Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri diketahui foto tersebut merupakan saat Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing (17/08).

Dalam pertemuan yang didahului dengan upacara penyambutan resmi tersebut, Presiden Jokowi mengangkat empat hal, dimulai dari kerja sama investasi hingga kerja sama antarmasyarakat. Selain menggelar pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama kedua negara.

Pertama, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai upaya peningkatan kerja sama investasi terutama untuk baterai EV dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, dan pengembangan kerja sama Halal Center. Presiden juga mendorong tindak lanjut kerja sama pengembangan koridor ekonomi “Two Countries, Twin Parks”. Beliau menyampaikan harapan agar RRT dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kedua, terkait perdagangan dan keuangan, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap perdagangan bilateral yang terus tumbuh dan seimbang.

Ketiga, mengenai ketahanan energi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan akselerasi penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 60GW hingga tahun 2040 mendatang. Presiden Jokowi pun berharap dukungan RRT untuk mengmplementasikan kerja sama kelistrikan kolaborasi Indonesia–RRT, hal itu dikarenakan ketahanan energi merupakan bidang kerja sama yang dinilai dapat terus diperkuat antara kedua negara.

Keempat, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan wisatawan kedua negara. Presiden Jokowi menyebut sejumlah langkah, mulai dari penambahan frekuensi penerbangan langsung Indonesia–RRT, hingga peningkatkan beasiswa dan pelatihan vokasi bagi mahasiswa Indonesia serta implementasi kerja sama desa melalui peningkatan kapasitas kepala desa Indonesia.

Setelah pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyaksikan proses penandatanganan 10  nota kesepahaman terkait kerjasama antar kedua negara. Nota yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.     Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan, Karantina, dan Sanitasi Veteriner Terhadap Produk Perairan Liar yang Akan Diekspor dari Indonesia ke Tiongkok;

2.     Protokol Persyaratan Karantina dan Kebersihan Hewan Akuatik yang Dapat Dimakan dari Indonesia ke Tiongkok;

3.     MoU Kerja Sama Implementasi Inisiatif Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI);

4.     MoU Dialog Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan;

5.     MoU Kerja Sama Pembangunan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan;

6.     MoU tentang Pertukaran Pengalaman untuk Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan;

7.     MoU tentang Pembentukan Mekanisme Koordinasi Promosi Bersama Poros Maritim Global dan Belt and Road Initiative;

8.     MoU Pendalaman Kerja Sama Bidang Kedokteran dan Kesehatan;

9.     MoU Penguatan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi; dan

10.  MoU Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran serta Kerja Sama dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian, klaim foto kesepakatan pelunasan utang Indonesia terhadap china merupakan keliru.

Klaim: Foto kesepakatan pelunasan utang Indonesia terhadap Tiongkok

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, pada akhir November 2023, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini tercatat dalam laporan Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita edisi Desember 2023.

Menurut laporan tersebut, pada akhir November 2023 mayoritas utang pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN), dengan nilai Rp7.124,98 triliun (88,61 persen dari total utang). Kemudian utang yang berupa pinjaman nilainya Rp916,03 triliun (11,39 persen dari total utang). Kementerian Keuangan juga menyatakan, sekitar 71,9 persen dari total utang pemerintah berasal dari dalam negeri, sedangkan 28,1 persen dari luar negeri. Jika dilihat nominalnya, total utang pemerintah Indonesia kini menembus rekor tertinggi baru.

Namun, jika dilihat dari rasionya terhadap PDB, posisi utang pemerintah justru turun dibanding 2021-2022 seperti terlihat pada grafik.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menetapkan batas rasio utang terhadap PDB maksimal 60%. Dengan begitu, meski nominalnya meningkat, rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih dalam batas aman. Rasio utang Indonesia juga masih jauh dari ambang batas risiko versi Bank Dunia.

Berikut 10 negara dengan utang paling sedikit di dunia

1.     Brunei 1,8 persen dari PDB

2.     Kepulauan Cayman 5,3 persen dari PDB

3.     Afghanistan 7,8 persen dari PDB

4.     Kuwait 8,7 persen dari PDB

5.     Kongo 12,7 persen dari PDB

6.     Eswatini 15,49 persen dari PDB

7.     Burundi 17 persen dari PDB

8.     Estonia 18,1persen dari PDB

9.     Botswana 18,2 persen dari PDB

10.  Azerbaijan 18,2 persen dari PDB

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.

Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.

Dengan demikian, klaim MK kabulkan gugatan paslon 01 dan 03 pada 7 April adalah salah. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.

Klaim: MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

MK membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan.

Diketahui, rangkaian pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pilpres 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang.

Dengan demikian, klaim Pemilu 2024 resmi digelar ulang adalah keliru. Hingga saat ini, MK belum mengeluarkan hasil sidang perkara pemilu 2024.

Klaim: Pilpres resmi digelar ulang pada awal April 2024

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024