Bukan acara ijab qabul, foto yang dibagikan oleh SUMBER adalah ketika Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun ke Titiek. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih melakukan penghitungan secara manual pada Pemilu 2019. Penghitungan manual yang berdasarkan form C1 tersebut dilakukan secara berjenjang.
Di tengah proses penghitungan, beberapa hari lalu ramai kabar ditemukan ribuan form C1. Awalnya polisi melakukan operasi lalu lintas. Polisi mengamankan sebuah mobil Sigra di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ternyata mengangkut ribuan form C1. Form itu diduga palsu.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dua kardus berisi ribuan form C1. Atas temuan itu, polisi langsung berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Jakarta Pusat. Berikut ulasan detail mengenai kasus penemuan form C1 palsu di Pemilu 2019:

2. Total Dua Kardus Berisi 3.767 Form C1
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menelusuri dugaan pemalsuan form C1 yang ditemukan pihak kepolisian akhir pekan lalu. Total form C1 dari dua kardus itu sebanyak 3.767.

Di kardus pertama berjumlah 2.006 form C1, sementara di kardus kedua 1.761 form. Ternyata formulir itu berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

"Daerahnya itu ada dari Grobogan, Karanganyar, Blora, Temanggung, Batang, Tegal, Cilacap, Brebes, Semarang, Sragen, Banjarnegara dan Boyolali. Jadi itu kira-kira isinya daripada C1," kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di kantor KPU, Senin (6/5).

3. Formulir C1 Untuk BPN
Merdeka.com - Formulir C1 yang dikirim dari wilayah Jawa Tengah, ditujukan untuk Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Toto Utmo Budi Santoso. Dalam catatan yang berada di depan dua kardus itu, pengirim form C1 Seknas Prabowo-Sandi, Moh Taufik.

"Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan' dan 'Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat" tulis di kertas HVS.

Oleh karena itu, form tersebut dituding menguntungkan pasangan nomor urut 02. "Menguntungkan 02. Karena kita lihat C1 di kardus putih itu kita cek di situ, kita cek di situs KPU, beda. Terbalik balik," kata Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat, Roy Sofia Patra Sinaga.

4. Penjelasan KPU Jateng
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengaku tidak pernah mengirim form C1 sampai ke luar wilayah. Untuk menelusuri apakah ribuan lembar formulir tersebut asli atau palsu, KPU Jateng bakal mencocokkan dengan C1 yang sudah di-scan.

"C1 itu hanya diberikan kepada saksi, panwas, (C1 plano) ditempel, lalu yang untuk pleno dan satu di luar kotak untuk discan yang untuk KPU. Jadi kita tidak mengirim ke Jakarta, kami tidak mengirim C1 ke pihak yang lain. Bahkan KPU provinsi juga tidak mendapat C1," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jateng, Paulus Widiyantoro, Semarang, Senin (6/5).

5. BPN Bantah Soal Form C1
Merdeka.com - Dari foto Bawaslu Jakarta Pusat, tampak dua kardus berisi formulir C1 bertuliskan 'Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan' dan 'Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat'. Menanggapi hal tersebut, CEO Seknas Prabowo-Sandiaga M. Taufik membantah bahwa C1 itu milik seknas. Taufik berencana membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

"Itu bohong ya, fitnah. Berita itu sama sekali tidak betul Seknas tidak pernah mengumpulkan C1, tidak pernah mengirimkan C1 ke BPN," kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Senin (6/5/2019). [has]

VIVA - Universitas Indonesia menyatakan keberatannya atas penggunaan simbol-simbol institusi mereka secara tidak sah. Pernyataan ini resmi dikeluarkan dalam surat edaran terkait dengan adanya aksi yang mengatasnamakan Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi.

“Kami tegaskan bahwa penggunaan nama dan kegiatan tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan UI secara kelembagaan dan karenanya tidak berhak mengatasnamakan UI,” kata Humas UI, Egia Tarigan, saat dikonfirmasi pada Selasa 7 Mei 2019.

Egia menjelaskan penggunaan simbol-simbol UI secara tidak sah, bertentangan dengan Peraturan Rektor UI Nomor 058 tahun 2017 tentang penggunaan nama, logo, dan atau merek UI oleh pihak yang mengatasnamakan aksinya sebagai Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi.

“Kami sampaikan bahwa setiap elemen sivitas akademika, yaitu mahasiswa, tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan alumni tidak diperkenankan menyalahgunakan nama, logo, simbol dan atribut UI,” katanya.

Terkait hal itu, UI pun bakal menempuh jalur hukum jika ditemukan adanya pelanggaran tersebut. “Sesuai dengan Peraturan Rektor UI, UI akan menempuh jalur proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas adanya pelanggaran tersebut. Mari bersama-sama kita jaga netralitas institusi pendidikan kita dan bersama menjaga kampus UI agar bebas dari segala bentuk politik praktis.”

Surat edaran tersebut dikeluarkan UI setelah adanya selebaran yang menyatakan Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Sarinah Thamrin pada Selasa 7 Mei 2019. Dalam edaran itu tertulis, UI Bergerak ke KPU dan Bawaslu.