Program Food Estate atau lumbung pangan diluncurkan oleh Presiden Jokowi dalam skala besar di mana sebagian besar merupakan hutan adat, ditandai untuk dikonversi sebagian besar untuk sawah dan singkong.

Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah menteri menjadi penanggung jawab untuk membantu program lumbung pangan.

Berdasarkan dokumen Greenpeace, Food Estate dianggap menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.

Hal ini didasarkan pada studi lapang Greenpeace yang menyatakan kondisi mengerikan di berbagai lokasi ekspansi lumbung pangan yang mengakibatkan kerusakan hutan, lahan gambut, dan wilayah adat di Kalimantan dan Papua.

Jika asumsi Food Estate adalah peningkatan produksi beras, maka sejak tahun 2018-2023 produksi beras terus berkurang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras dari tahun ke tahun yakni 59 juta ton pada tahun 2018, 54,6 juta ton pada tahun 2019, 54,6 juta ton pada tahun 2020, 54,41 juta ton pada tahun 2021, 54,74 juta ton pada tahun 2022, dan 53,6 juta ton pada tahun 2023.

Adapun program lumbung pangan yang dilaksanakan mulai 2021 di Gunung Mas dengan luas 31.000 hektare berupa hutan produksi dengan komoditas singkong dan gandum dinyatakan gagal.

Faktor yang menyebabkan kegagalan adalah belum ada skema terkait pembebasan lahan kepemilikan masyarakat, perencanaan program perkebunan singkong masih belum optimal, kurangnya informasi dan tidak ada kajian terkait lingkungan yang komprehensif, tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian program Food Estate di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara dengan luas 30.000 hektare pada tahun 2021, lahan agrikultural untuk komoditas bawang merah dan bawang putih juga dinyatakan gagal.

Salah satu penyebabnya adalah kondisi aksesibilitas menuju kawasan Food Estate curam dan masih berbahaya terutama saat musim hujan, tidak melibatkan petani dalam proses pengembangan, dan masih ada persoalan lahan milik warga.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras selama tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton atau melambung 613,61 persen dari tahun 2022 yang hanya 429 ribu ton.

Komposisi impor beras Indonesia di tahun 2023 didominasi oleh semi-milled or wholly milled rice dengan volume mencapai 2,7 juta ton atau 88,18 persen dari total keseluruhan impor beras tahun 2023.

Berdasarkan dokumen Greenpeace, Food Estate dianggap menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan data World Bank pada 2022, alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) memang tergolong kecil, jika dibandingkan dengan kebutuhan sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Sementara itu, target NDC sendiri, Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030. Kemudian, jika dibantu negara lain, Indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen.

Dilansir dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan 2030.

Sementara, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk krisis iklim dalam kurun 2020-2022 hanya sekitar Rp37,9 triliun.

Berdasarkan data World Bank pada 2022, alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) memang tergolong kecil, jika dibandingkan dengan kebutuhan sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada 2023 yaitu 16,89 juta orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2013, 14,25 juta orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah petani gurem selama 10 tahun meningkat sebanyak 18,54 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem pada 2023 yaitu 16,89 juta orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2013, 14,25 juta orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah petani gurem selama 10 tahun meningkat sebanyak 18,54 persen.

Menanggapi klaim Mahfud tersebut, Afni Regita Cahyani Muis Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menjelaskan bahwa Food Estate memang menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.

Hal ini didasari dari studi lapangan Greenpeace yang menyatakan adanya kondisi mengerikan di berbagai lokasi ekspansi lumbung pangan yang justru mengakibatkan kerusakan hutan, lahan gambut, dan wilayah adat di Kalimantan dan Papua.

Viktor Primana Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjadjaran memaparkan, beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program Food Estate telah ditinggalkan.

Investigasi lapangan pada tahun 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.

Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah.

Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan tahun 1990-an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.(iss)

Afni Regita Cahyani Muis Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menjelaskan bahwa Food Estate memang menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.