Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta menelusuri poster itu denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Lewat penelusuran ini, ditemukan bahwa poster itu telah mengalami suntingan. Poster aslinya berisi nasihat yang berbunyi "Malam Tahun Baru 2019 No Bonceng, No Bencong, No Mabuk. Jangan Melalak. Ada Zikir, Ikut. Tak Ada, Tidur".
Poster ini pernah dimuat Serambinews.com dalam artikelnya yang berjudul "Nasehat Ustaz Abdul Somad untuk Anak Muda di Malam Tahun Baru 2019: Jangan Keluyuran, Minum Antimo" pada 31 Desember 2018. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa poster itu diambil dari akun Instagram UAS, @ustadzabdulsomad.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Instagram lama Ustaz Abdul Somad, @ustadzabdulsomad, yang memuat poster tentang Tahun Baru 2019.
Dikutip dari Banjarmasinpost.co.id, menyambut Tahun Baru 2019, Ustaz Abdul Somad memberikan pesan khusus kepada umat Islam, terutama generasi mudanya, lewat poster yang diunggah di akun Instagram-nya pada 15 Desember 2018. UAS mengingatkan generasi muda muslim agar tidak merayakan malam Tahun Baru 2019 dengan berhura-hura dan keluyuran.
Dalam poster yang menggunakan bahasa Minang itu, UAS mengingatkan bahwa anak-anak muda lebih baik mengisi malam tahun baru dengan mengikuti acara zikir. "Malam Tahun Baru 2019, No Bonceng, No Bencong dan No Mabuk. Jangan Melalak, Ada Zikir Ikut, Tak Ada, Tidur," demikian pesan UAS dalam poster tersebut. Dalam sehari, pesan UAS ini telah mendapatkan like sebanyak 317.382 dan dikomenteri puluhan warganet.
Meskipun begitu, pada akhir Juni 2019, akun Instagram UAS itu, @ustadzabdulsomad, dihapus. UAS pun membuat akun baru dengan nama @ustadzabdulsomad_official. Karena itu, poster ini tidak bisa lagi ditemukan di akun Instagram UAS.
Di Facebook milik Ustaz Abdul Somad, poster ini juga tidak bisa lagi ditemukan. Pasalnya, dikutip dari situs Hidayatullah.com, Facebook telah menghapus poster tentang malam Tahun Baru 2019 itu.
Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Ustaz Abdul Somad yang berisi poster tentang Tahun Baru 2019 mendapatkan peringatan dari Facebook sehingga tidak bisa dilihat oleh akun lain.
"Postingan Anda melanggar Standar Komunitas kami tentang ujaran kebencian. Orang lain tidak dapat melihat postingan Anda. Kami memiliki standar ini karena kami ingin diskusi di Facebook berjalan dengan penuh hormat," demikian penjelasan Facebook seperti dikutip dari foto yang dimuat oleh Hidayatullah.com.
Dalam foto ini, terlihat bagian atas poster UAS tentang Tahun Baru 2019 yang berwarna biru dengan aksen oranye dan putih itu. Poster tersebut diunggah oleh akun Facebook UAS, Ustadz Abdul Somad, pada 15 Desember 2018. UAS pun menuliskan narasi, "Buatkan dalam spanduk dan baliho, sebarkan."

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ustaz Abdul Somad menyebut Facebook haram dalam poster di atas, keliru. Poster itu adalah hasil suntingan. Dalam poster aslinya, yang diunggah oleh UAS sendiri di akun-akun media sosialnya, narasi yang tertulis adalah "Malam Tahun Baru 2019 No Bonceng, No Bencong, No Mabuk. Jangan Melalak. Ada Zikir, Ikut. Tak Ada, Tidur".
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, gambar tangkapan layar artikel yang memuat judul "Peneliti Australia Sebut: Jokowi 'Presiden Tak Berkemampuan' Tapi Memiliki Daya Rusak" adalah hasil suntingan. Situs IDN Today tidak pernah memuat artikel dengan judul tersebut.
Mula-mula, Tempo memasukkan kata kunci "Jokowi" dalam kolom pencarian situs IDN Today. Lewat cara ini, ditemukan satu artikel dengan foto Jokowi yang identik dengan foto dalam gambar tangkapan layar tersebut. Namun, artikel aslinya berjudul "Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden".
Artikel itu dimuat oleh IDN Today pada 4 September, sama dengan tanggal yang tertera dalam gambar tangkapan layar di atas. IDN Today mempublikasikan ulang artikel tersebut dari situs media Tribunnews yang menggunakan judul yang sama, yakni "Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden".
Artikel di Tribunnews itu bersumber dari berita di situs media ABC Indonesia. Berita ini berisi hasil wawancara ABC Indonesia dengan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute. Bland menjelaskan soal buku terbarunya yang berjudul "Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia".
Dalam buku setebal 180 halaman ini, Bland memaparkan bagaimana "seorang pembuat mebel" berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh "kontradiksi". "Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan," kata Bland.
Namun, saat memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elite politik ini telah berubah menjadi elite yang membangun dinasti politiknya sendiri. "Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih, malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar," ujar Ben.
"Kelemahan kepemimpinannya terungkap oleh krisis Covid-19. Pemerintahannya menunjukkan jejak-jejak buruk: tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu," tuturnya.
Sinopsis mengenai buku Bland itu juga dimuat oleh situs resmi Low Institute. Tertulis dalam laman tersebut bahwa Jokowi adalah sosok presiden perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan otoriterisme, keterbukaan dan proteksionisme, serta Islam dan pluralisme.
“Dari gubuk tepi sungai hingga istana presiden, Joko Widodo naik ke puncak politik Indonesia dengan gelombang harapan perubahan. Namun, enam tahun masa kepresidenannya, mantan pembuat furnitur ini berjuang untuk mewujudkan reformasi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Meski menjanjikan untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan Asia, Jokowi, begitu ia dikenal, tersendat di tengah krisis, dari Covid-19 hingga gerakan massa Islamis."
“Man of Contradictions, biografi berbahasa Inggris pertama Jokowi, berpendapat bahwa Jokowi adalah presiden perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan otoriterisme, keterbukaan dan proteksionisme, Islam dan pluralisme. Kisah luar biasa Jokowi menunjukkan apa yang mungkin terjadi di Indonesia - dan itu juga menunjukkan batasannya.”

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "peneliti Australia menyebut Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan tapi memiliki daya rusak" keliru. Gambar tangkapan layar yang memuat klaim tersebut merupakan hasil suntingan dari berita di situs IDN Today yang berjudul "Peneliti Australia Sebut Jokowi Seperti Wali Kota di Istana Presiden". Peneliti yang dimaksud, Ben Bland, pun tidak menyebut Presiden Jokowi tidak berkemampuan dan memiliki daya rusak. Sebagaimana yang tertulis dalam bukunya, "Man of Contradictions - Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia", Bland menyebut Jokowi sebagai sosok presiden yang penuh kontradiksi. Namun, menurut Bland, kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa semua penduduk Indonesia akan dikenakan pajak karena NPWP dan NIK akan digabung adalah klaim yang salah.

Faktanya, tidak semua penduduk Indonesia. Hanya yang penghasilannya di atas Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan yang akan dikenakan pajak atau yang akan dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dikutip dari kumparan.com, Pemerintah memang berencana akan menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP menjadi satu data tunggal Single Indentity Number (SIN). Tujuannya untuk mensinkronkan dan validasi data wajib pajak.

Namun, belum rencana ini terealisasi, masyarakat sudah khawatir. Mereka beranggapan akan dipajaki, meskipun tak termasuk wajib pajak. Hal tersebut pun ditepis oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. Menurut Suryo, yang akan dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, hanya yang penghasilannya di atas Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan yang akan dikenakan pajak.

“Orang yang bayar pajak kan orang Indonesia, meskipun yang kena pajak yang PTKP kan. NPWP itu nomor identitas, sarana identifikasi sebenarnya,” kata Suryo di Gedung DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Rencana penggabungan NPWP dan NIK sebenarnya sudah lama mencuat. Namun belum bisa terwujud karena data yang ada masih tercecer, NIK sendiri berada di bawah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sementara NPWP di Ditjen Pajak.

Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, proses sinkronisasi data itu terus berlangsung hingga saat ini. Sayangnya, dia tak menjelaskan lebih lanjut kapan target penggabungan NPWP dan NIK menjadi SIN selesai dilakukan.

Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, bila hal itu digabungkan akan membuat pengawasan pahak semakin efektif, sehingga nantinya wajib pajak bisa dipantau dengan mudah.

Tidak semua penduduk Indonesia. Hanya yang penghasilannya di atas Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan yang akan dikenakan pajak atau yang akan dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya foto penampakan mobil merah dengan tulisan “ESEMKA” adalah klaim yang salah.

Faktanya, foto tersebut adalah hasil manipulasi dari foto yang sebelumnya juga sudah dimanipulasi. Pada foto asli, tidak terdapat tulisan “ESEMKA” di mobil berwarna merah di foto tersebut. Untuk pembelian mobil Esemka sendiri, saat ini bisa langsung ke showroom mobil Esemka di Boyolali atau menghubungi showroom di nomor 0271-7851400.

Foto mobil warna merah yang dimanipulasi tanpa tulisan “ESEMKA” tersebut salah satunya diunggah di situs Imgur pada 4 Mei 2019 oleh akun YoYo232323 dengan judul “Got a new car…can’t figure out how to park it.”

Foto sebenarnya dari mobil berwarna merah yang terlihat aneh itu adalah foto mobil Toyota Corolla Station Wagon 1970. Salah satunya dimuat di situs Velocity Automotive Journal.

Sementara itu, dikutip dari Tempo.co, PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), agen pemegang merek mobil Esemka, mulai memasarkan kendaraan jenis pikap Esemka Bima 1.2 dan 1.3 sejak 6 September 2019. Tepat bersamaan dengan peresmian pabrik perakitan oleh Presiden Joko Widodo di hari yang sama. Pabrik perakitan itu berada di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pabrik ini menempati lahan seluas 115 ribu meter persegi. Di salah satu bangunan di bagian depan, digunakan sebagai showroom untuk memajang kendaraan niaga Esemka Bima 1.2 dan 1.3.

“Saat ini pembelian bisa langsung ke showroom di Boyolali,” kata Humas PT SMK Sabar Boedhi kepada Tempo, Jumat, 28 Agustus 2020. Sabar menambahkan bahwa peminat yang ingin membeli Esemka Bima bisa menghubungi showroom di nomor 0271-7851400.

Menurut Sabar, saat ini tersedia stok sekitar 100 unit untuk Esemka Bima 1.2 dan 1.3. Pada 15 Agustus 2020, perusahaan telah mengirim sebanyak 200 unit Esemka Bima 1.2 ke Lampung. Mobil itu dikirim langsung dari Boyolali.

Foto hasil manipulasi dari foto yang sebelumnya juga sudah dimanipulasi. Pada foto asli, tidak terdapat tulisan “ESEMKA” di mobil berwarna merah di foto tersebut. Untuk pembelian mobil Esemka sendiri, saat ini bisa langsung ke showroom mobil Esemka di Boyolali atau menghubungi showroom di nomor 0271-7851400.