Kanal Youtube CCTV POLITIK mengunggah video dengan klaim Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memecat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Di bagian thumbnail video terlihat foto Tito saat diwawancarai awak media dengan keterangan “Tito Pecat Tidak Hormat H3ru Usai Kejaksaan Umumkan PJ Gubernur Resmi Tersangka”.

Dikutip dari Merdeka.com, foto yang digunakan pada thumbnail video identik dengan yang diunggah situs rm.id. Foto yang sama diunggah dalam artikel berjudul “Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM,” pada 20 Juli 2022.

Penelusuran lainnya dilakukan dengan melihat secara keseluruhan isi video. Hasilnya, video tersebut tidak ada kaitannya dengan pemecatan Heru dan tidak ditemukan penyataan Tito terkait klaim tersebut.

Sedangkan narasi dalam video identik dengan berita yang diunggah situs Rmol.id berjudul “Kalau Pelantikan Pj Gubernur DKI Tak Patuhi Putusan MK, Mendagri Terancam Digugat” pada 18 Mei 2022.

Artikel itu berisi berencana Jakarta Strategic Centre (JSC) menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seandainya pelantikan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga saat ini Heru Budi Hartono masih resmi menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan tidak ada pengumuman resmi mengenai pemecatan yang diklaim pada video.

Hasil periksa fakta Agnes Amungkasari.

Informasi yang salah. Hingga saat ini Heru Budi Hartono masih menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan tidak ada pengumuman resmi mengenai pemecatan yang diklaim pada video.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri informasi pembagian bantuan Rp 120 juta dari BPJS Kesehatan, dalam artikel berjudul "Waspada Hoaks Pemberian Bantuan Uang dari BPJS Kesehatan" yang dimuat situs Liputan6.com, 
 BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi pemberian bantuan uang jutaan rupiah. Informasi tersebut beredar lewat aplikasi percakapan WhatsApp.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan adalah hoaks alias berita bohong.
"Jika anda pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan waspadalah itu hoaks alias berita bohong," kata Ali, dikutip dari video yang diunggah akun instagram resmi BPJS Kesehatan @ bpjskesehatan_ri.
Menurutnya BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun seperti yang tertulis dalam SMS atau chat WhatsApp tersebut.
"Informasi seputar kesehatan bisa anda akses di website dan media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube di aplikasi mobile JKN," tuturnya.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hatilah terhadap berbagai macam modus penipuan dan membiasakan cek kebenaran informasi dulu sebelum membagikan pada orang lain.
"Anda juga dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan di nomor 1500 400 jika membutuhkan informasi melakukan pengaduan atau bahkan mengecek kebenaran informasi yang anda terima," imbuhnya.
 
Dalam video yang diunggah akun instagram resmi BPJS Kesehatan @ bpjskesehatan_ri, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan adalah hoaks alias berita bohong.
"Jika anda pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan waspadalah itu hoaks alias berita bohong," kata Ali.
Menurutnya BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun seperti yang tertulis dalam SMS atau chat WhatsApp tersebut.
"Informasi seputar kesehatan bisa anda akses di website dan media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube di aplikasi mobile JKN," tuturnya.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hatilah terhadap berbagai macam modus penipuan dan membiasakan cek kebenaran informasi dulu sebelum membagikan pada orang lain.
"Anda juga dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan di nomor 1500 400 jika membutuhkan informasi melakukan pengaduan atau bahkan mengecek kebenaran informasi yang anda terima," imbuhnya.
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, informasi pembagian bantuan Rp 120 juta dari BPJS Kesehatan tidak benar.
SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan adalah hoaks alias berita bohong. Jika anda pernah menerima SMS atau chat WhatsApp tentang dana bantuan BPJS Kesehatan waspadalah itu hoaks.

Setelah ditelusuri, faktanya unggahan tersebut berisi potongan-potongan video dari beberapa peristiwa yang tidak saling berkaitan.

Nyatanya, salah satu potongan video tersebut diambil dari channel YouTube milik Sekretariat Presiden RI yang diunggah pada 10 Februari 2020 lalu. Dalam video asli milik Sekretariat Presiden RI tersebut, diberitakan bahwa Jokowi tengah menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Buruh Australia yang merupakan partai oposisi, Anthony Albanese, di ruang MG 63 Gedung Parlemen, Canberra pada Senin, 10 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Partai Buruh dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Selain itu, terdapat pula video milik Kompas.com yang menampilkan wawancara dengan Laksama TNI Yudo Margono, yang saat itu ditunjuk untuk menggantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Dalam video asli milik Kompas.com yang diunggah pada 1 Desember 2022, Yudo Margono menegaskan di hadapan Andika Perkasa bahwa ia telah siap menjadi Panglima TNI. Diketahui pula bahwa Yudo Margono akhirnya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI pada 19 Desember 2022, menggantikan Andika Perkasa yang telah pensiun.

Unggahan video dengan klaim bahwa China dan Iran akan dukung Indonesia menghadapi Australia terkait dengan sengketa Pulau Pasir adalah konten yang menyesatkan. Faktanya, unggahan tersebut hanya berisi potongan-potongan video dari peristiwa yang tidak berkaitan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan penjelasan dari akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, @diskominfokabcirebon yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana terdapat postingan terkait penjelasan foto yang beredar di media sosial.
"Itu penangkapan kasus pencurian, bukan penculikan," ujar Kasatreskrim Polresta Cirebon, Kompol Anton.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan meminta masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang diterima sebelum mengetahui kebenarannya.
"Penyebaran hoaks seperti ini bisa membuat orang yang tak bersalah menjadi korban. Hati-hati, ada UU ITE, yang membuat dan yang menyebarkan hoaks, bisa mendapatkan ancaman hukuman," ujar Nanan.

Postingan foto penangkapan pelaku penculikan anak di Lemahabang, Kabupaten Cirebon adalah tidak benar. Faktanya foto tersebut merupakan penangkapan pelaku pencurian.