“GUBERNUR JAWA BARAT
Bandung 28 September 2020
Nomer 110/808/2.1-BKD
Sitat: Penting dan Segera
Lampiran 1 satu
Permohonan Bantuan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada 2020
Salam Sejahtera
Dalam angka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020. Permerintan Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan.
Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan Pilkada terdapat kekurangan dana dari nilai anggaran yang sudah disepakati. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di JABAR dapat berpartisipasi dalam pembantuan dana.
Hal tersebut dapat diteruskan ke masing-masing pimpinan direksi perusahaan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Menginformasikan rekening donasi ke seluruh pimpinan perusahaan.
Bank: MANDIRI
Nama Rekening: Andri Akbar Putra
Nomor Rekening: 182-00-0387119-1
2. Bantuan yang sudah terealisasi harap dilaporkan kepada Sekretariat daerah JABAR beserta bukti pengiriman untuk diakumulasikan dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksan, paling lambat 9 Oktober 2020.
3. Bukti pengiriman dalam bentuk photo terang dan terbaca dan dapat dikirimkan ke Sdra Andi Akbar P
Email: aputra.4747@gmail.com (No. Hp 081213781229)
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagai misalnya.
Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal 28 September 2020
Gubernur, Jawa Barat
Ridwan Kamil.
Tembusan:
1. Menteri dalam negeri RI
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawab Barat
[SALAH] Surat Pemprov Jawa Barat Minta Dana untuk Pengamanan Pilkada 2020
Sumber: Media daringTanggal publish: 02/10/2020
Berita
Hasil Cek Fakta
Beredar surat yang ditujukan kepada BUMN dan BUMD yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Surat tersebut berisi permintaan bantuan dana pengamanan Pilkada 2020.
Dalam surat tersebut meminta seluruh BUMN dan BUMD yang berada di Jawa Barat untuk berpartisipasi menyumbang dana ke nomor rekening yang tercantum.
Disebut juga bahwa bantuan paling lambat dikirim pada tanggal 9 Oktober 2020 dan melaporkan kepada Sekretariat daerah JABAR untuk mengirimkan bukti pengiriman guna dilakukannya akumulasi.
Dari hasil penelusuran, melansir dari liputan6.com, surat tersebut adalah palsu. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengklarifikasi informasi tersebut melalui jabarsaberhoax, berikut adalah klarifikasinya:
“Dengan ini disampaikan bahwa surat yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat kepada pimpinan perusahaan BUMN/BUMD adalah palsu. Berkaitan dengan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Biro Hukum.
(Setda Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM)”.
Atas beredarnya surat yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait bantuan Dana pengamanan Pilkada 2020 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.
Dalam surat tersebut meminta seluruh BUMN dan BUMD yang berada di Jawa Barat untuk berpartisipasi menyumbang dana ke nomor rekening yang tercantum.
Disebut juga bahwa bantuan paling lambat dikirim pada tanggal 9 Oktober 2020 dan melaporkan kepada Sekretariat daerah JABAR untuk mengirimkan bukti pengiriman guna dilakukannya akumulasi.
Dari hasil penelusuran, melansir dari liputan6.com, surat tersebut adalah palsu. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengklarifikasi informasi tersebut melalui jabarsaberhoax, berikut adalah klarifikasinya:
“Dengan ini disampaikan bahwa surat yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat kepada pimpinan perusahaan BUMN/BUMD adalah palsu. Berkaitan dengan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Biro Hukum.
(Setda Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM)”.
Atas beredarnya surat yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait bantuan Dana pengamanan Pilkada 2020 adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Rizky Maulana (Universitas Bina Sarana Informatika).
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa surat yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat kepada pimpinan perusahaan BUMN/BUMD terkait Minta Dana untuk Pengamanan Pilkada 2020 adalah palsu.
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa surat yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat kepada pimpinan perusahaan BUMN/BUMD terkait Minta Dana untuk Pengamanan Pilkada 2020 adalah palsu.
Rujukan
[SALAH] Video Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Bandung
Sumber: twitter.comTanggal publish: 08/10/2020
Berita
“Dapat kiriman dari kawan, video best moment aksi semalam di Bandung. Masih percaya, Messi & CR7 lebih jago dari dia?
#OmnibusLawRugikanRakyat”
#OmnibusLawRugikanRakyat”
Hasil Cek Fakta
Akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) mengunggah video dengan disertai narasi yang menggambarkan bahwa video tersebut direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung tanggal 6 Oktober 2020. Unggahan tersebut telah mendapat respon sebanyak 687 retweet, 116 balasan, dan telah disukai sebanyak 1.839 kali.
Berdasarkan hasil penelusuran, video unggahan itu merupakan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube VDLnews dengan narasi “VDLnews – أقوى هداف في الثورة” (VDLnews – the most powerful goalscorer in the revolution) yang berdurasi 0:05 detik.
Selain itu, video tersebut juga diunggah dalam format GIF oleh akun Twitter Christian Mouawad (@ChrisMouawad93) pada 15 Desember 2019 dan dibagikan kembali oleh jurnalis Al Jazeera bernama Timour Azhari (@timourazhari) di laman Twitter pribadinya dengan tambahan narasi “Beirut 2019. A man volley-kicks a tear gas canister back towards riot police.#LebanonProtests#لبنان_ينتفض” (Beirut 2019. Seorang pria menendang tabung gas air mata ke arah polisi anti huru hara.#LebanonProtests#LebanonRising) pada tanggal yang sama.
Mengutip dari portal Guardian, aksi demonstrasi yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan polisi itu telah melukai sekitar 40 orang. Aksi demonstrasi anti-pemerintah yang mengancam sektor ekonomi Lebanon telah berlangsung sejak Oktober 2019.
Dengan demikian, unggahan akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Salah/False Context karena video tersebut bukan direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung, melainkan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.
Berdasarkan hasil penelusuran, video unggahan itu merupakan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube VDLnews dengan narasi “VDLnews – أقوى هداف في الثورة” (VDLnews – the most powerful goalscorer in the revolution) yang berdurasi 0:05 detik.
Selain itu, video tersebut juga diunggah dalam format GIF oleh akun Twitter Christian Mouawad (@ChrisMouawad93) pada 15 Desember 2019 dan dibagikan kembali oleh jurnalis Al Jazeera bernama Timour Azhari (@timourazhari) di laman Twitter pribadinya dengan tambahan narasi “Beirut 2019. A man volley-kicks a tear gas canister back towards riot police.#LebanonProtests#لبنان_ينتفض” (Beirut 2019. Seorang pria menendang tabung gas air mata ke arah polisi anti huru hara.#LebanonProtests#LebanonRising) pada tanggal yang sama.
Mengutip dari portal Guardian, aksi demonstrasi yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan polisi itu telah melukai sekitar 40 orang. Aksi demonstrasi anti-pemerintah yang mengancam sektor ekonomi Lebanon telah berlangsung sejak Oktober 2019.
Dengan demikian, unggahan akun Twitter #YNWA (@OkaWijaya) dapat dikategorikan sebagai Konten yang Salah/False Context karena video tersebut bukan direkam saat aksi tolak UU Cipta Kerja di Bandung, melainkan video yang direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Indonesia)
Narasi yang salah. Faktanya, video tersebut direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.
Narasi yang salah. Faktanya, video tersebut direkam saat aksi demonstrasi anti-pemerintah di Beirut, Lebanon pada 14 Desember 2019.
Rujukan
[SALAH] Biden Terpapar COVID-19 dan Batuk Terus-Menerus Saat Kampanye
Sumber: twitter.comTanggal publish: 07/10/2020
Berita
(diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia)
“Jadi.. Biden batuk-batuk parah kemarin. Hari ini Presiden telah dikonfirmasi terpapar COVID. Berapa kira-kira kemungkinan yang dimiliki oleh Joe?”
“Jadi.. Biden batuk-batuk parah kemarin. Hari ini Presiden telah dikonfirmasi terpapar COVID. Berapa kira-kira kemungkinan yang dimiliki oleh Joe?”
Hasil Cek Fakta
Pengguna Twitter AdamCrigler mengunggah sebuah tautan video (2/10) yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus selama kampanye. Dalam cuitan tersebut juga disertakan keterangan yang menyatakan bahwa Biden telah terpapar COVID-19, di mana salah satu gejalanya adalah batuk kering yang terus-menerus. Cuitan ini diunggah beberapa jam setelah Presiden Trump melalui akun Twitter pribadinya mengkonfirmasi bahwa dirinya dan Ibu Negara Melania Trump telah positif terpapar COVID-19.
Berdasarkan hasil penelusuran, Joe Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh dokter pribadi keluarga Biden, dr. Kevin O’Connor, melalui pernyataan resmi pada 2 Oktober 2020 waktu setempat. Selain itu, video yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus sebenarnya merupakan hasil penggabungan dua video kampanye yang berbeda, yaitu kampanye Biden di Johnstown, Pennsylvania, serta di Pittsburgh, Pennsylvania, yang dilaksanakan pada 30 September 2020 waktu setempat.
Informasi dengan topik yang sama sebelumnya juga pernah dimuat dalam situs Reuters dengan judul “Fact check: Video of Biden Coughing Has Been Selectively Edited to Imply He Has COVID-19” dan mengkategorikannya sebagai altered.
Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh pengguna Twitter AdamCrigler tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.
Berdasarkan hasil penelusuran, Joe Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh dokter pribadi keluarga Biden, dr. Kevin O’Connor, melalui pernyataan resmi pada 2 Oktober 2020 waktu setempat. Selain itu, video yang menunjukkan Biden batuk terus-menerus sebenarnya merupakan hasil penggabungan dua video kampanye yang berbeda, yaitu kampanye Biden di Johnstown, Pennsylvania, serta di Pittsburgh, Pennsylvania, yang dilaksanakan pada 30 September 2020 waktu setempat.
Informasi dengan topik yang sama sebelumnya juga pernah dimuat dalam situs Reuters dengan judul “Fact check: Video of Biden Coughing Has Been Selectively Edited to Imply He Has COVID-19” dan mengkategorikannya sebagai altered.
Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh pengguna Twitter AdamCrigler tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Khairunnisa Andini (Universitas Diponegoro).
Informasi yang salah. Faktanya, Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, video Biden batuk terus-menerus yang beredar di Twitter tersebut merupakan hasil penggabungan dari dua video kampanye yang berbeda.
Informasi yang salah. Faktanya, Biden dan istrinya telah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, video Biden batuk terus-menerus yang beredar di Twitter tersebut merupakan hasil penggabungan dari dua video kampanye yang berbeda.
Rujukan
- https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-biden-coughing-video/fact-check-video-of-biden-coughing-has-been-selectively-edited-to-imply-he-has-covid-19-idUSKBN26N37R
- https://www.cbsnews.com/news/joe-and-jill-biden-test-negative-for-covid-19/
- https://www.youtube.com/watch?v=9ZCK0nYMGGg&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=bDyQl2WkSEc&feature=youtu.be&t=409
[SALAH] Surat Gubernur Kaltara Meminta Bantuan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Kaltara 2020
Sumber: tangkapan layarTanggal publish: 06/10/2020
Berita
“GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
Tanjung Selor 28 September 2020
Nomer 110/806/2.1-BKD
Sifat: Penting dan Segera
Lampiran: 1 (satu)
Perihal: Permohonan Dana Pengamanan Pelaksanaaan Pilkada
Yth. Kepala Pimpinan/Direksi Perusahaan BUMN/BUMD Se-KALTARA
Salam Sejahtera
Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 , Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan. Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan Pikada terdapat kekurangan dana dan nilai angaran yang sudah disepakati. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di KAL TARA untuk berpartisipasi dalam perbantuan dana.
Hal tersebut akan ke masing-masing pimpinan direksi perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut
1. Menginformasikan rekening donasi ke seluruh pimpinan perusahaan
2. Bank MandiriNama Rekening Andi Akbar PutraNo Rekening 182-000-387-1191
3. Bantuan yang sudah terealisasi harap dilaporakan kepada Sekretaris daerah KALTARA beserta bukti pengirimannya untuk diakumulasikan dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksana paling lambat tanggal 9 Oktober 2020
4. Bukti Penginman dalam bentuk photo (terang dan terbaca) dapat ke Sdr, Andi Akbar Putra_Email 45 com/pimprovkaltara@gmail.com_(Nomer 081213781226Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih
Dikeluarkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 28/9/2020
Gubernur Kalimantan Utara,
Dr. H. Irianto Lambrie
Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Ketua DPRD Provinsi Kaltara Tanjung Selor
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kaltara di Tanjung Selor
Tanjung Selor 28 September 2020
Nomer 110/806/2.1-BKD
Sifat: Penting dan Segera
Lampiran: 1 (satu)
Perihal: Permohonan Dana Pengamanan Pelaksanaaan Pilkada
Yth. Kepala Pimpinan/Direksi Perusahaan BUMN/BUMD Se-KALTARA
Salam Sejahtera
Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 , Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan. Dalam NPHD yang sudah ditandatangani untuk penyelenggaraan Pikada terdapat kekurangan dana dan nilai angaran yang sudah disepakati. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di KAL TARA untuk berpartisipasi dalam perbantuan dana.
Hal tersebut akan ke masing-masing pimpinan direksi perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut
1. Menginformasikan rekening donasi ke seluruh pimpinan perusahaan
2. Bank MandiriNama Rekening Andi Akbar PutraNo Rekening 182-000-387-1191
3. Bantuan yang sudah terealisasi harap dilaporakan kepada Sekretaris daerah KALTARA beserta bukti pengirimannya untuk diakumulasikan dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksana paling lambat tanggal 9 Oktober 2020
4. Bukti Penginman dalam bentuk photo (terang dan terbaca) dapat ke Sdr, Andi Akbar Putra_Email 45 com/pimprovkaltara@gmail.com_(Nomer 081213781226Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih
Dikeluarkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 28/9/2020
Gubernur Kalimantan Utara,
Dr. H. Irianto Lambrie
Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Ketua DPRD Provinsi Kaltara Tanjung Selor
3. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kaltara di Tanjung Selor
Hasil Cek Fakta
Beredar salinan surat yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Utara tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pilkada ditujukan kepada Kepala Pimpinan/Direksi Perusahaan BUMN/BUMD Se-Kaltara. Pada surat tersebut tertera nama dan nomer rekening atas nama Andi Akbar Putra dengan nomer rekening 182-000-387-1191.
Berdasarkan pada penelusuran ditemukan bahwa surat tersebut PALSU dan tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Melansir dari tribunnews.com Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah mengungkapkan bahwa surat tersebut tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara karena H. Irianto Lambrie terhitung cuti dari Gubernur per tanggal 26 September 2020 dan surat itu dikeluarkan pada tanggal 28 September 2020.
Dengan demikian, surat tersebut tidak berasal dari Gubernur Kalimantan Utara, H. Irianto Lambrie. Surat tersebut dibuat oleh pihak tertentu untuk mengelabui khalayak jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dan masuk ke dalam kategori konten palsu.
Berdasarkan pada penelusuran ditemukan bahwa surat tersebut PALSU dan tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Melansir dari tribunnews.com Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah mengungkapkan bahwa surat tersebut tidak benar dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara karena H. Irianto Lambrie terhitung cuti dari Gubernur per tanggal 26 September 2020 dan surat itu dikeluarkan pada tanggal 28 September 2020.
Dengan demikian, surat tersebut tidak berasal dari Gubernur Kalimantan Utara, H. Irianto Lambrie. Surat tersebut dibuat oleh pihak tertentu untuk mengelabui khalayak jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dan masuk ke dalam kategori konten palsu.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Muhammad Padhliansyah (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)
Informasi yang palsu. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan jika surat tersebut tidak dikeluarkan oleh Gubernur Kaltara.Selengkapnya di Penjelasan.
Informasi yang palsu. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan jika surat tersebut tidak dikeluarkan oleh Gubernur Kaltara.Selengkapnya di Penjelasan.
Rujukan
Halaman: 5348/6621