Untuk memverifikasi informasi tersebut, Tempo menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir. Menurut Ilham, pengungsi Rohingya tidak bisa ikut sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pengungsi Rohingya tidak bisa ikut memilih dalam Pemilu 2024. Dasar seseorang menjadi pemilih itu, harus memiliki NIK KTP elektronik ataupun NIK di Kartu Keluarga,” kata Ilham melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 8 Desember 2023.
“Kami memiliki sistem yang namanya Aplikasi Sidalih (Data Pemilih). Semua pemilih yang memenuhi syarat dan sudah terdaftar ada dalam data tersebut. Petugas TPS/KPPS akan mengecek semua kelengkapan sebelum pemilih masuk ke dalam TPS seperti surat pemberitahuan memilih (C6), KTP/KK dan terakhir cek NIK melalui hp android petugas di Apps Sidalih,” lanjutnya.
Tidak ada celah bagi orang yang tidak memiliki kelengkapan data bisa memberi suara dalam Pemilu 2024. Ada 7 anggota KPPS, 1 pengawas TPS dan para saksi yang akan saling mengocontrol kalau ada keanehan dan kecurangan di TPS.
Dikutip dari laman resmi KPU, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Syarat untuk menjadi pemilih, PKPU telah mengaturnya di dalam PKPU No.7 Tahun 2022, syaratnya sebagai berikut:
1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tentang Pengungsi Rohingya
Dikutip dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra menjelaskan alasan mengapa etnis Rohingya mengungsi. 
Menurut dia, kelompok etnis muslim dari Myanmar itu tidak bisa pulang karena mengalami persekusi selama puluhan tahun. Etnis Rohingya menjadi populasi tanpa warga negara terbesar di dunia. Sejak 1977-1978, mereka telah kehilangan kewarganegaraan. Sementara pada tahun 1979 sempat ada repatriasi dari Bangladesh. Kemudian pada 1982 ada konstitusi yang membuat mereka tidak memiliki status warga negara Myanmar.
Kerja paksa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan berbagai penjajahan etnis membuat Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Namun karena tidak ada kejelasan dan sanitasi yang buruk, maka di Bangladesh pun ditolak di kamp-kamp pengungsi. 
Kondisi kamp sangat buruk dan kondisi mereka semakin rentan karena eksploitasi dan kekerasan. Bahkan pada 2017, ada kampanye anti Rohingya. Kemudian pada tahun 2021 karena kondisi Myanmar juga bergejolak termasuk kepada etnis lain, sedangkan di Bangladesh juga tidak layak karena akses pendidikan dan pekerjaan masih seperti penjajahan, maka Indonesia menjadi satu-satunya harapan, ketika mereka ditolak di Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya.

Hasil pemeriksaan klaim bahwa pengungsi Rohingya bisa menambah pemilih pada pemilu 2024 adalahkeliru.
Berdasarkan ketentuan PKPU No.7 Tahun 2022, ada 6 persyaratan seseorang bisa menjadi pemilih dalam Pemilu. Dan pengungsi Rohingya tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Politisi Fahri Hamzah menyebarkan informasi melalaui Twitternya bahwa Calon Presiden No. 1, Anies Baswedan akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet Indonesia Maju pekan ini. Diketahui ada dua partai pengusung Anies yakni NasDem dan PKB merupakan partai pro-pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memiliki beberapa menteri di kabinet.

Namun faktanya pihak koalisi pengusung Anies Baswedan membantah klaim tersebut. Juru Bicara Timnas AMIN, Surya Tjandra melalui Republika.com menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks. Usamah Abdul Aziz yang juga Juru Bicara Timnas AMIN menambahkan bahwa Tim Pemenangan Anies-Muhaimin tidak akan mencampuri urusan partai pengusung.

Dilansir dari MediaIndonesia.com, Anies Baswedan enggan menanggapi kabar tersebut. “Menurut saya gak level untuk dijawab” ujar Anies saat di Jambi. Begitu pun dengan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid tidak ingin memberikan tanggapan terkait hal tersebut. “No comment,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, mengutip dari Tribunnews.com.

Sebagai partai koalisi pemerintah, NasDem berkomitmen untuk menyelesaikan periode pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang membantah kabar dari Fahri Hamzah seperti yang diberitakan melalui CNN Indonesia.

Dengan demikian, Calon Presiden No. 1 Anies Baswedan akan mengumumkan Nasdem dan PKB keluar dari kabinet adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya pihak Calon Presiden No.1, Anies Baswedan menyebut bahwa klaim terebut adalah tidak benar atau hoaks.

Sebuah video menunjukkan seorang prajurit yang sedang membacakan doa penutupan seperti di penghujung acara di hadapan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Namun isi doa tersebut berharap agar Joe Biden disingkirkan dan presiden dikembalikan kepada Donald Trump.

Namun setelah ditelusuri video asli yang dipublikasi melalui channel YouTube The White House, tidak terdengar kalimat doa seperti pada postingan tersebut. Diduga video dalam postingan tersebut adalah hasil manipulasi dengan menambahkan dubbing suara lain.

Dalam video asli, prajurit tersebut dalam doanya mengucapkan terima kasih atas kebebasan Amerika, anggota militer dan keluarga serta teman-temannya, dan ia memohon bimbingan, dukungan dan perlindungan bagi Amerika Serikat dan militernya.

Dengan demikian, prajurit Amerika berdoa agar Donald Trump kembali jadi presiden di depan Joe Biden adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya video tersebut didubbing dengan audio palsu, dalam video asli tidak terdengar kalimat prajurit tersebut agar Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika menggantikan Joe Biden.

Beredar informasi di Twitter bahwa saat ini Islandia melarang penyuntikan vaksin Covid-19, hal tersebut diakibatkan oleh tingginya kematian mendadak akibat vaksin tersebut.

Namun Asisten Direktur Kesehatan Islandia, Kjartan Hreinn Njalsson membantah klaim tersebut. Melalui AFP, Kjartan menyebut bahwa saat ini Islandia tidak melarang vaksinasi Covid-19 akibat dari tingginya kematian mendadak, dan vaksinasi masih terus dijalankan.

Direktorat Kesehatan Islandia masih direkomendasikan kepada kelompok berisiko tinggi, seperti orang lanjut usia, orang dengan gangguan kekebalan tubuh, dan tenaga kesehatan. Sehingga klaim tersebut tidak benar.

Dengan demikian, Islandia melarang vaksin Covid-19 setelah melonjaknya kematian mendadak adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya tidak ada pemberitahuan resmi dari Direktorat Kesehatan Islandia terkait klaim tersebut. Asisten Direktur Kesehatan Islandia menyebut bahwa tidak ada lonjakan kematian mendadak akibat vaksin Covid-19.