Beredar sebuah video di Youtube yang membagikan sebuah klaim mengenai Presiden Jokowi yang menyeret Anies Baswedan ke KPK karena telah menolak Kaesang menjadi calon wakilnya di Pilgub DKI 2024.

Namun saat disimak isi video tersebut hanya membahas tentang prediksi pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengenai Anies Baswedan yang pasti akan menolak jika diduetkan dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Jamiluddin meyakini Anies akan komitmen terhadap perubahan. Jamiluddin meyakini para pendukung perubahan pasti akan marah dengan keputusan Anies itu.

Hingga akhir video tidak ada informasi yang menyebutkan jika Anies telah dibawa Jokowi ke KPK karena menolak untuk berduet dengan Kaesang.

Faktanya isi video tersebut hanya membahas tentang prediksi dari Jamiluddin Ritonga mengenai Anies Baswedan yang pasti akan menolak jika diduetkan dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sebuah video di Facebook menampilkan Ustadz Dennis Lim atau yang akrab juga disebut Koh Dennis, sedang mengiklankan sebuah situs judi online.

Untuk mengetahui asal video tersebut, dilakukan pencarian gambar di Google Lens. setelah dilakukan pencarian ditemukan hasil jika potongan video tersebut diambil dari Youtube Trans7 yang berjudul “Cerita Ustadz Dennis Lim Tinggalkan Dunia Judi | LAPOR PAK (07/08/23) Part 3”.

Di video tersebut Koh Dennis sedang bercerita sekaligus memberikan ceramah berdasarkan pada pengalamannya masa lalunya saat ia masih berada di lingkungan judi online pada tahun 2014 hingga ia tobat bermain judi online di tahun 2017.

Meski demikian, di video tersebut Koh Dennis tidak mengeluarkan satu pun perkataan yang bersifat mempromosikan suatu situs judi tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan jika video promosi situs judi tersebut sudah dimanipulasi dengan AI.

Faktanya video tersebut merupakan hasil editan dengan memakai teknologi AI untuk mengubah suara dari Koh Dennis sehingga seolah-olah ia sedang mengiklankan suatu situs judi.

Sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh tersangka utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Pegi Setiawan, terkait dengan penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar ditunda hingga 1 Juli karena termohon tak hadir.

Humas PN Bandung Dalyusra mengatakan bahwa seharusnya sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Pegi Setiawan digelar pada 24 Juni 2024. Namun, termohon dari Polda Jabar tidak hadir.

Untuk itu, kata Dalyusra, sidang perdana gugatan praperadilan diagendakan kembali pada tanggal 1 Juli mendatang di PN Bandung.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil kembali termohon untuk kali kedua. Jika tidak hadir, sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan pihak dari tim kuasa hukumnya beralasan harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya pada tanggal tersebut.

"Polda Jabar telah menerima jadwal sidang praperadilan pertama pada tanggal 24 Juni 2024, namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah ada agenda kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang praperadilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut," kata Jules, dilansir dari ANTARA.

Dalam video tersebut juga tidak ada narasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Kapolda Jabar.

Klaim: Jokowi dan Kapolri copot jabatan Kapolda Jabar karena sengaja batalkan sidang Pegi, tersangka Vina Cirebon

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Instagram, judul sebuah artikel yang diketahui milik media democrazy.id, berjudul "Pemerintah akhirnya Akui, DANA Tapera Akan 'DIPINJAM' Negara untuk Menutup Defisit APBN". Unggahan ini disebarkan oleh akun @indonesia.core yang kemudian mengundang ribuan reaksi dari pengguna Instagram. Lalu, apakah benar bahwa Dana Tapera akan digunakan oleh pemerintah untuk menutupi defisit APBN?

Setelah melakukan penelusuran terhadap isi artikel milik Democrazy.id tersebut, tidak didapati klaim resmi dari pihak terkait yang menyebutkan bahwa pemerintah akan pakai Dana Tapera untuk menutup defisit APBN. Sebaliknya, di dalam ulasannya terdapat keterangan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, yang menyebut bahwa sebagian iuran Tapera masyarakat akan diinvestasikan ke instrumen sukuk dan Surat Berharga Negara (SBN).

"Harapannya, BP Tapera bisa mendapatkan return. Yang tentunya kalau return-nya baik, ya ini bisa mem-finance lebih banyak perumahan masyarakat," ucapnya.

Melansir dari Kompas.id, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menepis isu Tapera akan digunakan untuk menambah pendapatan negara. Saiful menuturkan bahwa dana Tapera tidak akan masuk ke APBN. Dana Tapera yang dimiliki oleh peserta akan dicatat pada akun Single Investor Identification (SID).

Jadi dapat disimpulkan, klaim pada judul yang menyebutkan bahwa pemerintah akhirnya mengakui bahwa dana Tapera akam digunakan untuk tutupi defisit APBN adalah klaim yang keliru. Konten tersebut dapat dikategorikan sebagai misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, tidak ada keterangan atau informasi resmi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa dana Tapera akan dipinjam untuk tutupi defisit APBN.