Beredar melalui broadcast WhatsApp tentang Rumah Sakit Citarum yang membuka program pengobatan gratis. Pesan tersebut berisi informasi bagi yang mempunyai saudara, tetangga, ataupun rekan yang sedang sakit dan tidak memiliki kartu BPJS maupun BPJS yang tidak aktif bahwa pada RS Citarum sedang ada program pengobatan gratis.

Setelah ditelusuri, hal ini sudah ditanggapi oleh pihak Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Pada akun instagram resmi @pantiwilasa_citarum_official menyatakan informasi tersebut adalah hoax.

“Melalui media ini RS Panti Wilkes Citarum menyatakan :

1. Bahwa Informasi tersebut adalah hoax / tidak benar

2. Bahwa pembuat postingan / nama dan nomor telepon yang tercantum tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum

3. Bahwa Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh postingan bersebut.

Silahkan sebar luaskan informasi ini supaya tidak ada korban yang berjatuhan karena informasi Hoax ini

Terimakasih ” (10/10/2020)

Sebaiknya jika menemukan informasi tentang Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum bisa langsung cek kebenaran di website resmi pantiwilasa-citarum.co.id dan instagram resmi yaitu @pantiwilasa_citarum_official yang sudah pasti memuat informasi benar.

Dengan demikian, informasi tentang program gratis untuk yang tidak mempunyai BPJS dan BPJS yang tidak aktif di RS Panti Wilasa Citarum disertai nomor dan nama pada broadcast WhatsApp tersebut tidak benar sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Pesan Whatsapp tentang program RS Panti Wilasa Citarum adalah hoax, hal ini sudah dinyatakan dalam postingan instagram @pantiwilasa_citarum_official pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya video yang memperlihatkan sejumlah orang mengenakan peci dan baju putih mengendarai sepeda motor di area Bundaran HI, Jakarta adalah situasi terkini pada Selasa, 13 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Faktanya, video itu adalah video tahun 2019. Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adalah ratusan pengendara motor yang bergerak menuju gedung KPU, Rabu, 22 Mei 2019. Aksi massa ini terkait penolakan hasil pilpres 2019 yang diumumkan KPU pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari.

Berdasarkan hasil penelusuran di Youtube menggunakan kata kunci “Konvoi Fpi Bundaran HI”, ditemukan video yang identik dengan judul “fpi sudah ready di bundaran hi 22519” yang diunggah oleh akun imron fauzi pada 22 Mei 2019.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, ratusan massa itu tiba di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pukul 10.04 WIB. Mereka terlihat beberapa kali memutari Bundaran HI sebelum menepikan kendaraan di sisi barat Bundaran HI.

Massa yang datang terlihat seragam mengenakan pakaian serba putih, sorban hijau, dan peci putih. Tak jarang massa meneriakkan takbir dan nyanyian-nyanyian salawat. Setelah memarkirkan kendaraan, para demonstran langsung berkumpul dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Video tahun 2019. Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adalah ratusan pengendara motor yang bergerak menuju gedung KPU, Rabu (22/5/2019). Aksi massa ini terkait penolakan hasil pilpres 2019 yang diumumkan KPU pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya video seorang pria yang mengenakan seragam Polri bernama Andy JR yang mau mengundurkan diri dari Polisi dan mau gabung bersama TPNPB-OPM adalah klaim yang keliru.

Faktanya, video itu sudah dibantah oleh Polda Papua. Pakaian dinas milik Brigadir Polisi Satu Andi JR dalam video itu merupakan pakaian yang dipinjamkan pada 12 Agustus 2020 kepada salah satu siswa sekolah di Yahukimo, namun belum dikembalikan sampai saat ini.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Musthofa Kamal memastikan video yang menampilkan seorang anggota polisi bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) adalah informasi bohong atau hoaks.

“Video itu diunggah pada Kamis 8 Oktober 2020 oleh akun Facebook West Papua. Dalam video itu berisi salah satu polisi di Yahukimo yang menyatakan sikap berhenti dari (dinas aktif) Kepolisian Indonesia dan bergabung dengan TPNPB-OPM,” kata Musthofa, di Jayapura, Papua, Sabtu (10/10).

Ia menjelaskan bahwa pakaian dinas milik Brigadir Polisi Satu Andi JR dalam video itu merupakan pakaian yang dipinjamkan pada 12 Agustus 2020 kepada salah satu siswa sekolah di Yahukimo. Sedianya pakaian itu akan digunakan untuk digunakan dalam karnaval dalam rangka HUT RI di sana, namun belum dikembalikan sampai saat ini.

“Anggota itu sudah pernah mencari dan memeriksa ke tempat sekolah, namun murid yang meminjam sudah tidak sekolah lagi,” katanya.

Saat ini, Polda Papua melalui Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Papua masih melakukan penyelidikan terkait pelaku yang membuat dan menyebarkan video tersebut.

Musthofa menuturkan Polda Papua melalui Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Papua masih menyelidiki hal itu, termasuk identitas pelaku yang membuat dan menyebarkan video itu.

“Terkait hal ini kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah percaya dengan unggahan atau kabar yang belum tentu sahih kebenarannya. Jika menerima informasi atau kabar agar ditelusuri sumbernya hingga tidak menjadi sumber keresahan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Video itu sudah dibantah oleh Polda Papua. Pakaian dinas milik Brigadir Polisi Satu Andi JR dalam video itu merupakan pakaian yang dipinjamkan pada 12 Agustus 2020 kepada salah satu siswa sekolah di Yahukimo, namun belum dikembalikan sampai saat ini.

Beredar kembali informasi lama tentang ponsel dapat disadap polisi melalui nomor IMEI. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengguna ponsel sedang disadap kepolisian apabila IMEI ponsel memiliki angka /1 maka pengguna ponsel sedang dalam pantauan, dan apabila dengan angka /2 maka pengguna ponsel dalam target penyergapan.

Faktanya, informasi tersebut telah diklarifikasi oleh Kemenkominfo pada tahun 2018, diketahui merupakan hoaks daur ulang. Dalam keterangan yang disampaikan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Noor Iza pada Jumat (25/5/2018) menegaskan informasi tersebut hoaks.

“Menanggapi informasi beredar terkait nomor IMEI yang dikaitkan dengan penyadapan oleh Polri, saya pastikan informasi yang viral tersebut adalah hoax,” ujar Noor Iza dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat (25/5/2018).

IMEI sendiri adalah International Mobile Equipment Identity, yakni berupa kode unik yang terdiri dari 15 digit angka yang dimiliki oleh setiap transceiver (perangkat pengirim dan penerima sinyal). IMEI dikodekan ke dalam perangkat keras, menjadikannya hampir tidak mungkin untuk mengubah tanpa merusak perangkat keras itu sendiri.

IMEI ponsel bisa diketahui cukup mudah yaitu dengan cara menekan *#06# pada teleponnya. Namun ada vendor tertentu yang menampilkan nomor IMEI dengan SV pada format lengkap dan dipisah garis miring.

Di tahun 2018, informasi dengan topik serupa pernah dibahas oleh Turn Back Hoax dengan judul “[SALAH] Nomor IMEI di Ponsel Bisa Disadap Polisi” namun terdapat perbedaan di bagian narasi.

Dengan demikian, informasi penyadapan ponsel melalui nomor IMEI oleh kepolisian adalah palsu. Dua digit terakhir yang dilambangkan /01 atau /02 adalah nomor versi perangkat lunak, bukan tandanya sedang disadap.

Hasil Periksa Fakta

Informasi Palsu. IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) dengan dua digit terakhir yang dilambangkan /01 atau /02 adalah versi perangkat lunak dan bukan tanda sedang disadap.