Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari kebenaran klaim dengan memasukan kata kunci "Bahlil Terseret Kasus Korupsi Pertamina" ke mesin pencarian Google. Penelusuran mengarah ke beberapa artikel berikut : 

• Kompas.com "Golkar bantah Bahlik terlibat dalam mega korupsi Pertamina Rp 1 kuadriliun diunggah pada Senin (03/03/2025), dan 

• Tempo.co "Dugaan Korupsi Pertamina, Bahlil: Kami Menghargai Proses Hukum yang Berjalan" diunggah pada Rabu (26/02/2026).

Kedua artikel itu tidak menjelaskan bahwa Bahlil merupakan tersangka korupsi Pertamina. 

Menurut Tempo.com, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dari internal Pertamina dan pihak swasta. Nama Bahlil tidak tercantum dalam daftar tersangka tersebut.

Pada Maret 2025, Partai Golkar membantah tudingan yang menyebut Ketua Umum Bahlil terlibat dalam kasus dugaan mega korupsi di PT Pertamina. 

“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucap Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menduga video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, ditandai dengan gerakan mulut yang kurang natural dan tidak pas dengan suara. Hasil uji dengan alat deteksi AI Hive Moderation menunjukkan probabilitas 99 persen bahwa video itu buatan AI.

Berdasarkan wawancara cnnindonesia.com dengan ibunda Syifa, Safitri, ketertarikan Syifa berawal dari pengalaman pendidikannya selama menempuh sekolah di AS.

"Syifa tertarik bergabung dengan Army National Guard di Maryland itu karena Syifa telah bersekolah di Amerika sejak tahun 2023 dan lulus di tahun 2025. Setelah lulus sekolah, dia ingin melanjutkan pendidikan dan kariernya," kata Safitri, kepada cnnindonesia.com pada Kamis (22/01/2025).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan mengunjungi tautan yang dibagikan akun Facebook “Pembuatan Sim Gratis 2026”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi Korlantas (digitalkorlantas.polri.go.id). Sebaliknya, tautan tersebut mengarahkan pengguna ke laman yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama dan nomor Telegram.

Sementara itu, melalui akun Instagram resminya Korlantas Polri membantah narasi yang menyebutkan adanya layanan pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis. Korlantas menegaskan bahwa tarif pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “pemutihan sertifikat tanah gratis” ke mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN ‘kementerian.atrbpn’  yang dipublikasikan pada Kamis (8/1/2026). 

Melalui unggahan tersebut, Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa informasi resmi terkait biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sebagai informasi, jenis dan tarif layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ATR/BPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Adapun informasi terkait klaim pemutihan sertifikat tanah gratis yang beredar di media sosial tersebut tidak dibagikan oleh akun media sosial resmi Kementerian ATR/BPN.