Beredar video yang menarasikan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah mendapatkan tiket untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Kabar tersebut beredar dari channel youtube PINTER POLITIK pada 19 Juli 2023.

Setelah menonton video tersebut secara utuh, tidak ditemukan pemberitaan mengenai klaim narasi yang beredar. Video tersebut hanya menampilkan cuplikan kegiatan dari Ahok dan juga Anies yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim narasi.

Narator dalam video tersebut hanya menyampaikan artikel dari wartaekonomi.co.id berjudul “Lewat PDIP Ahok Bakal Nyapres di 2024 Lawan Anies Baswedan, Pilgub DKI 2017 Terulang?” yang tayang pada 26 Desember 2021.

Thumbnail yang menampilkan Ahok memegang dokumen beserta Megawati tersebut identik dengan gambar unggahan pada artikel beritajakarta.id berjudul “Ahok Terima Nama Djarot Sebagai Cawagub dari PDI-P” yang diunggah pada 3 Desember 2014.

Dalam foto aslinya tidak menampilkan sosok Megawati, sehingga dapat dipastikan thumbnail tersebut adalah hasil manipulasi dari foto saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sedang menerima nama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diajukan PDI yaitu Djarot Syaiful Hidayat.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Ahok telah mendapatkan tiket untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2024 adalah keliru dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya isi dan judul video tidak sesuai. Narasi yang menyatakan Ahok dapat tiket cawapres 2024 tersebut adalah tidak benar.

Channel youtube POLITIK NEGARA membagikan sebuah video dengan narasi yang menyatakan bahwa 373 Kabupaten serentak deklarasikan Anies presiden pada 17 Juli.

Setelah dilakukan penelusuran, thumbnail yang ditampilkan dalam video merupakan hasil manipulasi. Selain itu video tersebut hanya berisi cuplikan dari beberapa video peristiwa berbeda yang tidak ada kaitannya dengan apa yang terdapat dalam klaim.

Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel yang dimuat oleh antaranews.com berjudul “Kakak Gus Baha ajak kiai dan santri Magetan dukung Anies jadi capres” yang diunggah pada 30 Oktober 2023.

Dengan demikian, klaim dalam video yang menyatakan 373 Kabupaten serentak deklarasikan Anies presiden pada 17 Juli tidak terbukti dan termasuk ke dalam konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Judul dan isi video tidak berkaitan. Selain thumbnail merupakan hasil manipulasi, dalam video tersebut juga tidak ditemukan informasi terkait 373 Kabupaten serentak deklarasikan Anies presiden pada 17 Juli.

Kasus Panji Gumilang masih menjadi pembicaraan yang hangat diperbincangkan masyarakat, beragam pemberitaan mengenai Panji Gumilang juga semakin beragam dari pemberitaan yang benar hingga pemberitaan yang keliru.

Salah satu pemberitaan yang keliru tersebut datang dari sebuah unggahan Tiktok yang di video tersebut menarasikan seolah-olah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan untuk menghukum mati Panji Gumilang karena dianggap mengancam keutuhan NKRI.

Dilansir dari artikel yang diunggah CNN Indonesia, terdapat penjelasan langsung dari pihak Mabes TNI bahwa Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai Pondok Pesantren Al-Zaytun dan pimpinannya, Panji Gumilang.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Julius Widjojono membantah Yudo Margono pernah bicara agar Panji Gumilang dihukum mati seperti yang beredar di media sosial.

Selain unggahan di Tiktok tersebut, sebelumnya turnbackhoax.id juga pernah mengunggah sebuah artikel yang membahas peristiwa serupa mengenai unggahan Youtube yang mengklaim bahwa TNI meminta Panji Gumilang dihukum mati.

Hasil periksa fakta Vendra Panji

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Julius Widjojono membantah Yudo Margono pernah bicara agar Panji Gumilang dihukum mati seperti yang beredar di media sosial.

Beredar sebuah video yang mengklaim bahwa DPR RI resmi ketok palu memberhentikan jabatan Presiden Joko Widodo, di thumbnail video juga memberikan sebuah editan foto seolah Presiden Jokowi sedang diberhentikan langsung di depan Ketua Umum DPR RI..

Namun saat diperhatikan, isi dari video berdurasi 8 menit tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai bukti nyata jika Presiden Jokowi telah diberhentikan oleh DPR. Isi dari video hanya membacakan sebuah artikel berjudul, “Denny Indrayana: Jokowi Masalah Kita, Wajib Diberhentikan” yang diunggah di wartakota.tribunnews.com.

Artikel tersebut membahas tentang surat terbuka Denny Indrayana kepada DPR RI yang mengusulkan hak angket untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, klaim dalam video yang menyebut bahwa DPR RI telah resmi memakzulkan Presiden Jokowi adalah salah.

Faktanya, tidak ditemukan informasi yang menyebutkan DPR RI telah sah memakzulkan Presiden Jokowi. Sampai saat ini, Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Hasil periksa fakta Vendra Panji

Klaim tersebut salah karena faktanya dalam video tersebut tidak berisi informasi yang sesuai dengan narasi mereka yang menyinggung mengenai pemakzulmatan Presiden Jokowi.