Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya video demonstrasi mahasiswa Trisakti pada 7 Oktober 2020 adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan mahasiswa Trisakti. Video itu memperlihatkan aksi mahasiswa, pelajar, dan pekerja di depan gedung DPRD Lampung pada 7 Oktober 2020. Aksi itu ditujukan untuk memprotes UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Dilansir dari Tempo, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri komentar dalam unggahan akun Arroyah Arroyah. Salah satu akun membantah bahwa video itu merupakan video demo mahasiswa Trisakti. “Bukan, ini Lampung,” demikian komentar akun tersebut.

Berbekal petunjuk ini, Tempo melakukan pencarian di YouTube dengan kata kunci “demo mahasiswa DPRD Lampung 7 Oktober 2020”. Hasilnya, ditemukan video dari peristiwa dan lokasi yang sama yang diunggah oleh kanal YouTube milik televisi lokal Rilisid TV Lampung pada 8 Oktober 2020.

Kesamaan terlihat pada bentuk pohon, langit-langit teras gedung, serta warna baliho yang terpasang di seberang lapangan di depan gedung. Video ini berjudul “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Berujung Ricuh, Polda: Tegaskan Tidak Ada Mahasiswa Meninggal”.

Video dari peristiwa dan lokasi yang sama juga diunggah oleh kanal milik media Tribun Timur pada 7 Oktober 2020. Kesamaan juga terlihat pada warna baliho yang terdapat di seberang lapangan. Video ini berjudul “Demo Tolak Omnibus Law di Lampung, Polisi Vs Pendemo”.

Dikutip dari kantor berita Antara, pada 7 Oktober 2020, aksi lempar batu sempat mewarnai demonstrasi pelajar, mahasiswa, dan pekerja di lingkungan kantor DPRD Lampung untuk memprotes UU Cipta Kerja. Sejumlah pelajar yang ikut berdemonstrasi di Lapangan Korpri melempar batu ke arah petugas keamanan karena tidak bisa masuk ke halaman kantor DPRD Lampung yang dipasangi barikade berupa kawat berduri.

Polresta Bandar Lampung dan mahasiswa peserta aksi berusaha menenangkan pelajar yang ikut berdemonstrasi agar tidak melakukan tindakan anarkis. Peserta aksi akhirnya dipersilakan masuk ke halaman kantor DPRD Lampung guna melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi. Namun, mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor DPRD.

Dilansir dari Kompas.com, pada 7 Oktober 2020, demonstrasi ribuan mahasiswa di depan gedung DPRD Lampung berujung ricuh. Kerusuhan di tengah massa yang menolak UU Cipta Kerja itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, belasan mahasiswa terluka setelah polisi menahan massa yang mencoba masuk ke gedung DPRD Lampung.

Sejumlah petugas Polda Lampung juga mengalami luka akibat lemparan batu dari arah massa yang berdemo. Kerusuhan berawal saat massa meminta anggota dewan untuk hadir di tengah pengunjuk rasa. Namun, beberapa kali terjadi provokasi dari barisan belakang, hingga membuat massa menjadi tidak terkendali.

Berdasarkan hasil penelusuran, video Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ariana yang tengah menari tersebut diambil ketika Presiden Jokowi menghadiri acara penutupan pelantikan akbar guru PAUD yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2017. Video asli dari acara tersebut diunggah oleh kanal YouTube detikcom yang menunjukkan Presiden Jokowi tengah menari lagu ‘Maumere’ bersama dengan Ibu Negara Ariana dan tamu undangan lainnya.

Informasi dengan topik serupa juga pernah dimuat dalam situs Jawa Pos, dengan judul artikel ‘Edit Video Presiden Jokowi Jadi Joget Jaran Goyang’ dan mengategorikannya sebagai berita hoax.

Dengan demikian, video yang diunggah dalam forum Facebook Fans Pak Gatot Nurmantyo tersebut dapat dikategorikan sebagai Konteks yang Salah/False Context.

Dari hasil penelusuran diketahui informasi tersebut adalah hoaks. Menkominfo Johnny G Plate menyatakan tidak ada perintah untuk memblokir sosial media dan menyebut info tersebut hoaks. Johnny mengatakan pihaknya hanya melakukan patroli siber. Patroli dilakukan petugas Security Operation Center Automatic Identification System (SOC-AIS)

“Tidak ada perintah-perintah blokir-blokir, itu hoax,” kata Johnny saat dihubungi detikcom, Kamis (08/10/2020).

Dilansir dari Kompas.com diketahui, beredar informasi di media sosial bahwa pada Kamis (08/10/2020), Tim Kominfo memblokir sejumlah media sosial, antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Johnny menjelaskan hanya dilakukan patroli siber sebagai bagian dari amanat UU ITE untuk menjaga ruang digital, termasuk medsos agar digunakan dengan baik. Patroli siber dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoax, ujaran kebencian, penipuan, hingga disinformasi. Dari hasil penelusuran di atas, thread tersebut masuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Dari hasil penelusuran diketahui video tersebut bukan diambil pada saat aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law melainkan pada saat aksi demonstrasi penggusuran Tamansari di Bandung tahun 2019. Video tersebut menunjukan aksi polisi yang sedang menindak demonstran di daerah Tamansari. Video serupa juga ditemukan di beberapa kanal Youtube seperti pada video berjudul “Polisi Brutal – TamanSari” yang diunggah pada tanggal 13/12/2019.

Dilansir dari news.detik.com Kericuhan pecah antara petugas Satpol PP Kota Bandung dan sejumlah pemuda saat eksekusi rumah warga Tamansari untuk proyek rumah deret. Bentrokan di area gusuran tersebut pecah saat petugas hendak mengoperasikan alat berat. Dari penelusuran di atas, status tersebut masuk kategori False Context/Konten yang Salah.