Menurut hasil penelusuran Tim Cek Fakta Tempo, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian presiden. Setiap periode kepresidenan, saat membahas dan menetapkan APBN, pemerintah dan DPR RI menyepakati utang negara digunakan untuk biaya pembangunan nasional. 
Utang negara terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara. Utang Negara merupakan  jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Untuk verifikasi narasi ini, Tempo menelusuri sumber yang dikutip dalam video ini.  Juga membandingkan temuan tersebut dengan sumber kredibel. Sumber yang digunakan adalah pernyataan resmi pemerintah, lembaga riset, dan laporan media massa. 
Pertama, video ini mencantumkan merdeka.com sebagai sumber. Laman merdeka.com pada tanggal 19 Februari 2021 merilis tulisan berjudul Daftar Utang Indonesia dari era Presiden Soekarno Hingga Jokowi, Jumlahnya Fantastis. Data yang dikutip merdeka.com ini berasal dari pernyataan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan. 
Dilansir Kompas.com, dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang dari pemerintahan Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS atau 4,3 miliar gulden. 
Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar. Tokoh dalam foto: Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr Willem Drees, Menteri Urusan Kolonial J.A Sassen, dan Moh Hatta. (Sumber: Buku 40 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 1)
Hutang ini diwariskan pada pemerintahan Soekarno. Hal ini membuat defisit APBN membengkak hingga mencapai Rp 9 miliar. Pada periode 1959-1965, pemerintah menerima pinjaman dari Uni Soviet, US Exim Bank, dan IMF. 
Hingga akhir pemerintahan Soekarno, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dollar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu.
Hutang yang diwariskan era sebelumnya, membuat pemerintahan Presiden Soeharto kesulitan mendapatkan kreditur baru. Tim Ahli Ekonomi Soeharto kemudian menyepakati pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) yang beranggotakan 13 negara maju. 
Menteri Ali Wardhana (Indonesia), Eegje Schoo (Netherlands), dan Widjojo Nitisastro (Indonesia) dalam meeting IGGI di Belanda bulan Juni 1983. (Sumber: Creative Commons)
IGGI kemudian menyepakati pinjaman sebesar 200 juta dolar AS untuk indonesia. Pada tahun 1969 pinjaman luar negeri Indonesia sebesar 1723 triliun rupiah. Batuan dari 13 negara IGGI berhenti setelah tragedi Santa Cruz di Timor Timur. 
Dilansir Tirto, mengutip buku “Ekonomi Politik” karya Deliarnov, utang luar negeri pemerintah pada akhir Desember 1997 mencapai 137,42 miliar dolar AS. Pada masa kepemimpinan Soeharto (Maret 1967-Mei 1998), utang pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB.
Kemudian berganti pemerintahan Presiden Habibie yang berlangsung selama 17 bulan. Utang luar pemerintah naik Rp 387,4 triliun menjadi Rp 938,8 triliun. Saat itu, rasio utang pemerintah mencapai 85,4 persen dari PDB. 
Pada periode Abdurrahman Wahid (1999-2001) pun, utang Indonesia naik menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar (setara 77,2 persen dari PDB).
Kala era kepresidenan berganti ke Megawati Soekarnoputri (2002-2004), utang pemerintah tercatat Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, artinya rasio utang 56,5 persen dari PDB.  
Estafet kepresidenan berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014). Pada akhir kepemimpinan SBY, utang mencapai Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar dengan rasio utang 24,7 persen dari PDB.
Terkini, kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014 dan terpilih kembali pada pemilu 2019. Kepresidenan Jokowi telah berlangsung selama 8 tahun. 
Dalam laporan BI tentang Statistik Utang Luar Negeri Juni  2022?, disampaikan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2022 menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar 406,3 miliar dolar AS, alias turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 410,1 miliar dolar AS.
Dilansir DJPPR Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga semester I 2022 mencapai Rp 7.123,63 triliun atau setara 39,56 persen terhadap PDB. Utang tersebut naik Rp 121,39 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.002,24 triliun. 
Sumber: Kata Data
Dilansir Kata Data, utang pemerintah hingga Juni 2022 didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 6.301,88 triliun atau sekitar 88,46 persen. Pemerintah juga memiliki utang yang berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 14,74 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 806,31 triliun. 
Rinciannya, pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp 271,95 triliun, multilateral Rp 491,71 triliun, dan commercial banks Rp 42,66 triliun.
Tentang Hutang Negara
Pada laman DJPPR Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa utang negara terbagi menjadi pinjaman dan Surat Berharga Negara. 
Utang negara jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan
Utang Pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu.
Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai Belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage. Artinya, penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi jika dibandingkan dengan belanja negara.
Dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Tempo menyimpulkan bahwa video tentang utang Indonesia dari masa ke masa kepemimpinan Presiden RI adalah Benar.
Pada setiap periode kepresidenan, terdapat peningkatan utang negara sejak era Soekarno hingga Jokowi. Utang tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi politik nasional dan global, ekspor, serta Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk membuktikan klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula menelusuri tautan yang diklaim sebagai bukti rekaman CCTV  Brigadir J berlutut memohon untuk diberikan hidup. 
Hasilnya, tautan tersebut mengarahkan pada kanal jual beli produk perangkat kepolisian yang dijual di salah satu situs toko online.  
Tempo juga menelusuri foto yang dibagikan di atas dengan menggunakan tools pencarian Google Search Image Image dan Yandex Search Image. Foto tersebut merupakan suntingan dari foto yang berbeda dan tidak terkait dengan peristiwa tewasnya brigadir Yosua. 
Foto petugas polisi yang menunjuk layar CCTV misalnya diketahui merupakan foto petugas lalu lintas yang menunjuk layar CCTV terkait arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru di Pos Terpadu Letter U Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Foto tersebut merupakan bidikan Heru Rukanda dan tayang di situs AyoTasik.com pada minggu 26 Desember 2021.
Sementara itu, foto tahanan berbaju biru diketahui merupakan foto NA (25) warga Majalengka yang terduga sebagai pelaku pengiriman sate beracun yang menewaskan Naba Faiz Prasetya (10).
Foto tersebut merupakan bidikan fotografer Antara Andreas Fitri Atmoko pada saat rilis kasus di Polres Bantul, D.I Yogyakarta, Senin  3 Mei 2021. Foto ini digunakan oleh banyak situs berita di Indonesia, salah satunya suara.com.
Berikutnya, foto orang dengan kemeja oranye dengan tulisan tahanan adalah merupakan  foto peristiwa saat tahanan Rutan Polda Metro Jaya ikut menyalurkan suaranya dalam Pemilu 2019. Situs berita Viva.co.id bahkan menggunakan foto yang sama sebagai ilustrasi foto tahanan Polda Metro Jaya pada salah satu beritanya. 
Penjelasan sumber foto yang dimanipulasi
Rekaman CCTV di Kasus Brigadir Joshua 
Dikutip dari TEMPO, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa sedikitnya 20 rekaman CCTV yang diambil dari 27 titik. 
Rekaman yang diambil dimulai dari perjalanan istri Irjen Ferdy Sambo dan juga Brigadir J dari Magelang sampai Jakarta. 
Polisi bahkan telah menemukan sejumlah rekaman kamera keamanan (CCTV) yang berisi perjalanan Brigadir Joshua dan keluarga Irjen Ferdy Sambo dari Magelang hingga ke Jakarta serta perjalanan ambulans yang membawa jenazah Yosua dari kediaman Sambo ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. 
Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, semua rekaman CCTV yang diperoleh penyidik saat ini sedang didalami oleh timsus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan timsus sudah selesai. Namun informasi detail terkait posisi CCTV dan berapa jumlahnya baru akan dibuka pada sidang pengadilan.
“Jadi jangan terlalu detail, kalau detail itu masuk ke materi penyidikan. Nanti akan dibuka pada sidang pengadilan. Bukti itu harus diuji dan harus dipertanggungjawabkan penyidik di depan hakim nanti,” tutur Dedi.
Rekaman CCTV yang berisi perjalanan Brigadir Joshua dan keluarga Irjen Ferdy Sambo dari Magelang hingga ke Jakarta disiarkan Eksklusif CNN Indonesia pada  10 Agustus 2022. 
Rekaman ini juga dapat dilihat pada kanal Youtube CNN Indonesia dengan judul “EXCLUSIVE! Jejak Rekaman CCTV Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua”.

Dari hasil pemeriksaan Fakta, unggahan yang disertai foto diklaim merupakan rekaman CCTV Brigadir J yang berlutut meminta untuk diberikan hidup, keliru. 
Tautan yang dibagikan diketahui merupakan kanal jual beli produk perlengkapan pangkat polisi yang dijual di salah satu situs toko online.  Sementara Foto yang diunggah adalah hasil suntingan dari tiga foto yang berbeda dan tidak terkait dengan peristiwa tewasnya Brigadir Yosua.   

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, Michael Bambang Hartono memang menerima bonus uang senilai Rp 250 juta karena berhasil memperoleh medali perunggu dari Asian Games 2018.
Bonus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui bank BRI dalam bentuk buku tabungan dan ATM, tanpa dipotong pajak. Namun, tidak ada hubunganya dengan Bambang yang merupakan owner dari bank BCA.
Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo melakukan penelusuran pakai mesin pencari Google dengan menggunakan kata kunci ‘Bambang Hartono Asian Games 2018’ dan memanfaatkan Reverse Image Search - Yandex.
Tempo menemukan banyak media kredibel memberitakan penyerahan bonus itu. Salah satu diantaranya Detik.com yang diberi judul Bambang Hartono Jadi Nasabah BRI, Ini Tanggapan Bos BCA terbit pada Senin, 3 September 2018. Bonus diberikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 2 September 2018. 
Di artikel itu disebutkan, salah satu atlet Asian Games cabang olahraga bridge, Bambang Hartono mendapatkan hadiah uang melalui tabungan Britama Bisnis dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Padahal Bambang adalah salah satu pemilik Bank Central Asia (BCA).
Menanggapi bosnya yang menjadi nasabah BRI, Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengungkapkan dirinya senang dan bangga kepada Bambang.
Sumber: Ray Jordan/detikcom
"Pak Bambang sekarang nasabah BRI padahal dia yang punya BCA," kata Jahja seraya tertawa, Senin, 3 September 2018.
Dia mengatakan saat membaca berita tersebut. Jahja mengungkapkan dia menginformasikan ke direktur BRI.
"Saya sambil kirim ke pak Sis Apik (direktur BRI) wah hebat, you bisa bikin bos saya jadi nasabah BRI. Terus pak Sis Apik jawab, kita bisa kolaborasi lagi lebih banyak pak," tambah Jahja.
Tetapi bukan hanya Bambang yang menerima bonus melalui buku tabungan BRI Britama dan kartu ATM tanpa dipotong pajak, melainkan semua atlet Tanah Air yang berhasil maupun tidak berhasil mempersembahkan medali mendapatkan bonus lewat bank tersebut.
Masih dari artikel itu, catatan Forbes yang dirilis Maret 2018, total kekayaan Bambang mencapai US$ 16,7 miliar atau Rp 225 triliun. Selain itu ia menempati urutan ke-75 orang terkaya dunia versi Forbes.
Ia bersama saudaranya Budi Hartono menjadi orang terkaya Indonesia bersumber dari investasi di Bank BCA dan juga produsen rokok Djarum. Ia sendiri diketahui memiliki saham mayoritas di BCA atau 25 persen.
Bambang sendiri sudah sejak berusia 6 tahun menekuni olahraga bridge. Ia berkali-kali bergabung dalam tim bridge Indonesia untuk kejuaraan internasional. Misalnya, tahun 2015, Bambang ikut tim yang menjuarai APBF Championship 2015.
Jadi, meskipun Bambang dikenal salah satu orang terkaya di Indonesia dan pemegang saham mayoritas BCA, ia secara otomatis menjadi nasabah BRI. Karena pemerintah menyalurkan bonus kepada semua atlet lewat bank tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, unggahan di Facebook yang menyebutkan Bambang Hartono harus menjadi nasabah BRI untuk menerima hadiah dari Presiden, Sebagian Benar. 
Pasalnya, semua atlet Asian Games 2018 yang memenangkan medali memang menerima bonus yang disalurkan melalui bank negara tersebut.
Akan tetapi, penyaluran bonus lewat bank BRI Itu tidak ada kaitannya dengan Bambang yang disebutkan sebagai owner BCA, apalagi dikaitkan-kaitkan dengan sebuah link belanja online yang ditempelkan di postingan.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi foto dengan bantuan Google Image Search dan mencari kebenaran klaim pada narasi lewat mesin pencarian Google. Tempo menemukan foto yang diunggah tersebut pernah dimuat oleh Tribun Medan, Rabu, 30 September 2020 dengan judul berita Diduga Bermain HP Saat Hujan, Anak 9 Tahun di Sibiru-biru Deliserdang Tewas Tersambar Petir.
Seorang anak berusia 9 tahun bernama Randi Syah Putra tewas tersambar petir di rumahnya di Dusun 2 Namo Pinang, Desa Namo Tualang, Kecamatan Sibiru-biru, Deli Serdang, Selasa, 29 September 2020.
Kapolsek Sibiru-biru Polresta Deli Serdang, AKP Erlonggena menyebutkan sang anak tersambar petir saat asik bermain handphone ketika turun hujan.
"TKP di sekitar rumah korban, diduga bermain handphone ketika ada hujan petir," ungkapnya saat dikonfirmasi Tribun, Rabu, 30 September 2020. Anak yang duduk di bangku kelas 4 SD tersebut tersambar petir sekitar pukul 18.30 WIB.
(Sumber: Tribun Medan)
Dilansir Kumparan, handphone korban hancur saat kejadian, lalu wajah korban tampak gosong. Akhirnya, korban meninggal di lokasi.
“HP-nya dipegang, dia sedang main game mungkin. Lalu ada hujan dan ada petir (tersambar) kena mukanya di dalam rumah,” ujar Erlonggena.
Erlonggena tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana bisa petir itu menyambar si bocah, meskipun daya dalam ponsel tidak sedang diisi. Dia juga tidak menjelaskan si bocah sedang berada di bagian rumah sebelah mana saat petir menyambar.

Dari pemeriksaan fakta di atas, unggahan foto bocah Kelas IV SD meninggal tersambar petir karena main HP di rumah adalah Sebagian Benar.
Peristiwa tewasnya seorang bocah karena sambaran petir tersebut terjadi pada 29 September 2020, bukan seperti narasi di facebook yang diunggah pada 6 Agustus 2022 tersebut. 
Hingga saat ini juga belum ada penjelasan ilmiah apakah petir yang menyambar tersebut terkait dengan ponsel yang dimainkan oleh si bocah.