Berdasarkan hasil penelusuran, klaim MPR menggelar Sidang Istimewa terkait pemakzulan Jokowi adalah salah, karena tidak ada agenda Sidang Istimewa yang dilakukan MPR pada 21 April 2021.

Dilansir dari laman mpr.go.id, ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo, pada tanggal 21 April 2021 hanya memiliki agenda melantik Muhammad Rizal sebagai anggota baru MPR-RI.

Selain itu, dalam video tersebut tidak ada narasi yang menyatakan bahwa MPR menggelar Sidang Istimewa dalam rangka memakzulkan Jokowi, narasi video hanya membacakan isi surat dari Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Eggi Sudjana, kepada Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo yang berisi permintaannya untuk mengadakan Sidang Istimewa.

Dengan demikian, mengacu kepada seluruh referensi, thumbnail yang disematkan pada video tersebut berbeda dengan isi video. Maka dari itu, klaim MPR gelar Sidang Istimewa pemakzulan Jokowi adalah hoaks dengan kategori koneksi yang salah.

Hasil Periksa Fakta Fathia Islamiyatul Syahida (Universitas Pendidikan Indonesia)
Pernyataan tersebut salah, faktanya MPR tidak memiliki agenda Sidang Istimewa pada 21 April 2021. Video tersebut hanya membacakan isi surat yang dikirim oleh Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis kepada ketua MPR-RI

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait di media-media kredibel. Hasilnya, ditemukan penjelasan dari Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid bahwa narasi yang menyebut kementeriannya sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak benar.
Berdasarkan arsip berita Tempo, Hilmar mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. "Saya mengakui ada kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan," kata Hilmar dalam konferensi pers daring pada 20 April 2021.
Menurut Hilmar, kamus tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan secara resmi. "Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakansoftcopynaskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," ujar Hilmar.
Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pun, kata Hilmar, disusun pada 2017, sebelum posisi Mendikbud dijabat oleh Nadiem Makarim. "Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," tuturnya.
Secara teknis, menurut Hilmar, penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pada 2017 belum rampung, karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. "Karena, pada saat itu, tahun anggaran sudah berakhir. Sebagai pertanggungjawaban, kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format PDF," katanya.
Dilansir dari CNN Indonesia, Hilmar Farid menyebut bahwa naskah kamus yang belum rampung itu memang telah masuk ke proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk PDF dan cetak. Namun, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I ini hanya dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar.
Pada 2019, kata Hilmar, kamus tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia pun menyatakan telah menyelidiki kekeliruan dalam kamus itu ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan. "Naskah yang sebenarnya belum siap ikut masuk dalam proses penyertaan pemuatan buku tersebut di website," ujarnya.
Hilmar membantah Kemendikbud ingin menghapus KH Hasyim Asyari dari pendidikan sejarah. Buktinya, kata dia, sejarah KH Hasyim Asyari masih ada dalam entri atau beberapa bagian kamus. Bahkan, di tahun kamus itu terbit, Kemendikbud juga menerbitkan buku tentang riwayat KH Hasyim Asyari yang diulas dan ditulis oleh sejumlah intelektual NU.
Dia menyampaikan permintaan maafnya atas kekeliruan tersebut. Hilmar mengatakan telah menarik kamus tersebut dari peredaran, termasuk yang diunggah di situs resmi Rumah Belajar Kemendikbud. "Dan saya juga minta tadi untuk menurunkan semua buku terkait sejarah modern sampai adareview," kata Hilmar.
Ia pun menyatakan akan membentuk tim pengkoreksi untuk menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tersebut. "Tim pengkoreksi akan dibentuk dengan melibatkan organisasi yang turut membangun negara ini, termasuk dengan NU," kata Hilmar dalam keterangan resminya pada 20 April 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pesan berantai berjudul "Awas! Neo-Komunis Hendak Memotong Sejarah" yang mengklaim bahwa Kemendikbud di bawah pimpinan Nadiem Makarim sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, menyesatkan. Kemendikbud telah menyatakan bahwa tidak adanya jejak KH Hasyim Asyari dalam kamus itu karena kealpaan, bukan kesengajaan. Kamus tersebut pun disusun pada 2017, sebelum Nadiem menjabat sebagai Mendikbud.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Hasil verifikasi Tim CekFakta Tempo menunjukkan bahwa jurnal yang ditautkan dalam artikel pada gambar tangkapan layar itu adalah jurnal yang diterbitkan pada 2012. Jurnal itu terkait dengan uji coba vaksin SARS, bukan vaksin Covid-19. Artikel tersebut pun berasal dari situs yang tidak kredibel yang sering mempublikasikan teori konspirasi dan pseudosains terkait Covid-19.
Untuk memverifikasi klaim di atas, Tempo memasukkan beberapa kalimat dalam artikel pada gambar tangkapan layar tersebut di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan bahwa artikel itu dimuat oleh situs berbahasa Yunani, Evaggelatos.com, pada 26 Maret 2021. Artikel ini berjudul "Dr Colleen Huber: Seberapa berbahaya vaksinasi untuk Covid-19? Efek samping paling serius dari vaksin m-RNA?".
Tempo juga menemukan bahwa artikel serupa juga pernah dimuat oleh situs berbahasa Inggris, Primary Doctor, dengan judul "COVID-19 VACCINE Considerations". Artikel ini ditulis oleh Coleen Hubber pada 21 Februari 2021. Situs tersebut juga membuat laman lain yang bernama Primary Doctor Medical Journal.
Organisasi asal Amerika Serikat yang meneliti tentang bias media, Media Bias/Fact-check, mengkategorikan situs Primary Doctor Medical Journal sebagai situs konspirasi dan pseudosains, karena kerap mempublikasikan informasi yang menyesatkan dan keliru terkait virus Corona.
Tempo kemudian mengecek kembali sumber dokumen yang menyertai klaim-klaim dalam artikel yang ditulis oleh situs Primary Doctor itu. Berikut hasilnya:
Klaim 1: This technology has been tried on animals, and in the animal studies done, all the animals died
Fakta:
Klaim ini dilengkapi dengan dokumen yang berjudul "America’s Frontline Doctors White Paper On Experimental Vaccines for Covid-19". Dokumen ini disusun oleh Simon Gold dan sejumlah dokter lainnya yang tergabung dalam America’s Frontline Doctors (AFD).
Dikutip dari Snopes, AFD adalah kelompok baru yang didukung dan dipromosikan oleh organisasi politik konservatif Tea Party Patriots Action (TPPatriots). Situs pelacak domain, Whois, menemukan bahwa situs milik AFD, Americasfrontlinedoctors.com, baru dibuat pada 16 Juli 2020, di tengah pandemi Covid-19.
Sejumlah media asing pun pernah membantah informasi menyesatkan yang diproduksi oleh AFD terkait Covid-19. Dikutip dari The Guardian, AFD menghadapi kecaman dari para ahli medis tentang landasan ilmiah mereka yang lemah. Sementara pemimpinnya, Simone Gold, didakwa karena terlibat dalam serangan pada 6 Januari 2021 di US Capitol, AS.
Dikutip dari artikel cek fakta Associated Press, profesor kedokteran dari Universitas Pennsylvania yang mempelajari vaksin m-RNA (digunakan dalam vaksin Pfizer dan Moderna) selama beberapa dekade, Drew Weissman, mengatakan bahwa vaksin tersebut tidak menyebabkan peradangan berbahaya pada hewan.
Selain lolos uji coba pada hewan, vaksin Pfizer dan Moderna juga lolos uji klinis pada manusia, di mana vaksin-vaksin itu diuji pada lebih dari 70 ribu orang. "Uji klinis pada 75 ribu orang menunjukkan ini aman dan 95 persen efektif," kata nya. "Itu data yang cukup bagus untuk meyakinkan orang bahwa ini baik-baik saja."
Klaim 2: No experimental coronavirus vaccine has succeeded in animal studies
Fakta:
Klaim ini disertai dengan jurnal yang diterbitkan pada 2012 di The National Center for Biotechnology Information ( NCBI ). Jurnal itu berjudul "Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus". Jurnal tersebut berisi hasil penelitian tentang pengembangan vaksin untuk SARS yang disebabkan oleh virus Corona SARS-CoV, bukan vaksin untuk Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona SARS-CoV-2.
SARS atauSevere Acute Respiratory Syndromemuncul di Cina pada 2002 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain sebelum bisa dikendalikan. Para peneliti pun mulai mengembangkan vaksin untuk penyakit tersebut. Uji coba calon vaksin dilakukan pada musang, primata, dan tikus. Hasilnya, vaksin memicu perlindungan terhadap infeksi, tapi hewan yang diberi calon vaksin menunjukkan penyakit paru-paru tipe imunopatologi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa tidak ada uji coba vaksin Covid-19 pada hewan yang berhasil, keliru. Klaim ini dilengkapi dengan jurnal yang diterbitkan pada 2012 yang terkait penelitian pengembangan vaksin untuk SARS, bukan vaksin untuk Covid-19. Artikel yang memuat klaim tersebut pun berasal dari situs yang tidak kredibel yang sering mempublikasikan teori konspirasi dan pseudosains terkait Covid-19.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Sebuah akun Instagram bernama Loisdr77 membagikan unggahan yang menyatakan bahwa vaksin menyebabkan peristiwa limfositosis dalam tubuh. Jika limfosit dalam tubuh sudah meningkat, maka dapat menyebabkan kematian.

Namun setelah melakukan penelusuran, klaim tersebut ternyata keliru. Melansir dari artikel media Tempo, ditemukan fakta bahwa naiknya kadar limfosit pasca-vaksinasi justru berguna untuk membentuk antibodi yang justru bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi keparahan akibat infeksi Covid-19.

Limfositosis merupakan peristiwa meningkatnya jumlah limfosit atau sel darah putih di dalam darah. Peristiwa ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya seperti, infeksi virus, bakteri, operasi pengangkatan limpa, penyakit genetik, kanker darah, dll.

Vaksinasi sendiri diakui memang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah limfosit dalam tubuh. Namun, limfosit yang meningkat adalah jenis limfosit yang membentuk antibodi di dalam tubuh.

Menurut pakar patologi klinis dari Universitas Sebelas Maret, Tonang Dwi Ardiyanto, jenis sel darah terbagi menjadi empat, yakni plasma darah, sel darah merah, sel darah putih (leukosit), dan trombosit. Sel darah putih terbagi menjadi dua, yakni neutrofill dan limfosit.

Neutrofill bertugas melawan semua bakteri atau virus penyebab penyakit. Sedangkan limfosit terbagi menjadi dua, yakni limfosit B dan limfosit T. Kedua limfosit ini berperan sebagai pembentuk sistem imun. Limfosit T berfungsi untuk mengenali dan menangkap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sementara limfosit B berguna untuk menghasilkan antibodi.

Pada tubuh yang belum mendapatkan vaksin, saat ada virus dan bakteri yang masuk, kadar sel darah putih akan meningkat karena neutrofill bertugas melawan benda asing tersebut. Dalam kondisi tertentu, virus dan bakteri akan menyebabkan sakit atau peradangan.

Sedangkan saat tubuh menerima vaksin, sel darah putih juga meningkat karena membentuk kekebalan tubuh (antibodi). Akan tetapi, peningkatan jumlah sel darah putih pada tubuh yang menerima vaksin lebih rendah dibandingkan saat melawan virus atau bakteri dalam tubuh.

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi dapat menyebabkan terjadinya limfositosis hingga berujung kematian, merupakan hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya, kenaikan limfosit yang terjadi justru meningkatkan antibodi dalam melawan virus dan bakteri, bukan menyebabkan kematian.