Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com, di laman resminya majalah Time tidak pernah menerbitkan sampul dengan wajah Jokowi pada tahun 2024.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, pada tahun 2014 majalah Time memang pernah menerbitkan sampul dengan wajah Jokowi. Sampul majalah tersebut diberi judul:

"A NEW HOPE INDONESIAN PRESIDEN JOKO WIDODO IS A FORCE FOR DEMOCRACY" (Harapan baru Presiden Indonesia Joko Widodo adalah kekuatan bagi demokrasi).

Majalah itu terbit pada 27 Oktober 2014 setelah Jokowi dilantik menjadi menjadi presiden. 

Dalam edisi tersebut,  majalah Time membahas sosok Jokowi sebagai seorang pemimpin sederhana yang bukan berasal dari latar belakang militer.

Selain itu, majalah Time juga menuliskan sikap Jokowi terhadap beberapa isu seperti korupsi, terorisme serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam majalah aslinya tidak ada pembahasan yang membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan. Sehingga, dapat dipastikan narasi dalam sampul majalah Time yang beredar merupakan hasil rekayasa. 

Judul pada sampul majalah Time yang membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan merupakan hasil manipulasi.

Sampul aslinya merupakan majalah yang terbit pada 27 Oktober 2014 dengan judul "A NEW HOPE INDONESIAN PRESIDEN JOKO WIDODO IS A FORCE FOR DEMOCRACY".  Majalah itu terbit setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada tahun 2014. 

Foto sampul asli majalah Time disebarkan dengan konteks keliru dan kemungkinan dimaksudkan sebagai satire politik.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama mencari konteks asli video dengan mengetikkan “kangvinooooo” di penelusuran TikTok. Pencarian mengarah ke sorotan “ditemukan uang 845 miliar” yang merekomendasikan sejumlah video.
TurnBackHoax lalu mencocokkan beberapa konten yang ada dengan situasi ruangan pada video yang beredar. Hasilnya, ada video akun TikTok “Jusmine” yang diunggah Minggu (27/10/2024), isinya momen wawancara Jaksa Agung dalam program “Jurnal Adhyaksa” mengenai PT Duta Palma Group.
TurnBackHoax kemudian menelusuri YouTube dengan mengetikkan kata kunci “Jurnal Adhyaksa Duta Palma”. Hasilnya, terdapat unggahan Kompas TV “Jurnal Adhyaksa: Strategi Kejaksaan Agung Ungkap Sejumlah Kasus Bidang Tindak Pidana Khusus”.
Dalam video yang tayang Jumat (25/10/2024) itu, tepatnya pada menit ke 7.47, terdapat gambaran suasana ruang penggeledahan yang serupa dengan video unggahan akun TikTok “kangvinooooo”.
Pencarian lanjutan dilakukan dengan memasukkan kata kunci “PT Duta Palma Group” ke YouTube. Di hasil pencarian paling atas, TurnBackHoax menemukan video unggahan kanal Metro TV “Kejagung Sita Uang Rp 822 M Dugaan Tipikor Duta Palma Group”. Di detik ke-52 dalam video, terlihat ruang penggeledahan yang sama.

Video yang beredar adalah konten dengan konteks yang salah (false context). Potret tumpukan uang yang ditemukan saat penggeledahan itu bukan dari ruang staf khusus eks Menkominfo Budi, tetapi merupakan momen pengusutan tindak pidana atas kasus Duta Palma Group.

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video yang menampilkan Veronica Tan itu dengan bantuan DeepFake-O-Meter. Hasilnya, video tersebut 73,74% merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Video menggunakan metode deepfake untuk menampilkan Veronica Tan. Jika diamati lebih detail, ada keanehan pada gerakan Veronica dalam video yang diunggah. Mengutip TechTarget, deepfake adalah salah satu tipe dari AI untuk membuat foto, audio, video hoax yang cukup meyakinkan.

Video Veronica Tan yang menyebut akan memberi bantuan modal usaha dan biaya sekolah itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Kementerian ini berfokus pada menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sebagai konteks, pada era pemerintahan sebelumnya, pendidikan dasar dan menengah ditangani direktorat yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Untuk menelusuri klaim ini, Tirto mencoba menelusuri situs resmi Kemendikbudristek, hal ini dikarenakan Kemendikdasmen belum memiliki situs resmi. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun keterangan resmi yang membenarkan klaim soal sejumlah gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Meski begitu, hasil penelusuran mengarahkan kami ke unggahan Instagram akun resmi dari Kemendikbudristek (@kemdikbud.ri) yang membantah klaim soal beberapa poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru.

Dalam keterangan resminya, Kemendikdasmen memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen. Instansi tersebut memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan tersebut juga tidak bersumber dari kanal resmi Kemendikdasmen.

“Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat,” tulis keterangan resmi Kemendikdasmen pada Kamis (24/10/2024)

Meski begitu, Kemendikdasmen mengaku terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan lewat situs ult.kemdikbud.go.id.

Selebihnya, Tirto juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Abdul Mu’ti, baik dari keterangan resmi dari kementerian maupun dari pemberitaan media kredibel, terkait poin-poin gebrakan kebijakannya sebagai Mendikdasmen yang baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan dari kementerian yang membenarkan narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

Kemendikdasmen menyebut poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen, melainkan merupakan aspirasi masyarakat.

Jadi, narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).