Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), yang divisualisasikan oleh Katadata.co.id.
Berita itu menjelaskan bahwa Kemenkop UKM mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 64,2 juta. 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam website mereka menyatakan bahwa Kemenkop Ukm mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB pada pada Maret 2021, adalah sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. 
Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, menyatakan bahwa data yang diungkapkan Gibran tersebut sama dengan yang disajikan website Bank Indonesia.
“Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Maret 2021, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit, menyumbang lebih dari 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp 8.573,89 triliun.  

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang menyumbang 61 persen PDB, adalahbenar.
Data itu sama dengan data yang sebelumnya dipublikasikan website Kemenkeu dan BI.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Tempo memverifikasi kebenaran ungkapan Mahfud dengan membandingkan data yang diungkapkannya dengan data di laman World Bank.

Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi di era Reformasi, 1999-2022, rata-rata 4,7 persen per tahun. “Rata-rata dari tahun 1999-2022 pertumbuhan ekonomi ada di 4,7%. Memang benar bahwa pertumbuhan di bawah 7 persen,” kata Alexander, Jumat, 22 Desember 2023.
Ahli Pengelolaan APBN-APBD dan Wakil Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah, Zuhairan Yunmi Yunan, juga mengatakan bahwa pada era Reformasi pertumbuhan ekonomi di bawah 7 persen. “Benar, pertumbuhan ekonomi 7% tidak pernah tercapai pada era reformasi,” kata Zuhairan.
Sesuai Katadata, selama 20 tahun setelah reformasi mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 0,79% pada 1999  dan tertinggi 6,22% pada 2010. Hingga triwulan I 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,06% dari yang ditargetkan sebesar 5,4% hingga akhir tahun.

Berakhirnya era Orde Baru yang ditandai dengan terjadinya demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto yang kemudian diikuti terjadinya kerusuhan di seluruh Indonesia membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Pada 1998, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,13%. Nilai tukar rupiah yang melemah hingga di atas Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat, inflasi lebih dari 70% membuat perekonomian domestik lumpuh, imbasnya banyak perusahaan dan perbankan domestik gulung tikar.

Verifikasi Tempo menyatakan bahwa narasi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia era Orde Baru pernah mencapai 7 persen, namun di era Reformasi tidak pernah mencapai 7 persen adalahbenar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau 5,32 persen pada periode Agustus 2023. Angka pengangguran ini turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta jiwa. 
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, angka pengangguran di periode Agustus 2023 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, tercatat jumlah pengangguran hanya mencapai 7,10 juta jiwa.
"Jumlah dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi," kata Amalia.
Sedangkan jumlah pekerja informal mencapai 83 juta, ditemukan bahwa Data BPS per Februari 2023 pekerja informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022.
Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta jiwa. Angka ini naik sebanyak 3,99 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Klaim bahwa Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal adalah Benar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia

Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2022 rata-rata di angka 4,26  persen. Baru pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen.

Dalam Laporan Ekonomi & Keuangan Perekonomian Indonesia 2022 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, Perekonomian Indonesia 2022 tumbuh solid di angka 5,3%.
Sedangkan pada tahun 2023, pada kuartal ketiga tahun 2023, Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,94% dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan "Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi."
Dilansir Badan Pusat Statistik, sampai dengan triwulan III-2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Namun, secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2023 di hampir seluruh provinsi mengalami  perlambatan.
Alexander Michael Tjahjadi, ahli ekonomi digital dari Think Policy Indonesia mengatakan “ Dari data pertumbuhan ekonomi tersebut, 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26 sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi terjadi”.
Menurut Putu S. Kurniawan, mengutip Katadata, dalam sekitar dua dekade terakhir (1998—2022), nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03%. Sementara pada era Presiden Jokowi (2015—2022), pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabumi yang mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5 persen adalahbenar.
Dalam data World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2022 rata-rata di angka 4,26  persen. Tapi jika ditarik sejak 1998-2022 nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03%.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia