Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, ditemukan fakta bahwa USS Bonhomme Richard terbakar di Pangkalan Angkatan Laut San Diego pada 12 Juli 2020.
Video serupa dimuat di pemberitaan media Iran, Khabar Online, pada 13 Juli 2020. Menurut Khabar Online, dek USS Bonhomme Richard terbakar dan menyebabkan 11 orang terluka.
Kebakaran tersebut juga diberitakan Defense News, 13 Juli 2020. Menurut Defense News, api diyakini berasal dari bagian bawah ruang kargo kapal yang disebut "Deep V".
Dikutip dari pemberitaan The New York Times pada 18 Juli 2022, Angkatan Laut AS telah mengumumkan hukuman kepada lebih dari 20 pelaut.
Kebakaran kapal perang AS itu melukai lebih dari 60 petugas pemadam kebakaran militer dan sipil, serta membutuhkan waktu empat hari untuk memadamkannya.
Hukuman terhadap para pelaut itu terpisah dari proses pidana terhadap Pelaut Angkatan Laut Ryan Sawyer Mays, yang didakwa melakukan pembakaran.
Meski Mays dituduh sengaja menyalakan api, temuan investigasi yang dirilis Angkatan Laut AS pada Oktober 2021 mengungkapkan, kerusakan bisa dikurangi jika perwira angkatan laut lebih siap.
“Kapal itu hilang karena ketidakmampuan memadamkan api,” kata laporan itu.
Investigasi tersebut menyebutkan pelatihan yang tidak memadai, pengawasan yang tidak tepat, dan kegagalan dalam memelihara peralatan dengan baik, sebagai alasan hilangnya kapal.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi bahwa USS Bonhomme Richard terbakar akibat serangan Houthi adalah hoaks.
Video itu dibagikan dengan konteks keliru. USS Bonhomme Richard terbakar di Pangkalan Angkatan Laut San Diego pada 12 Juli 2020.
Pelaut Angkatan Laut Ryan Sawyer Mays didakwa melakukan pembakaran. Selain itu, Angkatan Laut AS telah mengumumkan hukuman kepada lebih dari 20 pelaut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut identik dengan konten di kanal YouTube ini.
Dalam video terdapat keterangan demikian: Blayer Rx King Didepan Polisi || Rx King Spek Blayer.
Video itu diunggah pada 8 Agustus 2022, jauh sebelum penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sehingga, dapat dipastikan video polisi itu tidak terkait politik dan bukan bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menetapkan nomor urut pasangan capres-cawapres pada 14 November 2023. Berdasarkan pengundian, KPU menetapkan:

Video seorang polisi mengacungkan salam tiga jari tidak terkait dengan politik dan bukan bentuk dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Adapun video itu diunggah pada 8 Agustus 2022, sebelum penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video mantan Menkes Nila Moeloek rekomendasikan obat prostatitis  dalam siaran SCTV, dalam artikel berjudul "Mantan Menkes Nila Moeloek Muncul di Iklan Obat Prostat, Kemenkes: Hoaks" yang dimuat situs liputan6.com, pada 4 Januari 2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menanggapi beredarnya video iklan obat prostat atas nama mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Ditegaskan, bahwa video iklan itu adalah hoaks.
Eks Menkes Nila Moeloek tidak pernah endorse produk kesehatan apapun di media sosial. Jadi, dipastikan bahwa iklan tersebut tidak benar ya ❌
Kalau ada iklan serupa sebaiknya diabaikan saja ya #Healthies! ?‍♂️ Karena dipastikan tidak benar!
Yuk, lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap segala informasi kesehatan yang beredar! Selalu cek dan recheck tentang kebenaran informasi yang kamu terima, pastikan dari sumber terpercaya ✨.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video mantan Menkes Nila Moeloek rekomendasikan obat prostatitis dalam siaran SCTV tidak benar.
Kemenkes RI menegaskan video iklan obat prostat atas nama mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek adalah hoaks. Nila Moeloek tidak pernah endorse produk kesehatan apapun di media sosial.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel dari Tempo.co berjudul "Istri Jadi Bunda PAUD, Anies Baswedan Kasih Hibah Rp 63 Miliar" yang tayang pada 27 November 2017.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja hibah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 63 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Ganis sendiri dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta pada 16 November 2017. Hal ini sesuai dengan Pedoman Peran Bunda PAUD yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.
"Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif."
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, PAUD ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya.
Dalam RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 1,7 triliun yang dibagikan pada 104 lembaga dan organisasi masyarakat. Selain PAUD, penerima hibah lain adalah Resimen Mahasiswa, Kodam Jaya, Laskar Merah Putih, Bamus Betawi, dan sejumlah lembaga lain.

Postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan dana hibah Rp 63 miliar pada istrinya saat menjadi Gubernur DKI adalah tidak benar. Anies Baswedan memberikan hibah itu untuk PAUD bukan untuk kepentingan pribadi istrinya.