Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel yang dimuat oleh situs Bangsa Online yang tautannya terdapat dalam unggahan akun Rahmad Rivai. Lewat cara ini, ditemukan bahwa artikel tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pers dan memperoleh hak jawab dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
Di antara foto dan paragraf pertama artikel itu, terdapat keterangan yang berbunyi: "Berita ini telah diklarifikasi berdasarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 05/PPRDP/II/2017 yang diterbitkan Dewan Pers pada 28 Februari 2017. Berikut hak jawab dari KH Said Aqil Siradj."
Dalam hak jawabnya pada 21 Maret 2017, Said Aqil menyatakan bahwa dua artikel yang dimuat oleh Bangsa Online dan Harian Bangsa tentang keterlibatannya dalam penjualan tanah untuk gedung seminari di Malang tidak benar. "Pemberitaan Bangsaonline.com dan Harian Bangsa tentang jual-beli tanah di Malang yang dikaitkan dengan diri saya dapat dikualifikasi sebagai berita bohong dan fitnah," ujar Said Aqil dalam hak jawabnya.
Dua artikel yang dimaksud oleh Said Aqil adalah, pertama, dimuat pada 1 Agustus 2015 dengan judul "Merasa Tertipu Kiai Said Aqil, Janji Bangun Islamic Center, Ternyata Bangun Seminari", dan kedua, dipublikasikan pada 26-27 Desember 2016 dengan judul "Keluarga Korban Penjualan Tanah ke Gereja Bicara, KH Lutfi Abdul Hadi: Said Aqil Kejam".
Artikel pertama didasarkan pada wawancara dengan narasumber yang bernama Subaryo, yang merupakan Ketua Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM). Namun, pada 23 Juli 2016, Subaryo telah membantah pernah membuat pernyataan tentang keterlibatan Said Aqil dalam penjualan tanah untuk gedung seminari di Malang. Dalam surat bantahannya, Subaryo juga menuturkan bahwa ia tidak pernah diwawancara oleh situs Bangsa Online maupun Harian Bangsa.
Pada 29 Desember 2016, terdapat pula klarifikasi oleh Denny Syaifullah selaku pembeli tanah milik Haji Qosim. Dalam surat pernyataannya pada 29 Desember 2016, dia menyatakan bahwa Said Aqil tidak ada kaitannya dengan proses jual-beli tanah di Malang tersebut.
Kemudian, pada 13 Januari 2017, Lutfi Abdul Hadi yang merupakan narasumber dalam artikel kedua di situs Bangsa Online pun membuat pernyataan tertulis bahwa apa yang disampaikannya mengenai Said Aqil berdasarkan testimoni yang tidak benar. Pernyataan ini pernah dimuat dalam artikel di situs resmi NU yang berjudul "Luthfi Abdul Hadi Akui Bersalah Kaitkan Kiai Said dengan Penjualan Tanah di Malang".
Menyusul pernyataan dan permohonan maaf dari Luthfi tersebut, pada 14 Januari 2017, situs Bangsa Online memuat berita dengan judul “Pencabutan Berita KH Lutfi Abdul Hadi dan Permohonan Maaf kepada KH Said Aqil Siraj”. "Meski berita itu dihasilkan lewat wawancara, tapi karena yang bersangkutan mencabut, maka Bangsaonline.com dan Harian Bangsa juga mencabut dan menganggap berita itu tak pernah ada."
Di bawah hak jawab Said Aqil Siradj pada 21 Maret 2017, situs Bangsa Online kembali memuat permohonan maafnya kepada Said Aqil karena dua artikelnya tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. "Bersama ini, Bangsaonline.com mohon maaf sebesar-besarnya pada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. dan keluarga, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, masyarakat, pembaca, serta semua pihak yang dirugikan dengan pemberitaan tersebut."
Dilansir dari Okezone, pelaporan atas pemberitaan situs Bangsa Online dan Harian Bangsa ke Dewan Pers tersebut dilakukan pada 16 Januari 2017. Setelah digelar berbagai pemeriksaan, termasuk mediasi, pada akhir Februari 2017, Dewan Pers menyatakan bahwa situs Bangsa Online dan Harian Bangsa bersalah. Mereka pun diharuskan menayangkan hak jawab serta permintaan maaf kepada Said Aqil Siradj dan pembaca.
Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 05/PPRDP/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, situs Bangsa Online dan Harian Bangsa dinyatakan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik perihal pemberitaan yang tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.
“Ya betul. Dewan Pers sudah menjatuhkan keputusan. Itu setelah proses mediasi dan pemeriksaan perkara. Saya dan Pak Andi Najmi hadir mewakili KH Said Aqil,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas pada 2 Maret 2017.
Robikin menjelaskan, kesimpulan Dewan Pers antara lain memuat tiga rekomendasi. Rekomendasi tersebut berupa kewajiban melayani hak jawab dari pengadu, melakukan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, serta memuat hak jawab dari pengadu di media tersebut. Robikin menambahkan, khusus untuk situs Bangsa Online, wajib memuat berita permintaan maaf kepada Said Aqil dan masyarakat selama tujuh hari berturut-turut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  Said Aqil Siradj menjual tanah untuk masjid di Malang ke gereja, keliru. Narasumber dalam artikel yang memuat klaim itu telah membantah pernah membuat pernyataan tentang keterlibatan Said Aqil dalam penjualan tanah tersebut. Narasumber lainnya juga telah menyatakan bahwa apa yang disampaikannya mengenai Said Aqil berdasarkan testimoni yang tidak benar. Selain itu, oleh Dewan Pers, situs Bangsa Online dan Harian Bangsa yang memuat artikel tersebut telah dinyatakan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik perihal pemberitaan yang tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya jurnalis muda asal Amerika, Fira Azis datang ke Cina mencari kantor TikTok dan mengungkapkan bahwa keuntungan aplikasi TikTok disalurkan untuk membuat kamp konsentrasi warga Uigur adalah klaim yang keliru.

Bukan jurnalis. Ketika dicari, kata kunci Fira Aziz mengarah kepada Feroza Aziz, seorang remaja asal Amerika Serikat yang sempat viral karena postingan mengkritik perlakuan Cina terhadap muslim Uighur di TikTok. Sejauh ini, tidak ada pula bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.

Berdasarkan artikel yang dimuat di turnbackhoax.id pada 6 Januari 2020 yang berjudul “[SALAH] Pemasukan TikTok Digunakan untuk Mendirikan Kamp Konsentrasi Muslim Uighur China”, nama Fira Aziz, wartawan Amerika Serikat yang disebut melakukan kunjungan ke kantor TikTok di China, tidak ditemukan dalam platform database jurnalis PressHunt (presshunt.co) dan PressFarm (press.farm).

Dikutip dari Tempo.co, nama Fira Azis identik dengan nama Feroza Aziz yang videonya pernah viral di TikTok karena menuding pemerintah Cina telah memasukkan umat muslim ke “kamp konsentrasi”. Namun, Feroza bukan jurnalis. Ia adalah siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dari New Jersey, AS.

Belakangan, Feroza mencuit bahwa TikTok memblokir akunnya. Namun, TikTok membantah klaim tersebut. TikTok mengatakan telah secara permanen melarang salah satu akun lama Feroza pada 15 November 2019 karena mengirim sebuah video, tidak ada kaitannya dengan video yang viral itu, yang melanggar aturan terkait terorisme. Setelah mendapatkan berbagai kecaman, TikTok mencabut blokirnya dan mengaktifkan kembali akun Feroza.

Sensor itu memunculkan analisa dari para ahli di Pusat Kebijakan Siber Internasional Institut Kebijakan Strategis Australia. Dalam laporannya yang dilansir dari The Washington Post, mereka menyimpulkan bahwa banyak perusahaan teknologi Cina yang “terlibat dalam perilaku yang sangat tidak etis di Xinjiang, di mana pekerjaan mereka secara langsung mendukung dan memungkinkan pelanggaran HAM massal”.

Juru bicara ByteDance (perusahaan induk TikTok), Anna Wang, mengatakan bahwa layanan keamanan dapat membuka akun di platformnya. Namun, Wang menuturkan bahwa ByteDance “tidak memproduksi, mengoperasikan, atau menyebarkan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan pengawasan”.

Bukan jurnalis. Ketika dicari, kata kunci Fira Aziz mengarah kepada Feroza Aziz, seorang remaja asal Amerika Serikat yang sempat viral karena postingan mengkritik perlakuan Cina terhadap muslim Uighur di TikTok. Sejauh ini, tidak ada pula bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa tabung gas LPG memiliki kode masa kedaluwarsa adalah klaim yang salah.

Faktanya, kode itu bukan masa kedaluwarsa. Kode pada tabung gas LPG menunjukkan tanggal uji ulang tabung gas. Secara normal tabung LPG itu memiliki usia teknis 25 tahun di mana setiap 5 tahun sekali diuji ulang secara total di Retester.

Klaim ini telah beredar sejak 2016, setelah peristiwa meledaknya tabung LPG di restoran Pizza Hut Delivery (PHD) Pondok Melati, Bekasi.

Dilansir dari Tempo.co, VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro pada tahun 2016 mengatakan bahwa kode tersebut merupakan tanggal uji ulang, bukan masa kedaluwarsa. Menurut Wianda, tabung gas Elpiji memang memiliki usia teknis. Namun, tabung gas itu akan diuji ulang lima tahun sekali.

Dalam keterangan tertulisnya pada 16 November 2016, Wianda menjelaskan bahwa, secara normal, tabung Elpiji memiliki usia teknis 25 tahun di mana setiap lima tahun diuji ulang secara total di retester. Informasi itu terdapat pada stempel di sisi samping handguard tabung tentang uji ulang.

Berikut ini contoh tulisan pada stempel tersebut:
I : 0316 berarti telah diuji ulang Maret 2016. Jika mash kosong berarti blm diuji ulang karena masih baik n tdk bocor
II :
III :
IV :

Wianda menuturkan pengecekan tabung gas dilakukan setiap masuk Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE). Jika secara visual bocor atau terindikasi rusak sebelum lima tahun, tabung gas akan diuji ulang (retest, repair, atau repaint). Jika terindikasi kurang layak edar, tabung gas akan disortir dan selanjutnya dikirim ke retester.

Jika kondisi tabung gas kusam tapi tidak bocor atau rusak, hanya akan di-repaint. Menurut Wianda, informasi terkait tanggal uji ulang tertera dalam stempel dengan cat putih pada tabung gas. Inisial retester yang melakukan uji ulang tersebut juga terdapat pada bagian bawah tabung dekat foot ring, biasanya berkode huruf dan bukan angka.

Dikutip dari Liputan6.com, Manager External Communication PT Pertamina Arya Dwi Paramita juga menurutkan bahwa tidak ada angka kedaluwarsa yang tertera pada tabung gas Elpiji berbagai ukuran. “Angka yang tertera pada tabung, misalnya ‘1021’, bukanlah kode kedaluwarsa. Itu adalah masa di mana jadwal tabung harus diuji ulang,” kata Arya.

Senada dengan Arya, dilansir dari situs resmi PT Pertamina pada 16 September 2019, Vice Presiden Corporate Communicaton Pertamina Fajriyah pun menegaskan bahwa tidak ada istilah tabung gas Elpiji yang kedaluwarsa. Kode yang tercantum pada tabung Elpiji menunjukkan tahun di mana tabung Elpiji harus dites ulang.

Bukan masa kedaluwarsa. Kode pada tabung gas LPG menunjukkan tanggal uji ulang tabung gas. Secara normal tabung LPG itu memiliki usia teknis 25 tahun di mana setiap 5 tahun sekali diuji ulang secara total di Retester.

Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir dari liputan6.com, klaim tersebut keliru. Nicholos Myers, Supervisory Park Ranger untuk Devils Tower National Monument memastikan bahwa Devils Tower bukanlah pohon purba raksasa.

"Tidak ada bukti yang mendukung teori seperti itu. Devils Tower dikatakan pohon raksasa atau ada akar pohon yang membatu di bawahnya," katanya.

Myers menyebut Devils Demon terdiri dari batuan beku langka yang disebut porfiri fenolit. Bahkan hingga saat ini, Myers melanjutkan, para ahli geologi belum mengetahui bagaimana batuan beku langka itu bisa terbentuk.

Adapun, gambar akar yang dibagikan akun tersebut merupakan gambar perakaran jagung manis berusia 8 minggu. Hal itu diketahui dari artikel berjudul Sweet Corn yang dipublikasikan di soilandhealth.org.

Devils Tower merupakan formasi bebatuan, bukan pohon purba. Gambar akar yang disertakan dalam postingan merupakan gambar perakaran jagung manis berusia 8 minggu.