Samsat dengan kendaraan yang ditahan tersebut.
"Marilah kita sama-sama saling menghargai karena masyarakat juga tentu ingin aman dan nyaman dalam berlalu lintas," imbuhnya.
 

Poster berisi informasi petugas Dishub menggelar razia STNK di wilayah NTB pada April 2025 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, pihak Dishub NTB tidak pernah menggelar razia seperti dalam poster yang viral di media sosial.
 

Video yang diklaim menampilkan Prabowo menyanyikan lagu Lampung berjudul "Andahmu" merupakan hasil manipulasi.

Adapun video aslinya adalah momen ketika Prabowo menyanyikan lagu daerah Maluku "O Ulate" di acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada 16 Januari 2025. 

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Prabowo Subianto menyanyikan lagu asal Lampung berjudul "Andahmu". Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke situs Google Images.
Hasilnya ditemukan gambar identik di situs berbagi video YouTube. Video tersebut berjudul "Momen Presiden Prabowo Nyanyi di Acara Kadin | Kabar Merah Putih tvOne" yang dimuat channel YouTube tvOneNews pada 17 Januari 2025.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
"Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) konsolidasi persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dalam acara itu, Prabowo sempat nyanyi 'O Ulate' bareng Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie," tulis channel YouTube tvOneNews.
Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci "prabowo bernyanyi di acara kadin" di kolom pencarian Google Search. Hasilnya terdapat beberapa artikel yang menjelaskan mengenai peristiwa itu.
Satu di antaranya artikel berjudul "Prabowo Nyanyi 'O Ulate' Bareng Anindya Bakrie-Arsjad di Munas Kadin" yang dimuat situs detik.com pada 16 Januari 2025.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa momen Presiden Prabowo Subianto menyanyikan lagu 'O Ulate' terjadi saat menghadiri acara Munas Konsolidasi Kadin Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 16 Januari 2025.
 

Video yang diklaim Prabowo Subianto menyanyikan lagu asal Lampung berjudul "Andahmu" ternyata tidak benar. Video tersebut diduga telah diedit. Video aslinya, Prabowo menyanyikan lagu asal Maluku berjudul "O Ulate" saat hadir di acara Musyawarah Konsolidasi Kadin Indonesia pada 16 Januari 2025.