Artikel disadur dari akun Instagram Kominfosanti Buleleng.

Muncul kontak WhatsApp 085241542625 yang diklaim milik Plt Kadinkes Buleleng dr. Putu Arya Nugraha. Nomor tersebut di dapat dari salah satu klinik yang dikirimkan oleh pihak yang mengaku sebagai staf dinkes dengan nomor 082258987245. Sebelumnya staf dinkes mengirimkan pesan ke klinik agar segera menghubungi kontak WhatsApp Plt Kadis yang telah diberikan.

Kominfosanti Buleleng menyampaikan kedua nomor tersebut tidak berkaitan dengan Dinkes Buleleng dan memastikan bukan kontak resmi dr. Putu Arya Nugraha maupun staf Dinkes Buleleng. Tidak lupa mengingatkan agar selalu mewaspadai modus penipuan tersebut dan melapor atau mengonfirmasi ke Kominfosanti Buleleng.

Berdasarkan penjelasan di atas kedua nomor Whatsap yang mengaku sebagai staf dan Plt Kadinkes Buleleng merupakan konten tiruan.

Akun tiruan. Bukan WhatsApp resmi Plt Kadis Kesehatan Putu Arya Nugraha maupun staf Dinkes.

Disadur dari Tribunnews Banjarmasin.
Beredar nomor WhatsApp mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tala Munandar. Nomor yang digunakan yaitu 0831 3330 5020. Pada profil WhatsAppnya memasang foto Munandar memakai seragam dinaslengkap berwarna cokelat.

Kajari Tala melalui Kepala Seksi Intelijen Radityo Wisnu Aji mengklarifikasi nomor yang beredar.
Dilansir dari banjarmasin.tribunnews.com, ia meminta masyarakat tidak menanggapi dan terprovokasi akun tersebut.

Kajari Tala juga memberi imbauan kepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dengan modus serupa harap melakukan konfirmasi ke hotline WhatsApp 0821 5474 2624 atau melalui media sosial Instagram @.kejari_tanahlaut, situs resmi www.kejari-tanahlaut.go.id.

Sebagai informasi Munandar merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang baru dilantik pada 11 September lalu. Dipastikan akun WhatsApp tersebut merupakan konten tiruan.

Kepala Seksi Intelijen Radityo Wisnu Aji meminta masyarakat tidak menanggapi dan melaporkan melalui hotline WA Kejari Tala pada 0821 5474 2624.

Artikel disadur dari akun Instagram Kejari Kota Semarang.

Nomor WhatsApp 0853 4373 1155 mengirimkan pesan dengan modus meminta uang untuk keperluan donasi. Klaim yang beredar nomor tersebut milik Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Chandra Saptaji.

Saat ditelusuri pada media sosial Kejaksaan Negeri Kota Semarang, diketahui nomor bukan milik Candra Saptaji. Terdapat postingan pada 11 September, Kejari Semarang memposting tangkapan layar akun tersebut dan memberi tanda “HOAX”.

Pihak Kejari mengimbau masyarakat jika mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatasnamakan pejabat di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dapat mengonfirmasi langsung melalui kanal pengaduan Kejari Kota Semarang 0888 399 1122.

Dengan demikian akun WhatsApp Chandra Saptaji bernomor 0853 4373 1155 adalah akun tiruan.

Kejari Kota Semarang mengungkapkan nomor tersebut bukan milik Chandra Saptaji.

Disadur dari akun Instagram Diskopukm Jateng.
Beredar surat mengatasnamakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah (Diskopukm Jateng) yang ditujukan kepada pengelola UMKM di Kota Banyumas. Isi surat tersebut terkait penerimaan modal bantuan untuk UMKM tahun 2024. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 14-15 September 2024 di Hotel Borobudur dengan biaya transportasi dan penginapan hotel ditanggung oleh Kemenkop UKM RI yang akan ditransfer ke rekening peserta.

Setelah ditelusuri pada akun Instagram @.diskopukmjateng, surat tersebut merupakan modus penipuan. Diskopukm Jateng mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap isi surat sejenis.

Pihak Diskopukm Jateng juga membalas komentar pada postingan tersebut yang menceritakan bahwa pengguna Instagram tersebut juga mendapat surat serupa. Ia diminta membayar biaya pendaftaran sebesar 3 juta dengan iming-iming modal bantuan 25 juta. “harap waspada kalau ada yg minta uang atas nama Dinas dengan modus akan diberi bantuan uang/modal.. bisa dipastikan itu modus penipuan karena Dinas tidak pernah meminta uang untuk ikut dalam program pelatihan”, balasan komentar Diskopukm Jateng (10/09/24).

Sehingga surat yang mengatasnamakan Diskopukm Jateng memberikan modal bantuan kepada UMKM adalah tidak benar dan dapat dikategorikan konten palsu.

Diskopukmjateng menyatakan surat yang beredar tidak benar alias hoaks.