Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati, menyatakan bahwa bahwa pernyataan Mahfud MD tersebut tidak akurat.

Neni menjelaskan, mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa dilakukan secara daring (online) dan luring (offline). Secara luring, pelaku usaha UMKM datang ke kantor kecamatan dan mengisi formulir, serta menyerahkan berkas persyaratan.

“Setelah itu, camat akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran formulir serta dokumen. Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK,” kata Neni, Jumat, 22 Desember 2023.

Sementara secara daring, izin itu bisa diproses pelaku UMKM ke website resmi Sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku UMKM bisa mendaftar untuk memiliki akun, mengisi data, dan mengunduh NIB dan IUMK.

“Dari informasi di atas, tampaknya tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa izin untuk UMKM di Indonesia memerlukan proses melalui 24 meja. Proses pengajuan izin tampaknya cukup langsung dan dapat dilakukan dengan relatif mudah, baik secara offline maupun online,” kata Neni.

Peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies, Krisna Gupta, mengatakan bahwa ucapan Mahfud MD terkait pelaku UMKM harus melewati 24 meja untuk mengurus izin, tidak begitu jelas.

Krisna mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki OSS yang disediakan untuk pengurusan perizinan usaha. Namun di baliknya, memang terjadi kerja sama antar lembaga yang masih problematik.

“Tapi gak jelas juga ini 24 meja dari mana (sumber informasinya). Kalau Mahfud dapat laporan (terkait rumitnya perizinan), sepertinya laporan ini tidak dipublikasi,” kata Krisna.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang menyatakan pelaku UMKM yang ingin mengurus izin usahanya harus melalui 24 meja pelayanan, belum ada bukti.

Di satu sisi pemerintah Indonesia telah memiliki layanan daring bagi UMKM untuk mengurus izin usaha. Sejauh ini belum ada bukti-bukti yang bisa dirujuk mengenai informasi bahwa UMKM masih harus melewati 24 meja untuk mengurus izin usaha.

Menurut Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi, pencurian data tidak hanya bisa diselesaikan dengan meningkatkan keamanan digital tapi terkait dengan pemenuhan perlindungan data pribadi. Perusahaan, kata dia, harus mematuhi dengan aturan perlindungan data mulai dari kewajiban penyedia data sampai dengan hilirnya yakni penggunaan hingga retensi data.

Indonesia sendiri baru memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukum perlindungan data pribadi di internet.

Rendahnya perlindungan data pribadi dapat menyebabkan risiko kebocoran data yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain. Menurut kajian Novi Kurnia dalam The Conversation Indonesia, UU PDP dapat menjadi solusi mencegah kebocoran data pribadi. Namun sebelum regulasi diimplementasikan, masyarakat dapat memperhatikan aspek keamanan digital seperti memperkuat password, Sandi keamanan pun harus diperbaharui secara berkala, dan dibuat berbeda untuk setiap aplikasi atau platform. Selain itu, kode sementara termasuk One Time Password (OTP) harus selalu dirahasiakan dari orang lain.

Terkait keamanan data, dilansir Tempo.co, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mendeteksi 207 dugaan insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023.

“Pada bulan Februari 2023 dalam Annual Report 2022, insiden kebocoran data meliputi data breach (kebocoran data) hingga social engineering (rekayasa sosial)” kata Ariandi Putra, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dilansir Kata Data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Jumlah itu melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021.

Dilansi Detik.com, aktivitas jual beli online paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Jual beli online menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,87% laporan dari keseluruhan laporan yang diikuti oleh scamming pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden atau 10,63%.

Krisna Gupta, peneliti perdagangan dari Center for Indonesian Policy Studies kepada Tempo mengatakan perlu kajian untuk mengetahui dampak Solo Technopark. “Apakah ada usaha yg merasa dibantu? Apakah lulusannya pada kerja di startup? Bagaimana kurikulumnya?” kata Krisna.

Namun dengan adanya ide cyber security tentu merupakan terobosan dan perlu ditindaklanjuti dampaknya terhadap isu keamanan data.

Dilansir laman Solo Technopark, pada tanggal 10 Agustus 2022, Badan Siber dan Sandi Negara menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk "Born to Defense" secara luring di Cyber Security Hub yang ada di Solo Technopark.

Penelitian “Evaluation of education and training programs in Solo Technopark Central Java in Indonesia” yang diterbitkan Jurnal REiD (Research and Evaluation in Education) UNY disebutkan Solo Technopark sudah cukup berhasil dalam proses pembelajaran dan para peserta didik cukup puas dengan sistem pendidikan di Solo Technopark.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi.

Hasil pemeriksaan fakta Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan klaim Gibran Rakabuming yang mengatakan masalah pencurian data harus dikuatkan cybersecurity dan cyber defense, adalah sebagian benar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, terdapat 35 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-Juni 2023. Aktivitas jual beli online merupakan yang paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber. Hal ini ditengarai karena lemahnya keamanan digital.

Pernyataan Mahfud Md tersebut benar. Penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis yang merupakan peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dwiyanti Kusumaningrum, menyebut berdasarkan Kejaksaan Negeri Penajam, ada indikasi penguasaan tanah secara berlebihan yang ada pada badan bank tanah (terkait Pembangunan IKN).

Bank tanah menguasai lahan bekas HGU (hak guna usaha) PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) sekitar 4.000 hektare. “Yang saya pahami, bank tanah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan berpihak pada rakyat. Bukan menguasai tanah untuk kepentingan investor,” ucap Dwiyanti.

Selain itu, melansir Bisnis.com, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladian mengungkapkan bahwa beberapa konglomerat Indonesia telah bersedia menjadi investor IKN.

Salah satu di antaranya jelas Sugianto Kusuma atau Aguan pendiri Agung Sedayu Group. Selain Aguan, miliarder Sukanto Tanoto disebut juga ikut andil dalam membangun IKN.

Dalam acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu, 19 Agustus 2023, Bahlil mengatakan akan banyak investor yang akan masuk ke IKN. Adapun beberapa proyek yang akan dibangun oleh para konglomerat Indonesia tersebut di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lain sebagainya.

Sukanto Tanoto tampil bak tuan tanah di IKN. Salah satu orang terkaya RI tersebut disebut memiliki kurang lebih 48 ribu hektare tanah di Ibu Kota Nusantara tersebut.

Lahan ini dipegang perusahaan Sukanto melalui PT ITCHI Hutan Manunggal yang berada di Kalimantan Timur. Akan tetapi, lahan tersebut pada akhirnya harus diambil alih karena digunakan untuk pembangunan IKN.

Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut Presiden Jokowi telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% dalam beberapa periode waktu yang berbeda:

1. Target Pertumbuhan Ekonomi untuk Tahun 2024: Presiden Joko Widodo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan berada di kisaran 5 %

2. Pertumbuhan Ekonomi di 2022: Presiden Joko Widodo optimis bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 bisa tumbuh positif di kisaran 5% hingga 5,5%, meskipun masih ada ketidakpastian akibat pandemi Covid-19

3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi pada 2023: Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,3% pada 2023

Dari informasi ini, dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh Presiden Jokowi memang berada di sekitar angka 5%, dengan sedikit variasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan domestik.

“Target ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi Covid-19,” tulis Neni.

Sehingga, pernyataan Cak Imin soal pertumbuhan ekonomi pada angka 5% hingga 5,5% cukup realistis adalah benar.

Senada, advisory lead Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, mengatakan walaupun Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan 7% saat memasuki Istana pada 2014, realisasi pertumbuhannya mencapai sekitar 5%, yang masih termasuk kategori menengah tinggi di dunia.

“Perlu diperhatikan, pertumbuhan ini didorong oleh penggunaan modal untuk pembangunan infrastruktur, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.