Tim Cek Fakta Tempo mengkonfirmasi klaim di atas dengan mewawancarai epidemiolog, Dicky Budiman. Menurut Dicky terjadinya pandemi biasanya karena penyakit yang penyebarannya cepat seperti melalui udara atau vektor.

Sedangkan HIV, kata Dicky, umumnya bersifat epidemi atau wabah namun sangat kecil potensinya bisa menjadi pandemi. “Potensi (HIV) pandemi sangat kecil, karena prosesnya lama,” kata Dicky melalui pesan suara kepada Tempo, Kamis, 4 April 2024.

Menurut Dicky, HIV membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 tahun. Dengan ciri atau karakter seperti itu kecil kemungkinan HIV dapat menjadi pandemi.

Artikel Tempo menjelaskan, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tahap paling lanjut dari penyakit ini disebut AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome).

Perkembangan HIV menjadi AIDS merupakan tahapan lanjut dari infeksi HIV. Tanpa pengobatan, HIV dapat mengakibatkan AIDS dalam waktu sekitar 8 hingga 10 tahun.

Pada tahap ini, jumlah sel CD4 T-cell turun di bawah 200. Padahal sel tersebut penting untuk sistem kekebalan tubuh, dan penurunan drastis tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada sistem kekebalan tubuh.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention kebanyakan orang tertular HIV melalui hubungan seks anal atau vagina, atau berbagi jarum suntik, atau peralatan suntik narkoba lainnya (misalnya kompor).

Menurut Reuters, vaksin Covid-19 bisa meningkatan risiko terpapar HIV, merupakan informasi  yang sempat beredar pada 2020.

Menurut Direktur Bridge HIV di Departemen Kesehatan Masyarakat San Francisco, Susan Buchbinder, tidak ada data yang menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 dapat meningkatkan infeksi HIV. Klaim ini bahkan belum dipelajari secara formal.

Para ahli yang sebelumnya dihubungi oleh Reuters juga mengungkapkan hal yang sama bahwa vaksin Covid-19 tidak dapat menyebabkan HIV.

Melalui email kepada Reuters, Douglas Richman, direktur Institut HIV di Universitas California San Diego mengungkapkan, klaim vaksin Covid-19 menyebabkan HIV merupakan klaim yang “tidak berdasar.” "Klaim ini 'berbahaya bagi individu yang bergantung pada mereka dan kesehatan masyarakat'," ungkapnya.

Situs resmi WHO   melansir, ada banyak upaya perlindungan yang membantu memastikan bahwa vaksin Covid-19 aman. Semua vaksin harus menjalani proses pengujian bertahap yang ketat, termasuk uji klinis (fase III) berjumlah besar yang melibatkan puluhan ribu orang. Uji klinis ini, yang melibatkan orang-orang yang berisiko tinggi Covid-19, dirancang khusus untuk mengidentifikasi setiap efek samping yang umum atau kekhawatiran keamanan lainnya.

Jika uji klinis menunjukkan bahwa suatu vaksin Covid-19 aman dan efektif, serangkaian kajian independen atas bukti efikasi dan keamanan perlu dilakukan, termasuk kajian dan persetujuan regulator di negara di mana vaksin ini diproduksi, sebelum WHO mempertimbangkan prakualifikasi untuk suatu produk vaksin. Sebagian proses ini juga meliputi kajian Global Advisory Committee on Vaccine Safety (Komite Penasihat Global Keamanan Vaksin) atas semua bukti keamanan.

Panel ahli eksternal yang ditunjuk oleh WHO akan menganalisis hasil uji klinis dan sesuai bukti-bukti terkait penyakit, kelompok usia yang terdampak, faktor risiko penyakit, dan informasi-informasi lain, akan merekomendasikan apakah vaksin akan digunakan serta cara penggunaannya. Para pejabat di masing-masing negara akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penggunaan vaksin secara nasional dan menyusun kebijakan penggunaan vaksin di negara mereka berdasarkan rekomendasi WHO.

Setelah suatu vaksin Covid-19 mulai diberikan, WHO akan mendukung kerja sama dengan pembuat vaksin, pejabat kesehatan di setiap negara, dan mitra-mitra lain untuk memantau setiap kekhawatiran keamanan secara berkelanjutan.

Hasil verifikasi Tempo, klaim pandemi berikutnya HIV adalah keliru.

Potensi pandemi umumnya bentuk penyebaran yang cepat seperti melalui udara. Kebanyakan orang tertular HIV melalui hubungan seks anal atau vagina, atau berbagi jarum suntik, atau peralatan suntik narkoba. HIV sifatnya epidemi atau wabah. Tapi kalau menjadi potensi pandemi sangat kecil, karena prosesnya lama.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga, Mahmud Aditya Rifqi, menilai pernyataan Kepala BKKBN benar, tetapi tidak akurat. Ia menjelaskan bahwa hamil di atas usia 35 tahun ( Advanced maternal age/older maternal age ) memang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Menurut penelitian, risiko komplikasi ini seperti diabetes gestational, hipertensi, dan kelahiran prematur.

Risiko ini cenderung meningkat seiring dengan pertambahan paritas (jumlah anak yang hidup) dan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tinggi (overweight dan obesitas). Inilah mengapa kelahiran prematur kerap dikaitkan dengan peningkatan risiko stunting pada bayi.

Namun, hingga saat ini, belum ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kehamilan pada usia di atas 35 tahun secara signifikan berpengaruh terhadap risiko stunting/malnutrisi pada bayi yang baru lahir atau anak.

Dikutip dari The Lancet Global Health, Kolaborasi COHORTS mengidentifikasi ibu yang berusia ≥35 tahun memang memiliki peningkatan risiko kelahiran prematur, tetapi anak-anak mereka mengalami lebih sedikit stunting dan kemajuan sekolah serta pencapaian tinggi badan yang lebih baik saat dewasa. Dua hal terakhir ini merupakan temuan baru di negara-negara low middle income countries. Data ini diambil dari 19.403 peserta yang berada dalam lima kelompok kelahiran di Brasil, Guatemala, India, Filipina, dan Afrika Selatan.

Sedangkan di Indonesia, sebuah studi kasus berjudul “Pendorong Penurunan Stunting di  Yogyakarta” menemukan bahwa terdapat beberapa faktor sosial yang menjelaskan rendahnya prevalensi stunting di Kabupaten Sleman. Faktor-faktornya terkait dengan semakin tingginya indikator kesejahteraan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lama pendidikan, pertumbuhan ekonomi, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan ibu hamil, cakupan pelayanan kesehatan neonatal, cakupan pemberian ASI eksklusif, rendahnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan inovasi penurunan stunting.

Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, prevalensi stunting disebabkan oleh tingginya frekuensi pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan, permasalahan ekonomi, keragaman pangan, praktik pemberian makan yang tidak tepat, dan pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Yogyakarta.

Pada dasarnya, tidak ada batasan absolut untuk usia maksimum hamil yang terkait dengan risiko stunting. “Sebaliknya, dalam kondisi kesehatan yang baik, pertambahan usia dapat menjadi keuntungan karena ibu jadi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas,” ujar Mahmud.

Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi status gizi anak, tidak hanya perihal usia kehamilan ibu. Faktor lainnya termasuk status gizi ibu, asupan makanan, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi sanitasi lingkungan. “Selama ibu dapat mengelola risiko dari faktor-faktor tersebut dengan baik, risiko stunting pada anak dapat diminimalkan,” tambahnya.

Meski demikian, perhatian khusus tetap diperlukan bagi ibu hamil di atas usia 35 tahun untuk menjaga kesehatan, terutama selama masa kehamilan. Studi memang menunjukkan bahwa peningkatan usia berkorelasi dengan pengeroposan tulang. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara komposisi tubuh dan tekanan darah dengan usia ibu.

“Semua ini tergantung pada karakteristik individu masing-masing dan kemampuannya dalam menjaga kesehatan tubuh,” kata pria yang juga mahasiswa PhD di Graduate School of Health Sciences, Hokkaido University, Jepang itu.

Pernyataan Kepala BKKBN tentang perempuan hamil maksimal di usia 35 tahun untuk mencegah anak lahir stunting adalah sebagian benar.

Namun, hingga saat ini, belum ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kehamilan pada usia di atas 35 tahun secara signifikan berpengaruh terhadap risiko stunting/malnutrisi pada bayi yang baru lahir atau anak.

Terdapat studi yang mengidentifikasi ibu yang berusia ≥35 tahun memang memiliki peningkatan risiko kelahiran prematur, tetapi anak-anak mereka mengalami lebih sedikit stunting dan kemajuan sekolah serta pencapaian tinggi badan yang lebih baik saat dewasa.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co,

Tempo memverifikasi keterangan terkait video tersebut menggunakan mesin pencari Google terkait demonstrasi yang terjadi di Balai Kota Solo. Ditemukan sejumlah berita yang menampilkan aksi demonstrasi sebagaimana dalam konten yang beredar.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video

Video 1



Pada detik ke-19 dalam video yang beredar memperlihatkan kumpulan orang di depan Balai Kota Surakarta. Foto yang memiliki kesamaan ditemukan dalam berita Solopos.com, tertanggal 1 Maret 2024.

Dijelaskan bahwa peristiwa tersebut sesungguhnya demonstrasi yang dilakukan sekitar seratus massa yang menamakan diri Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat Soloraya. Mereka memprotes dugaan kecurangan kubu paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran dalam Pilpres 2024.

Mereka menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan diskualifikasi Gibran dalam Pilpres 2024. Namun, tidak ada keterangan bahwa massa tersebut akan menggeruduk rumah Presiden Jokowi dan Gibran.

Video 2



Pada detik ke-25 video yang beredar memperlihatkan massa demonstrasi membentangkan spanduk menuntut digulirkannya hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi dan Gibran. Video yang memiliki kesamaan ditemukan dalam berita Kompas TV, tertanggal 1 Maret 2024.

Berita ini juga menjelaskan bahwa aksi demonstrasi oleh sejumlah organisasi masyarakat se-Solo Raya itu menuntut dilangsungkannya hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dalam berita itu tidak dikatakan massa hendak menggeruduk rumah Presiden Jokowi dan Gibran.

Video 3



Pada menit ke-1 dalam video yang beredar, menampilkan spanduk yang dibentangkan di atas mobil bertuliskan ‘pemilu banjir bansos’ disertai gambar wajah Presiden Jokowi. Video yang sama juga ditemukan di berita Kompas TV, tertanggal 1 Maret 2024. Tak ada keterangan mereka hendak menggeruduk rumah Presiden Jokowi dan Gibran.

Sengketa Pilpres 2024

Dilansir Kompas.com, kubu paslon capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, telah mengajukan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua pihak menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024, karena diduga melalui pendaftaran yang bermasalah secara administratif. Kubu Prabowo-Gibran juga dinilai melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Jadwal proses sengketa Pilpres tersebut di MK dimulai dengan registrasi perkara tanggal 25 Maret 2024. Pengajuan permohonan dari pemohon atau penggugat pada 25-26 Maret 2024. Dilanjutkan tanggal 26 pemberitahuan jadwal sidang pertama.

Tanggal 27 Maret 2024 pemeriksaan pendahuluan, keesokan harinya pengesahan alat bukti pemohon dan tanggapan termohon. Tanggal 1-18 April 2024, selain cuti hari raya, ialah jadwal mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Diakhiri tanggal 22 April 2024 dengan agenda pengucapan putusan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa video yang beredar yang dikatakan memperlihatkan rakyat di Solo hendak menggeruduk rumah Presiden Jokowi dan Gibran putra sulungnya, ialah narasi yang menyesatkan.

Video tersebut sesungguhnya demonstrasi menuntut dijalankannya Hak Angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Namun, demonstrasi itu tidak disertai aksi menggeruduk rumah Presiden Jokowi dan Gibran.

Sebelumnya pernah beredar konten di internet yang mengatakan Presiden Israel Reuven Rivlin mengancam akan menjadikan Indonesia seperti Palestina yang mereka hancurkan, bila Indonesia terus ikut campur dalam konflik Israel-Palestina.

Namun hasil Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa sesungguhnya narasi yang beredar tahun 2020 itu keliru. Tidak pernah ditemukan berita terkait ancaman dari Rivlin itu di media.

Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Satria Unggul Wicaksana, mengatakan pengungsi Rohingya saat ini memiliki sejarah yang berbeda meskipun Yahudi dahulu juga berstatus pengungsi yang didatangkan ke Palestina.

Yahudi, kata Satria, dulunya ialah etnis teraniaya di Jerman dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagai korban pembantaian Holocaust. Namun kemudian, kelompok Yahudi melakukan penjajahan di tanah Palestina. Anggota etnis Yahudi juga memegang posisi-posisi penting di Amerika Serikat, baik di pemerintahan, bidang bisnis dan lain-lain. 

Satria mengatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dengan bangsa Yahudi juga memiliki sejarah panjang dan tak bisa disamakan dengan etnis Rohingya. 

"Ini sangat jauh dari apa yang terjadi di Rohingya. Kemudian ada wacana mereka dipersenjatai dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi dua hal yang sangat jauh realitanya, bahkan ini masuk kategori hoaks. Karena kalau kita lihat akar sejarahnya sangat berbeda, persoalan utamanya berbeda,” kata Satria pada Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 1 April 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1991 dan protokol tambahannya. Namun konvensi tersebut kemudian memunculkan tradisi pada semua negara untuk menyelamatkan pengungsi. 

Salah satunya prinsipnon-refoulementatau tidak dikembalikan ke tempat asal secara paksa, yang juga diterapkan di Indonesia. Maka menurut Satria, ASEAN harus mendorong pengembalian pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar, dengan menjamin keselamatan mereka.

“Etnis Rohingya kemudian memiliki hak-hak untuk tinggal atau mendapatkan tempat yang aman, sampai kemudian mereka dipulangkan kembali ke Rakhine State,” kata Satria lagi.

Sementara itu, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari bahaya yang mengancam mereka di tempat tinggal sebelumnya, kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.

Dikatakan juga niat pengungsi Rohingya datang, bukan untuk mengeksploitasi Indonesia, melainkan untuk menghindari pembunuhan, penculikan dan pemerasan yang terus terjadi di Cox’s Bazar, tempat mereka tinggal sebelumnya.

Hal itu sebenarnya sudah dikonfirmasi tim Polda Aceh yang telah berkunjung ke Cox’s Bazar pada 18 Maret 2024, sebagaimana diberitakan AJNN. Dir Intelkam Polda Aceh, Muhammad Ali Khadafi, mengatakan kondisi pengungsian di sana rawan pembunuhan, bentrok antar geng, hingga peredaran narkotika.

Tempo juga pernah memeriksa narasi yang mengatakan UNHCR minta Pulau Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Sesungguhnya narasi tersebut juga keliru.

Di sisi lain, sejumlah media memberitakan sesungguhnya pengungsi Rohingya ingin kembali ke Myanmar yang mereka anggap sebagai tanah airnya, salah satunya Antara. Mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk mencari keselamatan.

Pengungsi Rohingya ingin kembali hidup di Myanmar, diakui sebagai warga negara, mendapatkan kebebasan bekerja dan dijamin keselamatannya. Mereka menuntut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan meminta dukungan internasional untuk membantu memulangkan mereka dengan aman ke Myanmar.

Mereka menginginkan proses repatriasi ke Myanmar yang aman dan tidak rumit. Upaya repatriasi pernah dilakukan tahun 2018 dan 2019, namun beberapa orang yang mengikuti program itu mengaku dikurung di Myanmar, hingga upaya itu gagal dilakukan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk dipersenjatai Amerika Serikat dan Israel demi menjajah Indonesia, sebagaimana AS mempersenjatai Israel untuk menguasai Palestina, merupakan klaim keliru.

Narasi yang disertakan, seperti Presiden Israel mengancam Indonesia dan pengungsi Rohingya minta pulau di Indonesia, telah terbukti hoaks. Selain itu pengungsi Rohingya sesungguhnya ingin kembali ke Myanmar, namun dijamin kebebasan dan keselamatannya.