Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “tsunami menerjang pantai kuta bali” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Dari pengamatan TurnBackHoax, terlihat ada kejanggalan dalam video tersebut, salah satunya tidak ada kepanikan warga yang ada di lokasi (mereka tetap berjalan santai meskipun ombak besar menerjang). TurnBackHoax kemudian menganalisis konten menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “lowongan 190.000 petugas sensus ekonomi 2026” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “BPS Akan Rekrut 190 Ribu Petugas Sensus Ekonomi Awal 2026, Mahasiswa-Dosen Bisa Ikut!”.

Pemberitaan yang tayang pada Sabtu (22/11/2025) itu melaporkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) akan merekrut 190 ribu petugas Sensus Ekonomi Nasional pada Juni-Juli 2026. Sensus tersebut untuk mendata semua pelaku usaha dan dilakukan 10 tahun sekali. Rekrutmen mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan pelamar bisa berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, ataupun akademisi.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “cara mendaftar 190.000 petugas sensus ekonomi 2026” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan jawapos.com “Pendaftaran Online Dibuka Mulai Februari! Simak Cara Jadi Petugas Sensus Ekonomi 2026 Bergaji Hingga Rp 5 Juta per Bulan”.

Dari berita yang tayang pada Kamis (29/1/2026) itu diketahui bahwa pendaftaran 190.000 petugas Sensus Ekonomi 2026 dilakukan Pendaftaran 190.000 petugas Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara online melalui aplikasi SOBAT BPS atau situs resmi mitra.bps.go.id  mulai Februari 2026.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran menggunakan fitur Google Image dengan memasukkan tangkapan layar dari video yang beredar. Hasil penelusuran mengarah pada foto yang diunggah oleh European Pressphoto Agency (EPA) pada 28 Juli 2019. Foto tersebut memperlihatkan sejumlah kapal perang yang membentuk formasi dalam sebuah parade laut.

Keterangan foto EPA menjelaskan bahwa gambar tersebut menampilkan para pelaut Angkatan Laut Rusia yang berada di atas kapal perang saat parade “Hari Angkatan Laut Rusia” di Kronstadt, dekat St. Petersburg, Rusia.

Selain itu, penelusuran lanjutan juga menemukan video serupa pada durasi ke 13:01 yang dipublikasikan oleh Euronews pada 28 Juli 2019, menampilkan formasi kapal perang Rusia dalam rangka parade angkatan laut.

Untuk menguji keaslian konten yang diunggah oleh “voxnetizens”, tim kemudian menganalisis video tersebut menggunakan Undetectable.ai. Hasilnya menunjukkan probabilitas 89% persen bahwa video tersebut merupakan konten hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), yang diduga dibuat dengan memanfaatkan gambar asli yang sebelumnya diunggah oleh European Pressphoto Agency (EPA).

Tim Pemeriksa Fakindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran menggunakan fitur Google Image terhadap tangkapan layar video yang beredar. Hasilnya, ditemukan video serupa yang diunggah oleh kanal YouTube “Omar Farm” pada 15 Mei 2026.

Video tersebut merupakan potongan dari video sidang mediasi perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, Sidang tersebut merupakan mediasi ketiga yang digelar pada Rabu, 14 Mei 2025. Dalam sidang tersebut, proses mediasi dinyatakan mengalami kebuntuan (deadlock) karena para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kondisi inilah yang kemudian disalah artikan dalam unggahan media sosial seolah-olah hakim meninggalkan persidangan.

Faktanya, tidak ada peristiwa hakim kabur dari ruang sidang. Sidang dinyatakan deadlock sesuai prosedur hukum, dan proses perkara tetap berlanjut. Setelah mediasi tersebut, agenda persidangan diteruskan dengan melibatkan pihak-pihak tergugat lain, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada.