Pesan SUMBER mencatut TNI untuk membangun premis yang salah agar pesan terlihat berasal dari sumber terpercaya.
Klaim “Mabes TNI”, “Babinsa – Koramil” dan “sumber A1” tidak valid karena tidak menyertakan informasi ke sumber referensi yang jelas (misalnya: tautan), ciri khas dari teknik “Appeal to Authority”. Selengkapnya di bagian REFERENSI.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 yakin Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang dalam Pilpres 2019. Mereka bahkan sudah menyiapkan doa bersama menyambut kemenangan tersebut yang akan digelar di Monumen Nasional, Jumat (19/4).

“Kami mengundang antum, mujahid seluruhnya, anak bangsa untuk bersyukur, sujud syukur kemenangan pada hari Jumat besok mulai salat jamaah Isya di Istiqlal lalu ke Monas zikir, doa, sujud kemenangan. Siap hadiri sujud syukur kemenangan?” tanya Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif yang dijawab ‘siap’ oleh pendukung Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Untuk itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif meminta pendukung Prabowo-Sandi tidak mempercayai survei yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebab, kata Slamet, pihaknya sudah tidak begitu mempercayai survei khususnya sejak Pilkada DKI 2017 yang memenangkan Ahok-Djarot. Padahal, hasil sesungguhnya pasangan Anies-Sandi yang keluar sebagai pemenang.

Lebih lanjut, Slamet menegaskan Prabowo-Sandi berdasarkan laporan yang diterimanya memenangkan pilpres lebih dari 50 persen. Sehingga ia meminta para pendukungnya mengawal kemenangan tersebut.

Setelah ditelusuri, artikel di laman Tribun Medan diunggah pada Senin (15/4/2019) kemarin. Sementara, artikel di laman Viva.co.id diunggah pada Rabu (16/4/2019).

Namun, isi artikel tidak ada hubungannya dengan pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Kedua topik OTT pejabat pemerintahan itu juga pernah dimuat di laman Kompas.com. Artikel Tribun Medan sesuai dengan artikel Kompas yang berjudul "Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan "Money Politics."

Dalam berita dituliskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan terhadap tiga orang yang diduga tim sukses calon legislatif dari Partai Gerindra, terkait dugaan money politic. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mengamankan dua orang caleg dari partai tersebut.

Sementara itu, artikel Viva.co.id sesuai dengan artikel "Caleg PKS yang Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang Bantah "Money Politics"

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa seorang caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Ali Akbar, tertangkap tangan atas tuduhan praktik politik uang.

Dia ketahuan oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Peristiwa itu terjadi di wilayah Dengen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Senin malam (15/4/2019).

Namun, ia membantah segala tuduhan tersebut. Ali membantah jika tertangkap tangan, namun dia tak memungkiri jika melakukan kesalahan telah melakukan kampanye di masa tenang.

Anggota Bawaslu Kota Makassar Abdul Hafid mengatakan informasi yang disebar itu hoax.

Indonesia mengadopsi cara penghitungan perolehan suara dengan berdasarkan jumlah kursi dengan model penghitungan Sainte-Lague.

“Tujuannya supaya perolehan suara terbagi habis ke masing-masing peserta Pemilu,” kata Hafid kepada Makassar Terkini, Selasa 16 April 2019.

Dia mengatakan, informasi tersebut cenderung masuk kategori kampanye di masa tenang.

“Tidak boleh lagi ada kampanye,” tegas Hafid.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengatakan, sistem Pemilu di Indonesia jauh berbeda dengan Amerika.

“Bedalah,” kata Mardiana yang juga mantan Anggota KPU Sulsel.

Menurut Mardiana, sistem Pemilu di Indonesia sifatnya proporsional terbuka. Pola pencoblosannya beda dengan Amerika.

Pemilu Indonesia masih menggunakan perhitungan manual. Dikerjakan oleh petugas KPPS. Berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat paling tinggi di pusat.

Terkait cara pencoblosan lembar suara presiden dan lembar suara partai, kata Mardiana, sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Perolehan suara capres terpisah dengan suara partai.

“Capres hanya dua pilihan. Pilih 01 atau 02, tidak ada gabungan dengan Caleg atau partai di surat suara yang beda. Begitupula sebaliknya,” ungkapnya.

Jika warga memilih atau mencoblos nama satu Caleg, suaranya akan langsung diberikan ke Caleg. Bila warga memilih dua sampai tiga Caleg dalam satu partai, maka suaranya untuk partai.

“Tidak ada istilah satu poin atau dua poin,” ungkap Mardiana.

Pemilihan Presiden di Amerika menggunakan sistem Dewan Pemilih.

Warga negara Amerika akan memilih sejumlah Dewan Pemilih yang dicalonkan partai.

Selanjutnya, Dewan Pemilih terpilih yang akan menentukan siapa Presiden terpilih.
“Kalau di Indonesia, warga langsung memilih presidennya. Tanpa diwakili,” kata Mardiana.