Tempo memverifikasi video yang beredar itu menggunakan pencarian gambar Google. Ditemukan informasi terkonfirmasi terkait gambar-gambar yang ada dalam video tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video

Video 1



Gambar pertama yang ditampilkan memperlihatkan poster berlogo UNHCR yang meminta tanah untuk pengungsi Rohingya. Sesungguhnya poster tersebut adalah konten hoaks yang telah dikonfirmasi UNHCR melalui akun Instagram resmi mereka.

Mereka mengatakan beberapa poster telah mencatut nama dan logo UNHCR untuk menyebarkan kebohongan. Mereka mengatakan, informasi dari UNHCR dipublikasikan di akun Instagram resmi mereka @UNHCRIndonesia. Mereka juga meminta masyarakat mewaspadai konten hoaks dan akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR.

Video 2



Gambar kedua yang ditampilkan dalam video yang beredar ialah foto Usman Hamid. Foto yang sama ditemukan dalam beberapa berita, namun yang pertama mengunggahnya ialah Media Indonesia, pada berita bertanggal 8 April 2021.

Berita itu berisi kritik Usman terhadap penerapan sewenang-wenang penegak hukum pada pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia menantang Pemerintah RI untuk menjadi yang terdepan dalam menjamin kebebasan berekspresi, tanpa ketakutan akan dikriminalisasi.

Foto Usman tersebut sesungguhnya tidak berkaitan dengan isu pengungsi Rohingya di Indonesia. Namun foto telah direkayasa sehingga seakan-akan dia meminta Pulau Galang untuk dijadikan tempat tinggal pengungsi Rohingya.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah adanya kesepakatan antara pihaknya dengan UNHCR untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, sebagaimana diberitakan Antara, 2 Januari 2024.

"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya. Dikatakannya kabar bohong tersebut bisa menyebabkan kegaduhan, sehingga perlu diwaspadai.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan UNHCR meminta Pulau Galang untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya merupakan klaim keliru.

Gambar-gambar yang ada dalam video yang beredar tersebut telah dipalsukan sehingga seakan-akan menunjukkan UNHCR meminta Pulau Galang untuk tempat tinggal pengungsi Rohingya. Padahal kabar itu hoaks.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait melalui sejumlah media kredibel. Hasilnya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. 

Tautan yang disematkan melalui keterangan pada poster di atas bukanlah situs resmi. Jika di-klik akan mengarah pada sebuah situs yang berbahaya.



Berdasarkan arsip berita Tempo, BLT UMKM senilai Rp 1,2 juta ini diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat. BLT digelontorkan untuk membantu permodalan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga sebagai langkah pemerintah mengantisipasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Untuk memperolehnya, penerima bansos tersebut perlu memiliki usaha yang jelas untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Karena BLT UMKM ini berbeda dengan bantuan subsidi lainnya, maka pelaku usaha perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkannya.

Dikutip dari Detik.com, para calon penerima dapat segera mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk mendapatkan bantuan ini syaratnya adalah sebagai berikut:

Cara Daftar BLT UMKM eform.bri.co.id : 

Dilansir dari Viva.co.id, untuk tahun 2024, BLT sebesar Rp 2,4 juta bisa didapatkan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini bukan dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang harus daftar lewat e-form BRI, tapi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2024.

BPNT 2024 adalah program yang memberikan bantuan pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Totalnya bisa mencapai Rp 2,4 juta per tahun.



Bantuan sosial (Bansos) di tahun 2024 bisa dicek melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk melihat apakah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi penerima manfaat (PM) bisa di cek ke situs cekbansos.kemensos.go.id.

"Jenis-jenis Bansos Kemensos yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras 10 Kg dan BLT Mitigasi Risiko Pangan," dikutip dari laman cnbcindonesia.com.

Berdasarkan verifikasi Tempo, poster disertai klaim syarat dan tautan pendaftaran BLT UMKM 2022 adalah keliru. 

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai untuk UMKM atau BLT UMKM per bulan Oktober hingga Desember 2022 senilai Rp 1,2 juta. Calon penerima dapat mengecek apakah termasuk penerima bantuan ini atau tidak melalui tautan eform.bri.co.id. Untuk bansos 2024 informasinya dapat dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. 

Beredar sebuah narasi melalui media sosial Facebook, yang mengklaim bahwa aplikasi NHS “Test & Trace” merupakan proyek termahal ketiga dalam sejarah perekonomian. Akun bernama Expats of Scotland Independence ini, juga menambahkan bahwa aplikasi ini telah menelan biaya sekitar £37 miliar.

Namun setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai narasi yang beredar, ditemukan sebuah kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Pasalnya, melansir dari artikel fullfact.org, jumlah biaya sebesar £37 tersebut merupakan jumlah total anggaran untuk 2 tahun pertama dari operasi NHS "Test and Track".

NHS "Test and Trace" didesain tidak hanya mencakup aplikasinya, tetapi juga mencakup layanan pengujian, aktivitas 'menahan' (termasuk mengidentifikasi wabah lokal dan mendukung respons lokal terhadap pandemi), dan layanan penelusuran. NHS "Test and Trace" menghabiskan £13,5 miliar hingga April 2021, dan anggarannya untuk tahun pertama adalah £22,2 miliar.

Menurut Kantor Audit Nasional, pada tahun 2020/21, £76 juta dihabiskan untuk aplikasi NHS Covid-19, tetapi itu juga termasuk pengeluaran untuk upaya awal NHSX untuk membangun aplikasi internal, yang ditinggalkan pada bulan Juni 2020. 

Jadi dapat disimpulkan, klaim yang menyebutkan bahwa proyek NHS "Test and Trace" adalah proyek termahal ketiga di dalam sejarah, merupakan klaim yang tidak benar dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, jumlah £37 miliar tersebut adalah jumlah total anggaran untuk 2 tahun pertama dari operasi NHS "Test and Track".

Beredar sebuah unggahan melalui media sosial Facebook, yang berisi informasi mengenai kode batang (barcode) untuk produk dari Israel telah berubah, yaitu dari 729 menjadi 871. Akun Facebook bernama Jamur Tiram ini menyebutkan bahwa perubahan barcode ini dilakukan oleh Israel untuk mengelabui umat Islam. Oleh karena itu, akun ini mengimbau masyarakat agar tidak membeli produk dengan barcode yang berawalan 729 dan 871. Lalu apakah benar barcode untuk produk Israel telah berubah dengan tujuan mengelabui umat Islam?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan beberapa artikel yang telah membahas mengenai informasi yang beredar ini. Dari berbagai penjelasan yang ada, diketahui bahwa perubahan barcode produk Israel tersebut merupakan informasi yang keliru.

Perlu diketahui, barcode pada setiap produk yang beredar di masyarakat, memiliki kode-kode unik tertentu yang menunjukkan informasi tentang lokasi perusahaan/kantor pusat perusahaan yang memiliki produk tersebut berada. Melansir dari artikel Cekfakta Tempo.com, organisasi nirlaba yang memberikan nomor unik dalam barcode adalah GS1. Dalam laman resminya, GS1 memuat daftar yang memuat angka awalan barcode untuk setiap entitas. Angka awalan 729 merupakan kode GS1 Israel. Namun, angka 870-879 merupakan kode GS1 Belanda.

Dalam klarifikasi lebih lanjut, bagian FAQ GS1 secara eksplisit menyatakan,

"Nomor barcode EAN-13 selalu dimulai dengan awalan GS1 dari organisasi anggota GS1 yang mengalokasikan nomor barcode tersebut. Awalan GS1 tidak menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi di negara tertentu atau oleh produsen tertentu, karena produk tersebut mungkin dapat diproduksi di mana pun di dunia."

Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyatakan bahwa barcode untuk produk Israel telah berubah dari 729 menjadi 871, merupakan informasi palsu atau fabricated content. Israel tidak mengubah kode untuk barcode produk mereka. Kode negara pada barcode produk pun hanya menunjukkan lokasi asal perusahaan/kantor pusat dari sebuah produk tersebut. Sementara untuk produksinya, dapat dilakukan dimanapun di seluruh dunia.

Faktanya, barcode untuk produk Israel adala 729 dan tidak berubah. Sementara untuk kode produk 871 adalah milik Belanda.