Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa sampai dengan 1 Oktober 2022, hutan adat mencapai 1.196.725,01 hektare. Luas itu mencakup penetapan Hutan Adat 108.576 ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 ha.

Sementara itu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat bahwa telah melakukan registrasi terhadap 1.336 peta wilayah adat dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.

Peta wilayah adat tersebut tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten/kota. Dari 1.336, total wilayah adat teregistrasi di BRWA, sebanyak 219 wilayah adat sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 3,73 juta hektar atau sekitar 13,9%.

Kemudian, masih ada sekitar 23,17 juta hektar wilayah saat ini yang belum ada pengakuan oleh pemerintah daerah.

Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ton; 356,29 ton (2020); 407,74 ton (2021); 429,21 ton (2022); dan melonjak pada 2023 menjadi 3.062,86 ton atau sekitar 3,06 juta ton.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2024 yang sama, impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras.

Sementara itu, dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton dan lainnya 83.000 ton.

Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohma menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor.

Berdasarkan jurnal penelitian Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future pada 2023, yang dilakukan oleh Alsafana Rasman dkk dari Universitas Indonesia (UI), terdapat lima faktor di belakang kegagalan proyek tersebut.

Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya.

Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal.

Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan.

Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian.

Kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa hasil penandaan alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN 2018-2020 mencapai Rp307,48 triliun. Dengan alokasi tersebut, dinilai masih ada gap yang sangat besar dengan kebutuhan pendanaan perubahan iklim untuk mencapai NDCs pada 2030.

Adapun, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI pernah merilis perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Kebutuhan dimaksud mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC).

Artinya, setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11% anggaran belanja negara 2022.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis menyebut, pernyataan Cak Imin sebagian benar. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi dan belum maksimal.

Selama 5 tahun terakhir, dia mencatat rata-rata sembilan belanja iklim hanya 3,9% dari alokasi APBN pertahun dari 2022.

"Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat terbilang serius melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim dari anggaran negara. Padahal, isu lingkungan hidup tengah menjadi isu krusial di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim Anggaran Krisis Iklim Sedikit adalah benar.

Menurut Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, jumlah petani gurem berdasarkan sensus pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 juta menjadi 16.89 juta.

“Karena kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektar,” kata Romauli.

Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUTP) gurem atau yang bertani di pekarangan rumah di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir.

Jumlah petani gurem pada 2023 mencapai 16,89 juta rumah tangga. Angkanya naik 18,54% dari 2013 yang terdapat 14,25 juta petani gurem.

Sekretaris Utama BPS, Atqo Merdiyanto menjelaskan bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor lahan yang semakin menyempit, sehingga banyak petani yang beralih menjadi petani gurem.

"Salah satu konsep petani gurem ini kan yang lahannya sempit. Ini pasti ada korelasinya. Makin kesini, lahan pasti makin sempit," katanya dalam konferensi pers secara daring, Senin, 4 Desember 2023.

Atqo menyebut, dengan meningkatnya jumlah petani gurem, program pertanian yang dapat dikembangkan pemerintah bukan lagi soal penambahan lahan, tapi peningkatan produktivitas petani.

Proporsi tertinggi petani gurem berada di Pulau Maluku dan Papua, tepatnya di Papua Pegunungan, sebesar 98,63% dari total RUTP gurem di pulau tersebut. Artinya, hampir seluruh petani di wilayah tersebut adalah petani gurem.

Lalu terbanyak kedua berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 87,75%. "Untuk di Jawa, paling tinggi di Yogyakarta karena petani gurem ada kaitannya dengan lahan. Tentu kita paham yang lahannya sempit (di Pulau Jawa) itu di Yogyakarta," kata Atqo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim 16 juta petani hanya memiliki 0,5 hektar tanah, adalah benar.