SuaraJakarta.id - Sebuah video yang kini viral di media sosial mengklaim bahwa media di Malaysia mengecam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan rezimnya “tidak beda dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis.”

Akun Facebook “Iya Chiqiyara” pada Minggu (21/12/2025) membagikan video [arsip] dengan narasi

:“KETIKA JERITAN KELAPARAN SEMAKIN TENGGELAM DALAM DEBU BENCANA PEMIMPIN PULA SANGGUP MEMILIH UNTUK MENOLAK BANTUAN LUAR TANPA BELAH IHSAN ITU BUKAN KEDAULATAN ITU KEZALIMAN BONGKAK DAN ANGKUH DEMIKIAN TEGURAN PEDAS SEORANG PEMERHATI MENYIFATKAN KEPIMPINAN INDONESIA DARI DAHULU DAN HARI INI YANG DIKEMUDI PRABOWO SUBIANTO SEBAGAI TIDAK JAUH BEZA DENGAN PENINDASAN PEMIMPIN YAHUDI ZIONIS NAMUN TERHADAP RAKYATNYA SENDIRI”

Unggahan disertai takarir:

“VIRAL!! TV Malaysia kritik pemerintahan prabowo “Pemerintahan prabowo tidak beza dengan penindasan pemimpin YAHUDI ZIONIS” Sebuah tayangan televisi Malaysia menyoroti dan mengkritik kinerja Prabowo Subianto dalam menangani bencana alam di wilayah Sumatera, Kritik tersebut menilai respons pemerintah Indonesia dinilai kurang sigap dan efektif, sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah warganet Indonesia pun merespons keras sorotan tersebut dengan menyebut kondisi ini sebagai “titik terendah Indonesia”, sekaligus mencerminkan kekecewaan publik terhadap penanganan bencana yang dinilai belum maksimal”

Per Rabu (7/1/2026) konten tersebut telah mendapat lebih dari 7.300-an tanda suka dan 1.000-an komentar.

Namun sebelum Anda percaya atau ikut menyebarkannya, penting untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena klaim ini ternyata tidak benar dan menyesatkan.

Unggahan viral menyebut bahwa tayangan televisi Malaysia menayangkan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo, menyeret isu penanganan bencana alam dan membandingkannya dengan rezim penindasan ala “pemimpin Yahudi Zionis.”

Narasi ini ditulis seakan merupakan kutipan resmi dari media Malaysia, lengkap dengan potongan video dan teks provokatif yang memperkuat klaimnya. 

Setelah dilakukan verifikasi oleh tim pemeriksa fakta TurnBackHoax.ID / Mafindo, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti kuat:

Suara.com - Beredar sebuah poster digital membuat heboh yang menyebut jika semua penumpang pesawat wajib menjalani vaksinasi Tuberkulosis (TBC).

Dalam poster, narasi seolah-olah pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mewajibkan penumpang pesawat vaksin TBC.

Pada flyer digital tersebut, disebutkan bahwa penumpang wajib sudah divaksin TBC dan menunjukkan surat vaksin sebagai syarat naik pesawat untuk mencegah penyebaran lewat udara.

Adapun narasi dalam unggahan yang dibagikan sebagai berikut:

"Semua penumpang yang akan naik pesawat agar sudah di vaksin TBC dan menunjukan surat vaksin. Tujuannya untuk mencegah menyebaran lewat udara"

Lalu benarkah Menkes Budi Gunadi mewajibkan penumpang pesawat vaksin TBC?

SuaraRiau.id - Fitur chat audio di WhatsApp menjadi sorotan pengguna aplikasi percakapan tersebut seiring dengan kemunculannya pada awal Juni 2025.

Sebuah narasi menyatakan mengimbau untuk mengabaikan panggilan chat audio yang sedang diaktifkan oleh salah satu anggota grup WA.

Menurut klaim yang dibagikan belum lama ini, layanan panggilan chat audio WA itu disebut sebagai upaya hacker untuk mencuri data yang ada di ponsel pengguna.

Dalam narasi yang beredar di media sosial tersebut, jika pengguna WhatsApp di grup bergabung atau menekan tombol join atau bergabung dalam panggilan chat audio, maka isi rekening pemilik ponsel terancam dikuras.

Adapun isi keterangan yang dibagikan dalam pesan berantai di WhatsApp sebagai berikut:

"Sekarang klo ada di group muncul chat audio walaupun dr no yg ada di group..jangan di klik tulisan gabung, ternyata itu hacker... Bisa menguras rekening dan modus pinjam uang".

Lantas benarkah chat audio di grup WA adalah modus penipuan baru oleh hacker?

SuaraJakarta.id - Sebuah unggahan viral di media sosial mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU yang mencakup perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Akun Facebook “Abdul Kds ” pada Senin (5/1/2026) mengunggah video [arsip] berisi narasi:

“Purbaya memohon kepada Presiden Prabowo

Purbaya meminta ke presiden Prabowo

Ada dia RUU yang minta disahkan

Sahkan RUU Perampasan Aset disahkanSahkan Hukuman mati untuk para koruptor”

Hingga Rabu (7/1/2026), unggahan telah disukai sekitar 21.000 akun, dibagikan ulang lebih dari 104 kali, serta menuai 400-an komentar.

Narasi itu disebarkan dengan tampilan seolah berasal dari pernyataan resmi, lengkap dengan potongan video atau kutipan teks yang dramatis.

Informasi ini lantas ramai dibagikan netizen, terutama di grup diskusi politik dan kanal komunitas online. Namun, sebelum Anda percaya atau ikut menyebarkannya, simak dulu hasil cek fakta yang sesungguhnya — karena klaim ini tidak benar dan menyesatkan.

Unggahan viral itu menyebut bahwa:

Tim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo menelusuri kebenaran klaim tersebut dan menemukan poin-poin penting berikut:

1. Tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan permohonan kepada Presiden Prabowo seperti klaim tersebut.2. Tidak ada bukti pemberitaan dari media arus utama kredibel (seperti Kompas, Tempo, Detik, Antara, CNN Indonesia, dan lainnya) yang memberitakan pernyataan ini.3. Tidak ditemukan rilis resmi dari Kementerian Keuangan, Sekretariat Presiden, atau kanal pemerintah lain yang mendukung narasi itu.4. Potongan video atau teks yang dibagikan tidak menyertakan sumber resmi dan konfirmasi waktu/tempat sehingga bisa jadi diambil di luar konteks atau dimanipulasi.

Dengan demikian, narasi yang beredar tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui sumber terpercaya apapun.