Dari penelusuran, kabar tersebut ternyata tidak benar. Dalam gambar tangkapan layar yang diunggah @IreneViena, memang benar Jokowi mengundang pengamat politik dan peneliti dari sejumlah lembaga survei.

Namun bukan untuk memenangkan Jokowi dalam hitung cepat pilpres 2019, demikian seperti dikutip dari artikel Liputan6.com berjudul Jokowi Kumpulkan Pengamat Politik dan Lembaga Survei di Istana.

Liputan6.com, Jakarta- Pengamat politik hingga pengelola lembaga survei bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada Kepala Negara.

"(Pertemuan tadi) Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior (mengenai) apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan.

"Termasuk masalah masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa," sambung dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), Titi Anggraini menambahkan dia menyampaikan tiga hal kepada Jokowi. Pertama terkait dengan perlidungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu. Kedua tentang hak dipilih mantan koruptor di kontestasi pemilihan anggota legislatif.

"Berikutnya harus ada respons terkait penyimpanan KTP elektronik rusak dan cacat biar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu," lanjut Titi.

Direktur eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, dalam pertemuan pengelola lembaga survei memberikan pelbagai masukan kepada Jokowi. Ada yang memberikan masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, ada juga persoalan partai politik.

Qodari memastikan, tidak ada pembahasan mengenai elektabilitas Jokowi jelang Pilpres selama pertemuan.

"Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada," pungkasnya.

Sementara, setidaknya ada enam lembaga survei yang menempatkan Jokowi-Ma'ruf unggul dalam perolehan hitung cepat Pilpres 2019.

Fakta ini sebagaimana dikutip dari situs Liputan6.com dengan judul artikel 'Hasil Quick Count 6 Lembaga Survei Menangkan Jokowi'.

Liputan6.com, Jakarta - Hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 memasuki penghitungan akhir. Sejumlah lembaga survei mencatatkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno versi quick count.

Berikut ini hasil quick count lembaga-lembaga survei pada Pilpres 2019:

1. SMRC

Berdasarkan suara masuk 85,24 persen pada pukul 18.00 WIB, SMRC mencatat perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 54,87 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 45,13 persen.

Quick count SMRC menggunakan populasi seluruh pemilih yang datang ke TPS dan memilih secara sah (seluruh suara sah) yang tersebar di seluruh TPS nasional (809,497 TPS). Sampel dipilih dengan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling.

Margin of Error (moe) quick count diperkirakan ± 0,47% pada tingkat kepercayaan 95%. Quick count SMRC ini dapat menyimpulkan hasil bila selisih antara dua calon lebih dari 0,94% (yakni lebih dari 2 kali moe).

2. Hasil quick count Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada pukul 18.00 WIB, total suara sementara 90,81 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin: 55,81 Persen

Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 44,19 Persen

Quick Count ini adalah kerja sama antara Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network. Data Quick Count diterima pusat data dari 2.002 TPS di 34 provinsi.

Data dari 2.002 TPS diacak dengan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan Quick Count ini 95 persen dengan margin of error +/- 1 persen. Quick Count ini melibatkan sekitar 1 juta pemilih.

3. Charta Politika

Hasil quick count Charta Politika pada pukul 18.00 WIB, total suara masuk 89,95 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,40 persen

Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno: 45,60 persen

4. Indo Barometer

Lembaga survei Indo Barometer mencatat perolehan suara sementara Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 53,64 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 46,36 persen.

Perolehan suara tersebut berdasarkan suara masuk sebesar 81,33 persen pada pukul 18.00 WIB.

5. Poltracking

Quick count lembaga survei Poltracking Indonesia pada pukul 18.00 WIB telah mengumpulkan suara sah sebagai sample sebesar 90,70 persen.

Hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 54,96 persen suara. Sementara, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 45,04 persen.

6. LSI Denny JA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019 telah ditutup. Proses hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 masih berlangsung.

Hasil quick count LSI Denny JA pada pukul 18.12 WIB, total suara sementara 89,05 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin: 94,20 Persen

Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno: 44,66 Persen.

Kabar tentang dugaan pengerahan lembaga survei untuk memenangkan Jokowi dalam hasil hitung cepat tidak disertai bukti sahih.

Video berdurasi 40 detik itu dibagikan akun Emak Detektif di Twitter, 17 April 2019, dengan caption sebagai berikut:

“No Komentar. No Narasi. Cukup Viralkan. Allah SWT maha Tahu #JagaTPSKawalHasilSuara,” tulis akun tersebut.

Laman VIVA menyebutkan, di TPS 03 Soak Baru memang benar ditemukan empat surat suara calon presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Surat suara yang tercoblos tersebut diketahui saat warga hendak memilih dan mendapatinya sudah tercoblos.

Sementara dari penuturan anggota Linmas, Syaiful Utama, sebelum dilakukan proses pemungutan suara, surat suara ternyata sudah terlebih dahulu disimpan di dalam rumah lantaran hujan yang terjadi malam tadi. Meskipun begitu, dia memastikan surat suara dijaga dengan ketat oleh anggota Linmas dan kepolisian.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba Maryadi Mustofa, mengatakan, temuan surat suara yang sudah dicoblos tersebut saat ini telah diamankan dan masuk dalam kategori rusak. Namun, Mustofa belum bisa menduga apakah ada unsur kesengajaan dari tercoblosnya surat suara tersebut.

"Sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu dan polisi. Surat suara yang sudah tercoblos itu dinyatakan rusak. Nanti akan dibuatkan berita acara untuk surat suara tersebut," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan tersebut, informasi tentang tercoblosnya surat suara untuk capres nomor urut 01 di Musi Banyuasin adalah benar.

Liputan6.com, Deventer - Dari 2.044 surat suara pemilih yang sudah dikirim ke Warga Indonesia di Belanda, ternyata banyak yang tidak kembali ke panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Surat suara yang sudah dicoblos itu kembali ke alamat si pengirim.

Fifi, warga Indonesia di Belanda sangat antusias dengan Pemilu 2019. Saat surat suara dari PPLN tiba di rumah, ia langsung mencoblos capres dan caleg pilihannya dan segera mengirim kembali surat suara yang sudah dilengkapi dengan amplop balasan itu.

Sampai di kantor pos, petugas mengatakan tidak perlu perangko, karena sudah ada kode Postbus (di Indonesia biasanya digunakan PO BOX). Percaya dengan ucapan petugas pos tersebut, Fifi pulang dengan tenang.

Dia kemudian pergi liburan singkat ke luar Belanda. Alangkah kagetnya Fifi saat kembali dari liburan, mendapatkan surat suara yang seharusnya sudah diterima PPLN Den Haag, kembali ke alamat rumahnya dengan keterangan bahwa ia harus membubuhkan perangko.

Saat itu juga dengan perasaan cemas karena takut kehilangan hak suaranya, Fifi langsung ke kantor pos dan membeli perangko supaya surat suaranya bisa segera sampai ke PPLN Den Haag tepat waktu.

Ternyata bukan hanya Fifi yang mengalami hal ini, tapi puluhan warga Indonesia mengeluhkan masalah ini. Dalam group Facebook ILH (Indonesian Living Holland), masalah amplop surat suara yang dikembalikan menjadi topik hangat.

Anggota ILH ini lebih dari 6 ribu warga Indonesia yang tinggal di Belanda.

PPLN akhirnya buka suara. Dalam jawaban atas kegundahan warga Indoneisa yang disampaikan lewat FB group tadi, PPLN mengatakan akan mengganti biaya perangko yang sudah dikeluarkan. Meskipun amplop yang tercetak postbus itu sebenarnya sudah dibayarkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslu Den Haag Arie Purwanto mengatakan, terkait surat suara yang dikembalikan ke alamat pengirim, pihaknya masih mendalami karena belum mendapat jumlah resminya berapa per hari ini. Sehingga ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan resmi.

"Namun perlu diketahui bahwa per tanggal 11 April 2019, dari 1.932 surat yang kami pantau telah dikirim oleh KPPSLN, 1.308 di antaranya telah diterima kembali. Oleh karena itu kami sekali lagi mengimbau calon pemilih untuk aktif melaporkan kepada kami," jelas Arie.

Sebuah cuitan dari akun twitter JS Prabowo di @berteman_mari pada 16 April 2019 pukul 11.17 WIB mengklaim bahwa terjadi kekacauan pada proses pemilihan presiden di Turki. Cuitan lengkapnya sebagai berikut: "Malaysia, Qatar, Jepang, Hongkong, Frankfurt kini giliran Turki proses Pilpres kacau. Diperkirakan ribuan suara 02 hangus. Jangan biarkan terjadi di dalam negeri. Datang ke TPS, Tusuk Prabowo Sandi. Awasi kotak suara, lawan kecurangan, jangan pulang sebelum menang."

Sekitar 820 orang membicarakan konten tersebut di media sosial. Bersama cuitan itu, ada potongan video sepanjang 1 menit berisi penjelasan seorang petugas pemungutan suara menanggapi protes seorang perempuan yang tidak kebagian surat suara untuk memilih. KLARIFIKASI
Komisi Pemilihan Umum mencatat ada sebanyak 2 juta lebih atau tepatnya 2.058.191 pemilih WNI di luar negeri. Jumlah pemilih terbanyak ada di Malaysia yakni 985.216 orang, disusul pemilih di Cina mencapai 465.032 warga.

Di banyak negara, memang terjadi banyak antrean panjang para pemilih. KPU menjelaskan alasan banyaknya WNI yang terpaksa mengantre berjam-jam sebelum dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu luar negeri akhir pekan ini.

"Dugaan sementara, antrean itu kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang tidak masuk DPT/DPTb, dan baru sadar belakangan untuk ikut milih (bukan lapor saat masih proses pendataan)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Minggu (14/4/2019), sebagaimana dikutip dari detikcom.

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bilang mereka bisa nyoblos di satu jam terakhir," tambahnya. Bisa tidaknya pemilih tambahan itu mencoblos, kata dia, tergantung pada ketersediaan surat suara.

Dengan demikian, keluhan dari JS Prabowo tidak bisa tergolong sebagai kecurangan pemilu. Selain itu, klaim bahwa ada ribuan pemilih 02 yang kehilangan suara juga tidak berdasar karena memang hanya ada 500-an pemilih yang terdaftar di Turki.