Dikutip dari artikel berjudul "BPN Tuntaskan 109,8 Juta Bidang Tanah PTSL" yang dimuat situs rri.co.id, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program PTSL.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengklaim pihaknya telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jumlah tersebut dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 126 juta bidang tanah.

“Sampai saat ini, dari tugas menyelesaikan 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita sudah menyelesaikan pendaftaran 109,8 juta bidang tanah," ungkap Raja Juli Antoni saat menyerahkan sertifikat tanah di Bangkalan, Rabu (6/12/2023).

PTSL merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berhasil mengakselerasi sertifikasi tanah dari sebelumnya 500 ribu bidang per tahun, menjadi 6 sampai dengan 7 juta bidang per tahun. Sertifikasi ini membuat tanah aman dari gangguan mafia tanah serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pemanfaatan sertifikat sebagai akses ke lembaga keuangan formal.

PTSL ditujukan bukan hanya menyertifikasi aset tanah milik individu, namun juga tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah. Maka itu, diusunglah Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren untuk mempercepat sertifikasi agar meminimalisir terjadinya konflik pertanahan.

"Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya, yakni sertifikat. Sehingga, dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya," tutur Raja Juli Antoni.

Ia berharap, pendaftaran tanah bisa dipercepat hingga seluruh tanah terdaftar dan tersertifikasi, termasuk di Kabupaten Bangkalan. "Pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus terus dilakukan (hingga tuntas, red), sehingga kelak tanah bagi manusia benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan," lanjut Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar melaporkan bahwa di Kabupaten Bangkalan sendiri terdapat total 578.573 bidang tanah. “Sampai hari ini 80,91% atau 468.125 bidang dari total bidang tanah di Bangkalan sudah terdaftar. Bahkan 61,44% atau 355.449 di antaranya sudah bersertifikat," ungkapnya

Ia menyampaikan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bangkalan juga memiliki program penunjang PTSL. “Digitalisasi Warkah, targetnya sebanyak 110.000. Hal ini dilakukan guna menjaga dan menyimpan dokumen pertanahan. Kantah Kabupaten Bangkalan juga telah menyelesaikan pembangunan gedung arsip, diharapkan dengan berfungsinya gedung arsip tersebut dokumen pertanahan dapat lebih terjaga," imbuh Jonahar.

Dikutip dari artikel berjudul "BPN Tuntaskan 109,8 Juta Bidang Tanah PTSL" yang dimuat situs rri.co.id, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program PTSL.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, jumlah petani di Indonesia makin sedikit dan lahan pertanian makin sedikit. Namun, anggaran untuk pengadaan pupuk subsidi justru semakin besar setiap tahun. Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam. "Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar," kata Mahfud dalam debat cawapres, Minggu malam. "Pasti ada yang salah. Petani sedikit, lahan hanya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah," ujar Mahfud. Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Lalu bagaimana faktanya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), petani di Indonesia memang mengalami penurunan. Tercatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,3 juta petani pada 2023, turun 7,45 persen dari 31 juta petani pada 2013. Sementara itu mengacu pada data yang ditulis CNBC Indonesia pada Mei 2023, mengacu pada data BPS, mayoritas atau 15,89 juta petani hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Sebanyak 4,34 juta petani memiliki lahan pertanian hanya di kisaran 0,5-0,99 ha. Kemudian, petani yang yang memiliki luas lahan sebesar 1-1,99 ha sebanyak 3,81 juta jiwa. Kemudian, petani dengan luas lahan di kisaran 2-2,99 ha sebanyak 1,5 juta jiwa. Di atas luasan itu, jumlah petaninya tak ada yang sampai 1 juta jiwa. Adapun seperti dilansir Kompas.id, menyusutnya lahan pertanian juga terjadi di kota besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, luas panen padi di Jakarta tengah menurun. Luas panen tahun 2022 mencapai 477,25 hektar, turun 82,72 hektar atau sebesar 14,77 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 559,97 hektar. Jumlah tahun 2021 tersebut juga sudah berkurang sekitar 345,54 hektar dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, luas panen padi di Jakarta tengah menurun. Luas panen tahun 2022 mencapai 477,25 hektar, turun 82,72 hektar atau sebesar 14,77 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 559,97 hektar.

Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Konsumsi Energi Fosil Terus Meroket, Target Bauran EBT Turun Jadi 17% di 2025" yang dimuat situs liputan6.com, pada 17 Januari 2024 menyebutkan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) bakal merevisi target bauran energi primer Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 17-19 persen di 2025. Angka itu turun dari target yang seharusnya 23 persen.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengabarkan, bauran EBT hingga 2023 baru sekitar 13,09 persen. Proyek-proyek energi terbarukan saat ini pun terus bertambah, tapi di sisi lain pemanfaatan energi fosil juga tetap naik.

"Kalau berdasarkan angka tadi sudah mencapai 13,09 persen. Nah, di 2025 target 23 persen. Tapi masalahnya ini ditekan pemakaian energi fosil yang nambah juga. Kalau revisi KEN itu kita optimisnya 17 persen, terus pesimisnya 19 persen di 2025," terang Djoko di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17 persen, Ini Alasan ESDM.." yang dimuat situs cnbcindonesia.com.

Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 akan direvisi menjadi sekitar 17-19%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 23%.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak mengatakan di dalam pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menargetkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekitar 17-19 persen pada 2025.

"Di dalam pembaharuan KEN nanti kalau sudah diketok, ini masih dalam proses harmonisasi. Kalau sudah diteken jadi 17-19 persen jadi bunyi nya range. Artinya KEN menuntun jalannya sesuai koridornya," kata dia dalam Konferensi Pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Dewan Energi Nasional (DEN), Rabu (17/1/2024).

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Mahfud MD bahwa proyek Food Estate gagal dan merusak lingkungan adalah benar. Food estate di Kalimantan Tengah mengalami kegagalan, 600 hektar perkebunan singkong mengalami gagal panen, dan 17.000 hektar sawah baru tidak panen juga.
Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan).

Klaim yang disebut Mahfud MD bahwa proyek Food Estate gagal dan merusak lingkungan adalah benar. Proyek tersebut membuat 600 hektar perkebunan singkong mengalami gagal panen.