Hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo menunjukkan, utang pemerintah federal Malaysia hingga akhir Juni 2022 mencapai RM1,045 triliun, atau 63,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebesar RM43,1 miliar setara 18,4 persen dari perkiraan total pendapatan negara dialokasikan untuk biaya layanan utang dan RM19,8 miliar dihabiskan untuk melunasi bunga utang pemerintah yang belum terbayar
Untuk verifikasi narasi video ini, Tempo menonton video sampai selesai dan memeriksa sumber klaimnya. Klaim tersebut dibandingkan dengan sumber resmi pemerintah Malaysia dan pemberitaan media kredibel di Malaysia.
Tempo juga menelusuri fragmen video dengan Yandex, Fake News Debunker by InVid, dan Google Images. Video ini merupakan unggah ulang dari video yang diunggah akun Mita CH pada tanggal 12 Agustus 2022. Narasi dan durasinya pun sama.
Sumber Klaim
Narasi dalam video merujuk Grid Hot dari Intisari sebagai sumber Informasi. Hasil penelusuran Tempo menemukan tulisan pada situs sosok.grid.id yang dipublikasikan tanggal 4 Maret 2021. Situs ini membuat judul “Punya Utang Rp 3.500 Triliun, Malaysia Terancam Bangkrut, Padahal Baru Setengah Utang Indonesia, Apakah RI Bakal Ikut Jejak Negara Tetangga? Begini Penjelasannya!.
Walaupun ditulis tahun 2021, data yang dikutip dalam situs ini berasal dari tahun 2017. Salah satunya pernyataan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guang Eng, pada periode 2017. Sementara tahun 2022, Menteri Keuangan Malaysia dijabat oleh Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.
Situs ini menuliskan total utang negeri Jiran mencapai 1.087 triliun ringgit atau setara dengan Rp 3.500 triliun pada 31 Desember 2017. Dilansir New Straits Times, utang, dan kewajiban pembayaran pemerintah Malaysia pada tahun 2017 senilai RM1,08 triliun. Namun utang tersebut bukan utang kepada Indonesia seperti yang dinarasikan.
Video 1
Pada detik ke 0:17, video ini menampilkan fragmen potongan pernyataan seseorang yang berpakaain jas dan topi kopiah. Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen tersebut identik dengan video yang diunggah kanal YouTube Kingdom Of Sulu pada tanggal 30 September 2013.
Pemeriksaan video 1
Hasil pencarian Tempo menemukan, sosok ini adalah Tuanku Datuk Mudarasulail Alastam Kiram yang disebut sebagai Sultan Sulu. Dalam video ini Alastam Kiram menyebutkan Malaysia masih membayar upeti kepada Kesultanan Sulu sebanyak  5300 ringgit setiap tahunnya.
Haniff Khatri, seorang konsultan hukum di Malaysia dalam video yang ditayangkan The Malaysian Insight membenarkan pernyataan tersebut. Upeti tersebut dibayarkan sejak tahun 1963 dan dihentikan pembayarannya pada tahun 2013.
Dilansir New Straits Times, pembayaran tersebut  berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1878, antara Sultan Sulu Sultan Jamal Al Alam dan Baron de Overbeck dan Alfred Dent dari British North Borneo Company yang jadi perwakilan Kerajaan Inggris.
Pemerintah Malaysia menghentikan pembayaran setelah kasus serangan bersenjata di  Lahad Datu, Sabah. Dilansir BBC, pada tanggal 1 Maret 2013 di Lahad Datu, Sabah, aparat keamanan Malaysia terlibat kontak senjata dengan kelompok yang mengaku Tentara Kerajaan Sulu. Dari laman CSIS, pertempuran yang berlangsung tanggal 1-5 Maret tersebut menewaskan 52 anggota kelompok Sulu dan delapan polisi Malaysia.
Isu pembayaran upeti ini kembali menguat setelah pemerintah Malaysia yang diperintahkan oleh pengadilan arbitrase Prancis untuk membayar setidaknya RM62,59 miliar (US$14,92 miliar) kepada keturunan Sultan Sulu.
Dilansir Free Malaysia Today, pengadilan arbitrase pada tanggal 28 Februari 2022 memutuskan bahwa Malaysia melanggar perjanjian tahun 1878 antara kerajaan Sulu lama di Filipina dan perwakilan dari British North Borneo Company yang sekarang dikenal sebagai wilayah Sabah. 
Video 2
Pemeriksaan video 2
Pada menit ke 3:04, video ini menampilkan fragmen gambar yang berdasarkan penelusuran Tempo merupakan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Fragmen ini identik dengan tayangan laman resmi Pejabat Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 8 Maret 2022.
Dilansir Bernama.com, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada tanggal 8 Maret 2022, mengumumkan Malaysia akan memasuki fase "Transisi ke Endemik" Covid-19 mulai 1 April 2022. Dengan pengumuman ini semua pembatasan jam operasional bisnis dicabut dan kegiatan sholat diperbolehkan tanpa jarak fisik.
Video 3
Pemeriksaan video 3
Pada  menit 3:57, video ini menampilkan fragmen gambar Sri Mulyani. Hasil pencarian menunjukan, fragmen ini identik dengan tayangan BeritaSatu tanggal 2 Mei 2014. Tayangan ini terkait  kesaksian Sri Mulyani Indrawati di Pengadilan Tipikor dalam kasus Bank Century.
Dilansir Tempo, Sri Mulyani menjadi saksi dalam sidang kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 2 Mei 2014. Dalam kasus ini Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century. Kebijakan FPJP disebut merugikan keuangan negara Rp 689,39 miliar.
Sedangkan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan negara Rp 6,76 triliun.
Tentang Utang Luar Negeri Malaysia
Dilansir The Star, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul mengatakan utang Malaysia sampai Juli 2022  mencapai RM1,045 triliun atau 63,8% dari produk domestik bruto (PDB).
Zafrul mengatakan Pemerintah Federal membayar utang senilai RM43.1 miliar atau 18,4% dari pendapatan pemerintah dan RM19,8 miliar telah dihabiskan menjelang akhir Juni untuk melayani pembayaran bunga yang ditimbulkan oleh total utang. 
Direktur eksekutif Pusat Penelitian Sosial-Ekonomi Lee Heng Guie, seperti dilansir Free Malaysia Today   mengatakan ada alasan untuk khawatir karena rasio utang pemerintah Malaysia saat ini berada di 18,4%, jauh lebih tinggi dari batas 15%. 
"Kami tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan karena negara ini membuka diri untuk tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi hal itu memerlukan kehati-hatian," katanya.
Sementara itu, Profesor Ekonomi Universitas Sunway, Yeah Kim Leng mengatakan hal itu hanya akan mengkhawatirkan jika rasio pembayaran utang Malaysia melebihi ambang batas 20% dan dalam mata uang asing.
“Untungnya, 97,5% dari utang Malaysia dalam mata uang ringgit dan itu membuatnya jauh lebih tidak stabil serta lebih mudah bagi pemerintah untuk membayarnya,” kata Yeah.
Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz j

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan video dan narasi bahwa Malaysia jual pulau demi lunasi utang ke Indonesia adalah keliru.
Indonesia tidak punya kaitan dengan utang Malaysia. Juga tidak ada kaitannya dengan sengketa arbritrase ahli waris Kesultanan Sulu yang memerintahkan Pemerintah Malaysia membayar 14,19 miliar dolar. 
Meskipun rasio hutangnya mencapai 63,8% (PDB), pemerintah Malaysia mampu mengelola tingkat hutang dan tidak akan mengalami kebangkrutan karena 97,5% dari utang Malaysia dalam mata uang ringgit.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut dengan menggunakan tool InVid. Selanjutnya penelusuran dilakukan dengan menggunakan reverse image tools Google, Yandex, dan Source.
Hasilnya, sama sekali tidak ada pernyataan Presiden Jokowi bahwa TNI akan menyerang Malaysia. Video di atas merupakan hasil suntingan yang menggabungkan sejumlah cuplikan video dan foto dokumentasi kegiatan TNI. Narasi yang dikutip pengisi suara juga bersumber dari dua artikel dari dua situs berbeda yang membahas masalah konflik di perbatasan Ambalat.
Video-video identik yang memperlihatkan sejumlah kegiatan TNI pernah diunggah ke Youtube oleh kanal berbeda. Di antaranya:
Video 1
Pemeriksaan video 1
Faktanya, video ini adalah saat pasukan TNI dari Batalion 114 Satria Musara Kodam Iskandar Muda dilepas oleh Pangdam Mayjen TNI Achmad Marzuki di Bandara Rembele Bener Meriah, menuju Papua. Video ini diunggah oleh kanal Siapp Update pada 26 Juli 2021.
Menurut keterangan video pada kanal tersebut, sebanyak 200 prajurit Bataliyon 114 Satria Musara Bener Meriah, Aceh menuju Papua. Para prajurit diberangkatkan dengan dua pesawat Hercules C-130 milik TNI AU untuk menuju Timika Papua dalam misi Pengamanan Perbatasan Penyangga di wilayah timur Indonesia.
Video 2
Pemeriksaan video 2
Faktanya, video ini pernah diunggah ke Youtube oleh kanal resmi dari televisi berita KOMPASTV pada 3 Januari 2020. Video tersebut diunggah dengan judul, “Detik-Detik TNI Bersiap Siaga Tempur Jaga Natuna dari China.”
Menurut Kompas TV, pasukan TNI tengah bersiap di perairan Natuna untuk melakukan operasi siaga tempur. Operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1.
TNI pun sudah menyiagakan sejumlah Alutsista. Alutsista yang sudah disiagakan adalah 3 Kapal Republik Indonesia (KRI), 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Masih ada 2 KRI lagi yang menuju ke Natuna. Operasi ini dilakukan karena adanya kapal Cina yang masuk dan melanggar Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE Indonesia di perairan Natuna.
Terkait dengan masalah ini, Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kemenlu memanggil Duta Besar Cina di Jakarta dan menyampaikan protes kerasnya. Kemenlu menyebutkan, Dubes Cina mencatat protes yang dilayangkan untuk segera diteruskan ke Beijing.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun bersikap. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar menjelaskan Prabowo menegaskan sengketa Natuna-Laut China Selatan ini harus dituntaskan.
Foto 1
Pemeriksaan foto 1
Video juga memuat foto yang memperlihatkan seorang prajurit TNI tengah membawa bendera merah putih. Faktanya, foto tersebut pernah dimuat Tempo pada 10 Januari 2020 dengan judul artikel, “TNI Gelar Patroli Jalur Tikus di Perbatasan Entikong.”
Foto 2
Pemeriksaan foto 2
Foto yang lainnya yang identik dengan fragmen dalam video di atas yakni yang memperlihatkan dua orang prajurit TNI bersenjata lengkap tengah memegang sebuah jaring. Foto tersebut pernah dimuat Kantor Berita Antara pada 9 Januari 2020 dengan judul, “Patroli jalur tikus di perbatasan.”
Sumber Narasi
Narasi yang dikutip pengisi suara dalam video di atas bersumber dari dua artikel. Mula-mula pengisi suara mengutip seluruh narasi dalam artikel situs berita okezone.com yang dimuat pada 26 Juni 2015 dengan judul, “Malaysia Nyerempet Perbatasan, Pemerintah Tindak Tegas.”
Berikut penggalan narasinya:
“Sengketa wilayah perbatasan di Blok Ambalat belum sepenuhnya selesai. Hingga kini belum ada kata sepakat untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Malaysia mengenai penentuan perbatasan. Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Pertahanan, Mayor Jenderal Witjaksono, Witjaksono mengatakan, pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan selalu satu suara dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam hal penentuan batas negara, termasuk konflik di Blok Ambalat…”
Pengisi suara kemudian melanjutkan narasinya dengan mengutip sebuah Opini yang dimuat situs bombastis.com pada 26 Mei 2022 dengan judul, “Ambalat, Blok Laut yang Kaya SDA dan Hampir Bikin Indonesia-Malaysia Perang Besar.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan narasi Presiden Jokowi mengumumkan TNI akan menyerang Malaysia adalah keliru. 
Video di atas merupakan hasil suntingan yang menggabungkan sejumlah cuplikan video berbeda dan foto dokumentasi kegiatan TNI. Sama sekali tidak memperlihatkan atau memuat pernyataan Presiden Jokowi bahwa TNI akan menyerang Malaysia.

Beberapa kasus kematian pada janin dilaporkan pada wanita hamil yang terinfeksi virus cacar monyet. Namun hingga artikel ini diturunkan pada 19 Agustus 2022, belum ada jumlah atau persentase tingkat kematian tersebut.
Tempo menelusuri sumber yang digunakan artikel tersebut memang disampaikan oleh Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, DR. Robert Sinto, pada "Webinar Kesehatan: Indonesia Waspada Wabah Monkeypox" yang digelar oleh CME FKUI pada 9 Agustus 2022.
Webinar tersebut ditayangkan di YouTube Continuing Medical Education - FKUI. Terdapat tiga narasumber, salah satunya adalah Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, DR. Robert Sinto, SPPD-KPTI.
Tangkapan layar Webinar Kesehatan: Indonesia Waspada Wabah Monkeypox - CME FKUI, 9 Agustus 2022
Penjelasan tentang risiko cacar monyet pada wanita hamil dibahas dalam sesi tanya jawab, tepatnya pada menit 1:47:18. Robert Sinto menjelaskan bahwa beberapa kasus dilaporkan terjadi penularan transplasental atau penularan yang terjadi kepada anak dalam kandungan seorang ibu yang terinfeksi cacar monyet.
Akan tetapi hingga artikel ini ditulis, belum ada persentase kasus atau jumlah keseluruhan kejadian. "Kalau berapa persentasenya atau berapa banyak angkanya, saya belum tahu karena belum ada penelitiannya. Ini baru serial laporan," kata Robert Sinto.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, kata Robert juga menyebutkan bahwa wanita hamil adalah salah satu populasi rentan yang dapat mengalami pemburukan akibat virus cacar monyet.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC), mengatakan sejauh ini data terkait cacar monyet dengan kehamilan masih terbatas. Virus cacar monyet memang benar dapat ditularkan ke janin selama kehamilan atau ke bayi baru lahir melalui kontak dekat selama dan setelah kelahiran.
Hasil kehamilan yang buruk, termasuk keguguran spontan dan lahir mati, telah dilaporkan dalam kasus infeksi cacar monyet yang dikonfirmasi selama kehamilan. Persalinan prematur dan infeksi cacar monyet pada Neonatus atau bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan juga telah dilaporkan.

Dari pemeriksaan fakta di atas, artikel yang berjudul Cacar Monyet Bisa Menyebabkan Kematian pada Janin adalah Benar.
Meskipun masih membutuhkan penelitian lebih banyak, tapi beberapa kasus keguguran spontan dan lahir mati telah dilaporkan pada kasus infeksi cacar monyet pada ibu hamil.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TEMPO, pesan berantai tentang penawaran pulsa internet gratis selalu beredar dalam dua tahun terakhir.
Pada Januari dan Februari 2021, pesan berantai yang menawarkan bantuan pulsa sebesar Rp 200 ribu dan kuota 75 GB untuk mahasiswa dan dosen juga beredar melalui platform pengiriman pesan Whatsapp. Saat ini, pesan serupa itu beredar juga di hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Dikutip dari laman resmi Telkomsel, dalam rangka meriahkan dan merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia, Telkomsel terlihat hanya memberikan penawaran promo diskon pembelian pulsa.
Tidak terlihat adanya penawaran promo pemberian pulsa gratis di hari kemerdekaan Republik Indonesia.   
Selain itu, Telkomsel memberikan paket Combo SAKTI MAX harga mulai Rp 20 ribu dengan kuota yang didapat hingga 22 GB untuk chatting–an, internetan, main sosmed, telepon, dan SMS. Aktivasi untuk layanan ini melalui *363#. 
Operator Tri pun demikian. Dikutip dari laman resmi Tri, Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh mengatakan, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) hanya menggelar promo kuota internet 100 GB dalam rangka perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia. Tidak ada informasi penawaran pemberian pulsa dan kuota 30 GB gratis.
Rilis resmi dari laman Indosat Ooredoo Hutchison tentang promo menyambut Hari Kemerdekaan RI 2022
Lewat program bertajuk Pesta Kemerdekaan, Tri memberikan berbagai potongan pulsa nelpon hingga Rp 50 ribu bila melakukan pembelian paket di Bazar Kemerdekaan. Program Pesta Diskon Kemerdekaan ini secara khusus diadakan sebagai bentuk apresiasi untuk para pelanggan
AXIS sendiri hanya menawarkan paket diskon data yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Tidak terdapat juga informasi tentang penawaran pemberian pulsa dan kuota 30 GB gratis pada kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan, pesan berantai yang diklaim merupakan penawaran pulsa gratis 30GB pada hari Kemerdekaan Indonesia beredar di platform pengiriman pesan, adalah keliru. 
Pesan berantai seperti di atas selalu ditemukan dalam dua tahun terakhir. T
Telkomsel, Tri, dan AXIS hanya menawarkan promo diskon untuk pembelian pulsa di hari kemerdekaan, namun tidak menawarkan pemberian pulsa gratis 30GB.